Konservasi Membutuhkan Pembiayaan
Seekor satwa tidak hidup hanya di dalam batas kawasan. Kehidupannya bergantung pada sumber air, ketersediaan makanan, ruang berkembang biak, dan jalur perpindahan yang mungkin melintasi beberapa bentang alam. Ketika habitat menyusut, yang hilang bukan sekadar sejumlah hektare. Hubungan yang menopang kehidupan juga dapat terputus.
Gambaran tersebut menjadi penting ketika perlindungan alam mulai diterjemahkan ke dalam instrumen pembiayaan. Dalam sesi Paviliun Indonesia pada COP31 di Antalya, 9 November 2026, pemerintah memperkenalkan pengembangan kredit keanekaragaman hayati sebagai salah satu pendekatan pendanaan konservasi. Siaran pers yang diterbitkan sehari kemudian menyebut bahwa kerangkanya masih dimatangkan dengan menekankan integritas ilmiah, inklusi sosial, dan tata kelola transparan (KLH/BPLH, 2026).
Gagasan ini berangkat dari kebutuhan yang nyata. Perlindungan habitat, pemantauan spesies, dan pemulihan ekosistem membutuhkan pendanaan berkelanjutan. Anggaran publik mempunyai keterbatasan, sedangkan kerusakan tidak menunggu tersedianya pembiayaan.
Menurut Biodiversity Credit Alliance, kredit keanekaragaman hayati merupakan sertifikat yang mewakili hasil positif bagi keanekaragaman hayati yang terukur, berbasis bukti, bertahan, dan memberikan manfaat tambahan dibandingkan keadaan tanpa intervensi (BCA, 2024). Dengan demikian, yang hendak dibiayai adalah hasil konservasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kebutuhan pendanaan membawa pertanyaan yang lebih mendasar. Apabila keberhasilan konservasi diberi harga, sejauh mana harga tersebut mampu mewakili nilai alam?
Harga yang Tidak Menampung Seluruh Nilai
Harga membantu memperlihatkan manfaat yang selama ini diabaikan dalam keputusan ekonomi. Hutan yang menjaga air, mangrove yang melindungi pesisir, atau habitat yang menopang penyerbukan sering baru diperhitungkan setelah fungsinya menurun. Valuasi dapat membuat kehilangan tersebut lebih terlihat.
Meski demikian, nilai alam mempunyai beberapa dimensi. Kajian IPBES membedakan nilai instrumental, nilai intrinsik, dan nilai relasional. Alam bernilai karena manfaatnya bagi manusia, karena keberadaannya sendiri, serta karena hubungan bermakna yang terbentuk antara manusia dan lingkungan (IPBES, 2022). Sebuah hutan dapat menjadi sumber penghidupan sekaligus ruang ingatan, identitas, dan tanggung jawab suatu komunitas.
Pembedaan ini memperlihatkan keterbatasan ukuran tunggal. Dua kawasan dengan luas sama belum tentu memiliki fungsi ekologis yang setara. Bertambahnya tutupan vegetasi juga belum tentu mengembalikan habitat spesies tertentu. Terlebih lagi, hubungan masyarakat dengan suatu tempat tidak serta-merta pulih melalui pembayaran.
Persetujuan dan keterlibatan masyarakat karena itu perlu menjadi bagian dari penentuan nilai, termasuk dalam memilih indikator keberhasilan dan membagi manfaat konservasi.
Hukum lingkungan Indonesia menyediakan pijakan untuk membaca persoalan tersebut. Pasal 2 huruf i UU Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan keanekaragaman hayati sebagai asas. Penjelasannya menekankan pemeliharaan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya hayati yang bersama unsur nonhayati membentuk ekosistem. Perlindungan hukum dengan demikian mencakup hubungan ekologis, bukan semata jumlah objek yang dapat dihitung (UU Nomor 32 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 2 huruf i).
Pada tingkat internasional, Target 19 huruf d dalam Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework memasukkan kredit keanekaragaman hayati sebagai salah satu skema pembiayaan inovatif dengan pengaman lingkungan dan sosial. Kerangka tersebut diadopsi dalam rezim Konvensi Keanekaragaman Hayati, sedangkan COP31 merupakan forum perubahan iklim. Kehadirannya dalam rangkaian COP31 menunjukkan pertemuan agenda iklim dan konservasi, bukan pembentukan instrumen tersebut oleh COP31 (CBD, 2022).
Karena itu, pembiayaan hasil konservasi perlu dibedakan dari pengimbangan kerusakan. Kepemilikan kredit tidak dengan sendirinya memberikan hak merusak habitat atau menggugurkan kewajiban pemulihan. Apabila suatu skema digunakan untuk mengimbangi dampak, dasar hukum, batas penerapan, dan kesetaraan ekologisnya harus diperiksa. Sebagian kehilangan bahkan dapat bersifat tidak tergantikan.
Bagi hakim, persoalan ini mempunyai konsekuensi pembuktian. Sertifikat dan nilai transaksi belum cukup menjelaskan kondisi ekologis. Klaim keberhasilan tetap memerlukan pemeriksaan mengenai keadaan awal, metode pengukuran, jangka waktu, dan kemungkinan hasil tersebut terjadi tanpa proyek.
Apabila klaim tersebut menjadi persoalan pembuktian dalam perkara lingkungan hidup, Pasal 43 PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan arah melalui pengujian metode, validitas pengambilan sampel, dan pendapat ahli. Angka perlu dinilai bersama dasar ilmiah serta cara memperolehnya (Mahkamah Agung RI, 2023).
Penutup
Kredit keanekaragaman hayati membuka peluang mempertemukan kebutuhan konservasi dengan sumber pembiayaan baru. Peluang tersebut patut dikembangkan melalui ukuran yang dapat diuji, perlindungan masyarakat, dan tata kelola yang menjaga tujuan konservasi.
Prinsip internasional yang disusun BCA, IAPB, dan WEF juga menempatkan alam serta masyarakat penjaganya sebagai penerima manfaat utama. Ukuran keberhasilan karena itu perlu melampaui besarnya dana dan jumlah kredit yang diterbitkan (BCA, IAPB, dan WEF, 2025).
Bagi peradilan, perkembangan ini mengingatkan bahwa kemampuan menghitung harus disertai kemampuan memahami batas perhitungan. Harga dapat membantu alam memperoleh perhatian dalam keputusan ekonomi. Tugas hukum adalah memastikan bahwa perhatian tersebut tetap tertuju pada kehidupan yang hendak dilindungi.
Daftar Pustaka
- Biodiversity Credit Alliance. 2024. What Is a Biodiversity Credit?
- Biodiversity Credit Alliance, International Advisory Panel on Biodiversity Credits, dan World Economic Forum. 2025. High-Level Principles to Guide the Biodiversity Credit Market.
- Convention on Biological Diversity. 2022. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, Target 19.
- IPBES. 2022. Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature.
- Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. 2026. “Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan Inovatif, Konservasi Keanekaragaman Hayati Jadi Investasi Masa Depan.” Siaran Pers Nomor SR.258/HUMAS/KLH-BPLH/11/2026, 10 November.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. 2009. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

