Rangkaian tiga pendidikan dan pelatihan singkat yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI resmi berakhir pada Kamis, 12 November 2026, bertempat di Hotel Wyndham Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut meliputi Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya; Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer; serta Pelatihan Singkat Penguatan Kapasitas Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam Penanganan Sengketa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penutupan dilakukan oleh Plt. Kapusdiklat Teknis Peradilan sekaligus Kapusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan BSDK MA RI, Darmoko Yuti Witanto, S.H., setelah seluruh peserta menyelesaikan rangkaian pembelajaran sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
Sebelum penutupan secara resmi, Kabid Program Pusdiklat Teknis Peradilan, I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra, S.E., M.H., menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sekaligus mengumumkan bahwa seluruh peserta dinyatakan lulus. Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa para peserta telah mengikuti proses pembelajaran dan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pelatihan. Namun demikian, kelulusan tidak semestinya dipandang sebagai akhir dari proses peningkatan kapasitas, melainkan sebagai awal untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Pendidikan dan pelatihan pada hakikatnya baru menunjukkan keberhasilan apabila hasil pembelajaran mampu memberikan perubahan terhadap cara berpikir, ketepatan bertindak, serta kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan masing-masing.
Dalam sambutannya, Darmoko Yuti Witanto menekankan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen penting bagi Mahkamah Agung dalam menjaga kualitas sumber daya manusia peradilan agar senantiasa mampu mengikuti perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. Secara khusus, ia menyoroti materi kejahatan siber yang perkembangannya semakin kompleks dan menjadi tantangan nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Berbagai bentuk kejahatan digital, mulai dari peretasan, pencurian data, phishing, ransomware, hingga penyadapan ilegal, menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga membuka ruang penyalahgunaan yang dapat merugikan individu, institusi, bahkan kepentingan negara. Dalam konteks tersebut, hakim dituntut memiliki pemahaman yang memadai agar tidak hanya mampu membaca ketentuan hukum, tetapi juga memahami karakteristik perbuatan, cara kerja teknologi, serta konsekuensi hukumnya terhadap proses pembuktian.
Lebih lanjut, Darmoko menyinggung teknologi penyadapan atau lawful interception yang pada prinsipnya merupakan tindakan intersepsi komunikasi berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang sah. Praktiknya perlu dibedakan secara tegas dari penyadapan ilegal yang dilakukan tanpa hak atau melampaui kewenangan. Ia juga menyinggung keberadaan Pegasus, perangkat lunak mata-mata (spyware) yang dikenal memiliki kemampuan menyusup ke perangkat telepon seluler untuk mengakses informasi, komunikasi, kamera, maupun mikrofon tanpa sepengetahuan pemiliknya. Teknologi semacam ini memperlihatkan bahwa ancaman digital tidak selalu meninggalkan jejak yang mudah dikenali. Bagi hakim, pemahaman tersebut penting ketika berhadapan dengan bukti elektronik, terutama dalam menilai asal-usul, keaslian, keutuhan, dan cara perolehannya. Pengetahuan teknis memang bukan dimaksudkan untuk menggantikan keahlian pemeriksa digital forensik, tetapi menjadi bekal agar hakim mampu menguji keterangan ahli dan menilai kekuatan pembuktian secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan bahwa ketiga pelatihan memiliki substansi dan tantangan yang berbeda, tetapi bertemu pada satu kepentingan yang sama, yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi yudisial. Dalam pelatihan eksekusi putusan perdata, peserta diharapkan mampu memahami bahwa keadilan tidak berhenti pada putusan yang dijatuhkan, melainkan harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan secara tertib, tepat, dan akuntabel. Dalam pelatihan kejahatan siber dan pembuktian digital, hakim militer diharapkan semakin cermat menghadapi perkembangan teknologi serta mampu menilai bukti digital dengan landasan hukum dan prinsip pembuktian yang benar. Sementara itu, dalam penanganan sengketa PNBP, hakim TUN perlu memiliki ketajaman analisis mengenai kewenangan pejabat pemerintahan, legalitas tindakan administrasi, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Perbedaan materi tersebut menegaskan bahwa kompetensi hakim harus dibangun sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan peradilan masing-masing.
Mengakhiri arahannya, Darmoko mengharapkan agar seluruh peserta tidak menjadikan sertifikat kelulusan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan mengikuti pelatihan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan membawa hasil pembelajaran ke dalam praktik penyelesaian perkara. Para peserta diharapkan dapat berbagi pengetahuan dengan rekan kerja, membangun budaya belajar di satuan kerja, serta menerapkan pemahaman yang diperoleh secara konsisten dalam pelaksanaan tugas. Hakim harus memiliki kemauan untuk terus belajar karena perkembangan hukum, teknologi, dan persoalan administrasi pemerintahan tidak selalu berjalan seiring dengan perubahan pengetahuan yang dimiliki aparatur peradilan. Profesionalitas menuntut penguasaan hukum, keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan keteguhan dalam menjaga integritas. Dengan bekal tersebut, hasil pelatihan diharapkan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kinerja peradilan.
Penutupan tiga pelatihan singkat ini sekaligus menegaskan komitmen BSDK MA RI dalam membangun sumber daya manusia peradilan yang adaptif, kompeten, dan berintegritas. Tantangan peradilan ke depan tidak cukup dijawab hanya dengan penguasaan norma hukum secara tekstual, tetapi juga membutuhkan kemampuan memahami perkembangan teknologi, kecermatan menilai fakta, serta ketajaman menerapkan hukum terhadap persoalan konkret. Keberhasilan seorang hakim tidak semata-mata diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan, melainkan juga dari kualitas pertimbangan hukum dan tanggung jawabnya dalam menghadirkan keadilan. Oleh karena itu, berakhirnya pelatihan di Surabaya ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan momentum untuk membawa pengetahuan dan kompetensi yang diperoleh ke dalam pengabdian nyata. Sebab, kualitas lembaga peradilan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas hakim dan aparatur yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI