Teknologi penyadapan dibeli negara untuk memburu teroris, bandar narkoba, dan koruptor. Namun, apa jadinya bila alat itu justru diarahkan kepada kepala negara sendiri?
Pertanyaan itu kini bukan lagi hipotesis. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal. Sasarannya disebut bukan hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, ormas, LSM, hingga pengusaha. Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan data elektronik sejak Oktober 2026. Sehari kemudian, Presiden memberhentikan LSP dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Asas praduga tak bersalah wajib dijunjung, dan pengadilanlah yang kelak memutus. Namun, terlepas dari vonisnya, kasus ini telah memperlihatkan paradoks penegakan hukum di era digital: teknologi yang semestinya memperkuat keamanan justru berpotensi dipakai untuk melampaui batas kewenangan negara.
Lebih dari Soal Legal atau Ilegal
Mudah bagi kita menyederhanakan kasus ini menjadi pertanyaan hukum semata: ada izin atau tidak, sesuai prosedur atau tidak. Padahal persoalannya lebih dalam. Yang dipertaruhkan adalah integritas kepemimpinan, akuntabilitas, dan kemampuan institusi mengoreksi dirinya sendiri. Dugaan penyimpangan ini melibatkan pucuk pimpinan, diduga berlangsung sepanjang 2025–2026, dan memakai infrastruktur resmi negara. Dengan ciri seperti itu, label klasik “ulah oknum” kehilangan daya jelasnya. Yang tampak adalah krisis etika kelembagaan: mandat publik dibelokkan, sementara pengawasan internal tidak bekerja selama pihak yang diduga terlibat masih memegang kendali. Fakta bahwa kasus baru terungkap setelah pimpinan berganti merupakan petunjuk penting tentang rapuhnya mekanisme koreksi dari dalam.
Tiga Lensa Teoretis
Perspektif di bawah ini membantu kita membaca persoalan ini lebih jernih:
Pertama, Principal-Agent Theory. Dalam demokrasi, warga adalah principal yang memberi mandat, sedangkan pejabat publik adalah agent yang menjalankannya. Kewenangan menyadap diberikan untuk melindungi warga dari kejahatan serius. Ketika kewenangan itu dipakai untuk kepentingan di luar mandat, lahirlah agency problem. Masalahnya kian parah karena asimetri informasi: warga tidak pernah tahu siapa yang disadap, kapan, dan untuk tujuan apa.
Kedua, Public Value. Mark Moore mengingatkan bahwa lembaga publik tidak hanya dinilai dari keluarannya, tetapi juga dari nilai publik yang diciptakannya, termasuk kepercayaan dan legitimasi. Satu skandal penyalahgunaan kewenangan dapat menghapus nilai publik yang dibangun bertahun-tahun. Kerugian terbesarnya bukan semata pada Presiden yang disadap, melainkan pada keyakinan warga bahwa aparat bekerja untuk mereka.
Ketiga, Collaborative Governance. Ansell dan Gash menekankan bahwa urusan publik yang kompleks tidak dapat dikelola satu lembaga sendirian. Lembaga sekuat kepolisian tidak cukup diawasi dari dalam; ia memerlukan keterlibatan aktor eksternal dalam forum yang setara dan terlembaga. Ketiganya saling menjelaskan: agency problem tumbuh ketika pengawasan lemah, lalu merusak nilai publik, dan karena itu tata kelola kolaboratif menjadi obatnya.
Teknologi Tanpa Arsitektur Etika Publik
Argumen utama tulisan ini adalah bahwa kecanggihan teknologi tanpa arsitektur etika menghasilkan kekuasaan yang tidak terkendali. Teknologi pengawasan digital pada dasarnya netral, tetapi ia melipatgandakan kekuasaan siapa pun yang memegang kuncinya. Ketika kunci itu berada di tangan pimpinan tertinggi, dan pengawasnya adalah bawahannya sendiri, terjadilah konflik kepentingan yang melumpuhkan mekanisme koreksi. Jejak digital bisa dihapus, log akses bisa dimanipulasi, dan orang-orang di dalam sistem memilih diam.
Akibatnya berlapis. Legalitas dilanggar, hak privasi warga yang dijamin konstitusi terampas, akuntabilitas menguap, dan legitimasi institusi penegak hukum tergerus. Jika Presiden saja bisa disadap tanpa prosedur, bagaimana dengan warga biasa yang tak punya kuasa untuk mengetahuinya, apalagi melawan? Karena itu, kasus ini harus dibaca sebagai persoalan desain kelembagaan. Menghukum pelaku memang wajib, tetapi tanpa perbaikan desain, kasus serupa hanya menunggu waktu untuk terulang dengan aktor berbeda.
Arsitektur Pengawasan yang Kolaboratif
Saya menawarkan Multihelix Governance Model (MGM) sebagai kerangka penguatan pengawasan institusional. Model ini melibatkan negara, parlemen, akademisi, masyarakat sipil, media, dan auditor profesional secara bersama-sama, sehingga tidak ada satu aktor pun yang memonopoli kewenangan sekaligus pengawasannya. Setidaknya ada enam agenda.
Pertama, pengawasan eksternal. Izin dan pelaksanaan penyadapan perlu diawasi lembaga independen bersama DPR dan unsur masyarakat sipil. Pembahasan RUU Penyadapan menjadi momentum untuk mengatur siapa yang memberi izin, siapa yang mengawasi, dan bagaimana warga yang disadap secara keliru dapat menuntut pemulihan.
Kedua, audit forensik digital independen. Server, hak akses, dan log penyadapan wajib diaudit berkala oleh pihak luar. Log harus dirancang agar tidak dapat dihapus oleh satu pihak, sekalipun oleh pimpinan tertinggi.
Ketiga, perlindungan whistleblower. Penyimpangan sebesar ini hampir mustahil tidak diketahui orang dalam. Mereka membutuhkan kanal pelaporan yang aman dan jaminan hukum yang nyata.
Keempat, integrasi standar HAM dalam SOP. Prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan perlindungan privasi harus menjadi syarat teknis setiap permintaan penyadapan, bukan sekadar lampiran normatif.
Kelima, penghapusan impunitas. Penanganan kasus ini adalah ujian: apakah hukum berani tegak secara transparan dan tuntas terhadap jenderal berbintang empat, atau berhenti di tengah jalan.
Keenam, kepemimpinan etis. Integritas tidak lahir dari slogan, tetapi dari teladan pimpinan yang menjadikannya budaya organisasi, termasuk dalam promosi jabatan, evaluasi kinerja, dan penegakan disiplin.
Menjaga Sang Penjaga
Pertanyaan klasik quis custodiet ipsos custodes, siapa yang mengawasi para pengawas, kini menemukan relevansinya yang paling tajam. Jawabannya bukan dengan melemahkan kepolisian, melainkan membangun sistem yang membuat penyalahgunaan kekuasaan sulit dilakukan dan mudah terungkap. Di negara hukum, kepercayaan publik tidak dibangun oleh kecanggihan alat, tetapi oleh kepastian bahwa setiap kekuasaan selalu ada yang mengawasinya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI