PALEMBANG — Mahkamah Agung (MA) menggelar pembinaan oleh Hakim Agung bagi empat lingkungan peradilan secara daring melalui Zoom Meeting dari Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diikuti Pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera, hingga Sekretaris Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara (TUN), serta perwakilan KPN, KPA, KPT Palembang, KPT TUN, KPTA, dan WK PTA Palembang.
Dipandu pembawa acara (MC) Eka Sri Rezeki, S.H., M.H., Kasubag Rencana Program dan Anggaran PT Palembang, acara dibuka khidmat dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung, lalu dilanjutkan doa bersama yang dipimpin Hakim Tinggi PTA Palembang, Drs. H. Abdul Rahim, M.H. Usai sambutan pengantar Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Palembang, Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sesi pembinaan utama diisi oleh Ketua Kamar Agama MA RI, YM. Dr. H. Yasardin, S.H., M.H.
Dalam pemaparannya, Yasardin membedah tiga pokok bahasan. Pertama, SEMA Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2025, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang tata cara mengadili gugatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai upaya perlindungan konsumen. Ketiga, Keputusan Ketua MA Nomor 159/KMA/SK.HK2/VIII/2026 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tahun 2026.
Hadhanah: Hakim Wajib Lindungi Anak Meski Tak Digugat
Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, MA menghadirkan pembaruan mendasar terkait hak asuh anak (hadhanah). Hakim kini berwenang menetapkan pemegang hak asuh secara ex officio (inisiatif jabatan) meski tidak dimohonkan para pihak dalam perkara perceraian. Aturan ini sekaligus merevisi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 10 yang sebelumnya melarang hakim memutus hak asuh di luar petitum batasan yang kerap membuat nasib anak terabaikan pasca perceraian.
SEMA Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan, “Dalam hal perkara gugatan atau permohonan perceraian para pihak tidak mengajukan hadhanah, hakim dapat menggali fakta terkait kuasa asuh anak (hadhanah), berdasarkan fakta di persidangan yang menghendaki kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).”
Dengan demikian, hakim tidak lagi bersikap pasif pada batas tuntutan awal. Di persidangan, hakim leluasa menelusuri fakta pengasuhan harian, kondisi ekonomi dan psikologis orang tua, hingga lingkungan teraman bagi anak. Jika orang tua gagal bersepakat, hakim berwenang menunjuk pemegang hadhanah sekaligus menghukum pihak yang menguasai anak untuk menyerahkannya. Langkah ini memberi kepastian hukum yang dapat dieksekusi guna mencegah perebutan anak secara sepihak. Terobosan ini menggeser paradigma peradilan agama bahwa perceraian bukan sekadar memutus ikatan suami istri, melainkan juga tanggung jawab pengadilan melindungi masa depan anak.

Penetapan Perwalian untuk Keperluan Tertentu
Pada asasnya, penunjukan wali melalui penetapan pengadilan ditujukan bagi anak berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah. Namun, Pengadilan Agama tetap dapat menerbitkan penetapan wali untuk keperluan tertentu demi kepentingan hukum masyarakat atau kebutuhan praktis instansi lain, sehingga perwalian tidak selalu terbatas pada anak di bawah umur.
Jangan Terkecoh Nama Akad
Pada aspek ekonomi syariah, kriteria perkara tidak hanya ditentukan oleh penamaan (nomenklatur) akad syariah secara eksplisit, tetapi juga dari materi akad yang kegiatannya berprinsip syariah. Hal ini merujuk pada kaidah fikih, “Al-‘ibrotu fil ‘uqudi lil-maqashidi wa al-ma’ani laa lil-alfadzi wa al-mabani” acuan utamanya adalah tujuan dan substansi hukum, bukan sekadar nama dan redaksi.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp:
SUARABSDKMARI
