Author: Redpel SuaraBSDK

Jakarta—Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Dr. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., mengingatkan para hakim agar cermat mengidentifikasi objek sengketa tindakan pemerintahan. Ketepatan sejak tingkat pertama diperlukan agar permohonan penerbitan keputusan tertulis tidak keliru dikonstruksikan sebagai gugatan tindakan faktual. “Dari awal hakim harus memahami, ini benar-benar tindakan faktual atau bukan. Jangan mencampuradukkan permohonan penerbitan keputusan tertulis dengan tindakan faktual,” tegas Lulik saat menyampaikan materi dalam kegiatan pelatihan di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Menurutnya, persoalan tersebut semakin sering muncul setelah perubahan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak…

MEGAMENDUNG — Judicial activism dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah ruang bebas bagi hakim untuk menerobos hukum tanpa batas. Keberanian melakukan penemuan hukum tetap harus berpijak pada yurisdiksi PTUN, argumentasi yang rasional, serta pembuktian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan itu disampaikan Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hari Sugiharto, saat mengisi materi “Judicial Activism dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara di Bidang Lingkungan Hidup” pada Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIII di BSDK Mahkamah Agung, Megamendung, Selasa (4/8/2026). Menurut Hari, judicial activism sesungguhnya bukan sesuatu yang asing bagi hakim PTUN. Karakter…

Di tengah menguatnya pragmatisme politik, mengerasnya polarisasi sosial, hingga maraknya penyalahgunaan kekuasaan, republik sesungguhnya sedang menghadapi ujian paling mendasar: apakah negara masih dijalankan demi kepentingan umum (common good), atau justru telah dikuasai oleh kepentingan-kepentingan privat. Persoalan inilah yang menjadi benang merah pemikiran Prof. Dr. Robertus Robet, M.A. saat menyampaikan materi “Republikanisme, Demokrasi, dan Negara Hukum” dalam Pendidikan Filsafat dan Keadilan bagi Hakim se-Indonesia yang diselenggarakan BSDK Mahkamah Agung, Rabu, 8 Juli 2026 Menurut Prof. Robert, republik bukan sekadar nama bentuk negara sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Republik merupakan sebuah komitmen moral yang dibangun atas kesepakatan bersama untuk menegakkan keadilan…

Jakarta – Pengadilan Pajak menyelenggarakan seminar pembinaan hakim bertema “Perbuatan Melawan Hukum dan Tindakan Faktual Pemerintah serta Kebijakan dan Penyelesaian Sengketa PNBP” di Aula Gedung E Lantai 3 Sekretariat Pengadilan Pajak, Jakarta, Jumat, 19 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum penguatan kapasitas teknis bagi hakim, panitera, pejabat, dan pegawai Pengadilan Pajak dalam memahami perkembangan hukum administrasi pemerintahan, khususnya terkait sengketa tindakan faktual, perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan, serta rezim penyelesaian sengketa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seminar yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Pajak Triyono Martanto dan dilanjutkan keynote speech oleh Direktur Jenderal…

Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhasil menyelesaikan Perkara Permohonan Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2025/ jo 14/Pdt.G.S/2024/PN Gst pada Selasa 7 April 2026 secara sukarela. Permohonan Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Gst yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan Eksekusi Sukarela tersebut dilaksanakan di ruang Media Center PN Gunungsitoli pada Selasa 7 April 2026 yang dihadiri oleh Para Pihak baik Pemohon Eksekusi beserta Kuasa Hukumnya maupun Termohon Eksekusi serta dilaksanakan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Zulfadly, S.H., M.H., Panitera Leotua Hatoguan Tampubolon, S.H., M.H., dan Panitera Muda Perdata Anuar Gea, S.H.,M.H. Pelaksanaan eksekusi ini berlangsung lancar dan kondusif.…

Jakarta, 13 Februari 2026. Sebuah momen penting terukir di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, melantik Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Mahkamah Agung RI dalam prosesi khidmat di Ruang Kusumaatmadja, Lantai 14 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan itu dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial H. Suharto, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Dr. H. Dwiarso Budi Santiarto, para Ketua Kamar, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat Eselon I, serta tamu undangan lainnya. Namun peristiwa ini lebih dari sekadar agenda seremonial. Dr. Sudharmawatiningsih tercatat sebagai perempuan…

Jakarta — Pidato Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Laporan Tahunan Tahun 2025 tidak berhenti sebagai pernyataan di Balairung. Pesannya menemukan gaung di daerah—diterjemahkan, ditafsirkan, dan diuji dalam realitas kerja pengadilan tingkat pertama. Dari berbagai penjuru, pimpinan pengadilan membaca satu arah yang sama: penguatan kinerja harus berjalan seiring dengan integritas, kapasitas, dan keberlanjutan sistem peradilan. Dari Lumajang, Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Pranata Subhan, menyoroti capaian penyelesaian perkara yang konsisten tinggi selama enam tahun terakhir. Menurutnya, produktivitas yang menembus kisaran 96–99 persen di tengah lonjakan perkara merupakan prestasi yang patut diapresiasi—namun perlu ditopang kebijakan struktural. Ia mengingatkan pentingnya pemenuhan jumlah Hakim…

Keikutsertaan Jimly School of Law and Government (JSLG) dalam Pameran Kampung Hukum menambah warna intelektual dalam arena edukasi hukum yang digelar oleh Mahkamah Agung. Kehadiran JSLG menegaskan bahwa penguatan hukum tidak hanya bertumpu pada praktik peradilan, tetapi juga pada pengembangan gagasan, literasi, dan kesadaran konstitusional masyarakat. Didirikan oleh Jimly Asshiddiqie, Jimly School of Law and Government merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa industri hukum, khususnya pendidikan dan pelatihan hukum, serta layanan konsultasi non-litigasi. Dalam Pameran Kampung Hukum, JSLG tampil dengan membawa kekuatan khasnya: buku-buku dan pemikiran hukum konstitusional yang selama ini menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Menurut…

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kepulauan Riau secara resmi melaksanakan kegiatan Pemilihan dan Pengukuhan Agen Perubahan Tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pada Rabu (28/1) bertempat di Aula PTA Kepulauan Riau. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pelaksana, dan PPPK ini menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pemilihan Agen Perubahan dilakukan secara objektif dan transparan dengan mempertimbangkan rekam jejak integritas, kinerja,…

Pulang Pisau – Pengadilan Negeri Pulang Pisau menjatuhkan Pidana Kerja Sosial dalam putusan nomor 78/Pid.B/2025/PN Pps dalam perkara penganiayaan. Perkara terjadi pada tanggal 14 Oktober 2025, diawali dari rasa cemburu Terdakwa yang melihat istrinya makan kerupuk dan berinteraksi dekat dengan di dalam mobil bersama dengan korban. Akibat rasa cemburu tersebut, Terdakwa mengayunkan parang mandau kepada korban dengan tujuan untuk menakut-nakuti korban akan tetapi parang tersebut ditangkap oleh korban hingga menyebabkan luka robek sepanjang kurang lebih 10cm pada tangan kiri korban. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum…