BANDUNG — Sikap aparatur peradilan di media sosial dapat memengaruhi cara masyarakat memandang independensi lembaga. Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, mengingatkan hakim dan aparatur peradilan agar bijak menggunakan media sosial, terutama ketika isu politik menjadi perhatian publik.
Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan pembukaan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 di Bandung. Sunarto mengajak aparatur untuk menahan diri dan menyadari bahwa tidak semua isu yang berkembang perlu ditanggapi. Komentar pribadi yang berpotensi ditafsirkan sebagai keberpihakan politik dapat berimbas pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Ketua MA juga mengingatkan bahwa unggahan dari akun pribadi dapat dengan mudah dikaitkan dengan institusi tempat pemilik akun mengabdi. Karena itu, kehati-hatian dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur peradilan, bukan semata pilihan komunikasi pribadi.
Netralitas tampak dalam perilaku sehari-hari
Sunarto meminta hakim dan aparatur menempatkan diri secara proporsional dan tidak terlibat dalam polemik politik praktis. Ia menegaskan pentingnya menjaga prinsip independensi, imparsialitas, dan netralitas sebagai aparatur lembaga yudikatif.
Pesan ini menggarisbawahi bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan saat hakim memeriksa dan memutus perkara. Perilaku di ruang publik juga dapat membentuk persepsi masyarakat tentang apakah peradilan berdiri bebas dari kepentingan politik.
Di ruang digital, batas antara pendapat pribadi dan identitas kedinasan mudah menjadi kabur. Sebuah komentar dapat beredar di luar konteks awalnya, lalu dibaca sebagai sikap yang mewakili lembaga. Karena itu, aparatur perlu mempertimbangkan bukan hanya maksud saat menyampaikan pendapat, tetapi juga bagaimana pernyataan itu dapat dipahami publik.
Integritas dan kepercayaan publik
Kehati-hatian bermedia sosial bukan berarti aparatur harus kehilangan hak untuk berpendapat. Namun, sebagai bagian dari lembaga yudikatif, cara menyampaikan pendapat perlu mempertimbangkan kewajiban menjaga independensi dan kepercayaan terhadap peradilan.
Pengingat Ketua MA menempatkan integritas dalam cakupan yang lebih luas: integritas tercermin dalam pelaksanaan tugas, sikap terhadap dinamika politik, serta tanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital. Menjaga netralitas dengan demikian merupakan bagian dari upaya menjaga marwah peradilan.
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2026 berlangsung pada 15–17 November di Bandung. Dalam sambutannya, Sunarto mengajak seluruh aparatur peradilan tetap berdiri di atas prinsip independensi, imparsialitas, dan netralitas, termasuk ketika berhadapan dengan isu-isu yang berkembang di media sosial
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

