SUARABSDK. ~ Melbourne, Rabu pagi, 19 November 2025. Cuaca cerah, suhu 15 derajat. Sejuk yang membuat logika bisa bekerja tanpa dipaksa. Martin, Manager International Program Federal Court Australia (FCA), menunggu kami di depan gedung FCA yang berdiri anggun di posisi hook simpang jalan raya William Street dan La Trobe Street.
Disampingnya Flagstaff Garden membentang hijau ditingkahi burung camar paruh merah terbang di cabang pohon london plane lalu turun melenggang dijalan tiada takut pada manusia didekatnya.
Kami berjalan 200 meter menuju Victoria Police Center (VPC). Di depan gedung itu, Superintendent Scot Johnson menyambut kami. Setelah saling bersalaman, ia mengajak masuk dan bercerita bahwa gedung megah 40 lantai itu baru dua tahun ditempati. Kantor polisi ini menampung 21.324 polisi, guna seluruh tenaga keamanan negara bagian Victoria. Setelah diberi ID card, kami menuju lantai 27. Di sana, Inspector Peter Mellas dan Senior Sergeant Chris Jefferey sudah menunggu.
Kemudian ketiganya bergantian menjelaskan tugas Kepolisian Victoria dalam pengaman di Pengadilan.
Peran Polisi Victoria di Pengadilan
Polisi Victoria Australia memberi perlindungan pada gedung dan fasilitas publik, kekuasaan negara yang harus dijaga bukan karena kehormatan birokrasi tapi karena keamanan warga.
Mereka bertugas menjaga pengadilan: County Court, Magistrates’ Court, hingga Supreme Court Victoria. Semua berdasarkan Undang-undang, bukan undangan khusus dari ketua pengadilan, bukan pula amplop makan siang dari panitera.
Di Victoria, keamanan pengadilan bukan “pilihan moral”, melainkan kewajiban legal. Polisi bekerja berdasar: Court Security Act 2017, Victoria Police Act 2013, Judicial Proceedings Reports Act, Standard Operating Procedures, Court Security Officers (G4S).
Tugas teknis polisi di pengadilan antara lain: Patroli harian di County Court, Magistrates’ Court, dan Supreme Court. Mengambil alih barang berbahaya hasil screening petugas keamanan pengadilan. Respon langsung terhadap ancaman: agresi, kekerasan, percobaan serangan terhadap hakim, jaksa, atau saksi. Pengawalan tahanan dari fasilitas Corrections Victoria jika dibutuhkan. Koordinasi harian dengan Court Security Officers (CSO). Tentu tidak menerima honorarium, konsumsi atau uang tambahan dari pengadilan.Tidak menunggu undangan resmi dari ketua pengadilan. Singkatnya: Polisi datang karena undang-undang memerintah, bukan karena undangan kepala pengadilan membujuk melalui grup WhatsApp.
Integritas Sebagai Barang Publik
Di sini ironi mulai terasa: Polisi Victoria datang setiap hari ke pengadilan bukan jika diminta. Mereka hadir tanpa mengajukan syarat-syarat tambahan yang di negeri lain sering dikemas sebagai “uang transport”, “uang konsumsi”, atau “uang rokok” – istilah yang terdengar lebih sopan daripada “gratifikasi kecil-kecilan”.
Petugas keamanan pengadilan (Court Security Officers) melakukan screening di pintu masuk. Polisi Victoria mendampingi, menerima barang-barang berbahaya hasil pemeriksaan: pisau, gunting, benda tajam. Dicatat, disimpan, dikembalikan, atau disita sesuai aturan. Tak ada drama. Tak ada negosiasi gelap-gelapan. Tak ada oknum yang berkata, “Bisa kita bicarakan, Pak?”. Keamanan adalah prosedur, bukan transaksi.
Lalu saya bertanya hal yang di beberapa negara dianggap sensitif: “Apakah kalian tidak iri dengan gaji hakim atau jaksa yang jauh lebih tinggi?”
Peter polisi berpuluh tahun pengalaman dalam menghadapi demonstrasi masyarakat itu tersenyum kecil. “Profesi ini saya pilih sejak muda,” ujarnya. “Saya tahu gajinya tidak sebesar profesi hukum lain. Saya bisa saja mengeluh kepada istri saya, tapi tidak kepada publik. Masyarakat tidak perlu tahu kekurangan kami. Tugas kami adalah melindungi mereka. Itu perintah undang-undang. Integritas kami tidak boleh menjadi tebusan untuk simpati.” Ucap Peter tenang dan tidak dibuat-buat seperti janji politisi lima tahunan.
Lalu saya bertanya lagi. Kali ini pertanyaan yang sering relevan di republik seberang garis khatulistiwa: “Apakah pimpinan kalian pernah memerintahkan aksi populis? Direkam, diviralkan, lalu dijadikan alat untuk meminta tambahan anggaran? Atau taktik agar pimpinan polisi kalian mendapat tempat di panggung politik?”
Peter menggeleng. “Kami bukan politisi. Kami bekerja karena undang-undang, bukan pencitraan”, Jawab Peter sambil tersenyum seperti mau mengatakan pertanyaan langka apa ini.
Lalu Chris Jefferey yang lebih tua tapi posisinya adalah anakbuah Peter itu menimpali sopan: “Integritas itu mengalir dalam darah kami, jadi tidak terpikir oleh kami untuk bertransaksi dijalanan menjual rasa keamanan”, ucap Chris tenang meski ditubunya mengenakan perangkat keamanan seberat 5 kg tanpa sedikit pun ekspresi lelah.
“Kami tidak bermain politik. Tugas kami: menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Titik”, ucap Peter menjawab terang pertanyaan saya.
Dalam logika akademik, pernyataan Peter dan Chris dua Polisi Victoria itu adalah Etika Weberian. Bahwa Polisi Victoria ini bertindak berdasarkan legalitas dan etos jabatan, bukan kepentingan pribadi. Mereka bekerja melindungi warga dan memberikan keamanan sebagai panggilan moral semata bentuk asketisme duniawi.
Dalam logika satire, pernyataan Peter itu terdengar seperti: “Kami miskin, tapi tidak menjual integritas. Maaf kalau itu terdengar asing di beberapa negara.”
Sedangkan Chris yang menambahkan: “Integritas mengalir dalam darah kami.”
Seperti bermakna : Kalau integritas bisa jadi tes darah, Chris pasti lulus tanpa perlu revisi hasil lab.
Indonesia Satire yang Menjadi Kenyataan Saat Keamanan Sidang Dianggap Tambahan, Bukan Tugas Negara
Kontras terasa mencolok bila dibandingkan dengan Indonesia. Polisi Victoria hadir di pengadilan karena tugas. Di Indonesia, polisi hadir kalau diminta, dan kadang disambut seolah tamu istimewa yang perlu diberi makan siang dan kopi, sebuah budaya feodal yang bertahan hidup lebih lama dari kewarasan.
Tidak semua polisi demikian, tentu. Namun sistemnya memang memberi ruang bagi ketidakteraturan. Di banyak pengadilan kecil, security screening hampir tidak ada karena selain screening machine tidak ada nir pula kesiapsiagaan petugas.
Tersangka, saksi, korban, pengunjung, semua masuk dari pintu yang sama, membawa tas yang tidak diperiksa, emosi yang tidak ditapis, dan potensi kekerasan yang tidak pernah diprediksi.
Akibatnya, tragedi berulang:
Seorang hakim ditikam oleh tentara yang tidak terima putusan cerai.
Seorang saksi di Pengadilan Jakarta Pusat tewas ditikam simpatisan lawan. Keluarga korban mengejar terdakwa, jaksa ikut diserang. Seorang jaksa pernah dilempar kayu ketika membaca tuntutan.
Dan ruang sidang, tempat hukum mestinya melindungi semua orang, berubah menjadi arena yang rawan maut.
Peristiwa-peristiwa tragis itu hanya menjadi berita sesaat lalu dilupakan begitu saja. Keselamatan dianggap aksesoris, bukan kewajiban negara.
Berbeda dengan Victoria, di Indonesia peran polisi di pengadilan bersifat: tidak permanen, tidak terstandar, sering by request dan kadang perlu diberi konsumsi
Struktur keamanan pengadilan di Indonesia mengandalkan Petugas Keamanan Dalam (PKD) yang bahkan kalah sigap dengan hansip kelurahaan saat riungan. Polisi hanya datang jika diminta dan tidak ada UU khusus yang mengatur pengamanan pengadilan seperti di Victoria Australia.
Akibatnya, hasilnya bisa ditebak:
Keamanan ruang sidang diserahkan pada harapan, bukan sistem. Dan harapan, seperti biasa, tidak pernah lolos audit BPK.
Pengamanan Victoria vs Indonesia : Perbandingan yang tidak memerlukan saksi ahli untuk menyimpulkan
Di Victoria Australia 1 gedung pengadilan besar sama dengam minimal 20–60 Court Security Officers lalu ditambah 5–15 Polisi Victoria standby setiap hari. Tersedia Metal detector, X-ray conveyor, mandatory bag screening. Panic button terhubung langsung ke Victoria Police Centre.
Adapun CCTV dengan 100-200 titik pemantauan. Kemudian Petugas bersenjata siap respon dalam 3 menit jika dibutuhkan.
Sedangkan di Indonesia 1 pengadilan negeri rata-rata memiliki 4–8 Petugas Keamanan Dalam alias satpam internal yang entah seperti apa metode rekruitmen dan nir pendidikan. Tidak ada screening tas, apa kabar metal detector. Tersedia hanya 6–20 unit CCTV, itupun banyak yang mati sensor dan respon polisi bergantung jarak Polsek atau Polres.
Adapun dokumen pengamanan, jikapun ada hanya SOP internal, tidak memiliki undang-undang khusus. Lalu pengawalan tahanan sering diserahkan pada kejaksaan, bukan kepolisian.
Perbedaan ini menghasilkan gap keamanan yang sepadan dengan perbedaan kurs dolar dan kurs kepercayaan publik. Semua terjadi karena negara absen dari ritual keamanan.
Penutup
Dalam rapat Komisi III DPR, 18 November 2025, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui banyak Kapolsek, Kasatreskrim dan Kapolres belum bekerja optimal. Sebuah pengakuan jujur, tetapi juga pengingat: pembenahan tidak boleh berhenti pada laporan rapat. Pembenahan harus sampai pada titik di mana polisi memandang pengadilan bukan sekadar bangunan administratif, melainkan jantung peradaban hukum.
Kapolri dan Tim Reformasinya harus mencatat bahwa tanpa keamanan di ruang sidang pengadilan, hukum hanya menjadi teks rapuh. Tanpa perlindungan polisi, martabat peradilan hanya selembar spanduk di dinding.
Dan tanpa integritas aparat, negara hanyalah panggung sandiwara yang menunggu penonton terakhir pergi sebelum tirai roboh.
Victoria menunjukkan bahwa keamanan pengadilan bukan soal gengsi institusi, tapi soal nilai peradaban. Polisi harus hadir karena itu mandat konstitusional, bukan permintaan seremonial.
Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti di Victoria asal keberanian moral mengalahkan kebiasaan lama.
Jika integritas mengalir dalam darah Polisi Victoria, maka semoga suatu hari integritas juga mengalir deras di negeri ini: tidak hanya di darah polisi, tetapi di nadi seluruh sistem peradilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI