Mengadili perkara lingkungan hidup memiliki kompleksitas tinggi karena sarat akan pembuktian ilmiah (scientific evidence) serta menyangkut hajat hidup ekosistem yang tidak dapat membela dirinya sendiri. Dalam situasi demikian, hakim tidak cukup hanya terpaku pada formalitas gugatan, melainkan dituntut proaktif merangkai keadilan dan menegakkan perlindungan bagi para pembela lingkungan (Anti-SLAPP).
Pesan fundamental tersebut disampaikan oleh Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., saat memberikan pembekalan materi bertajuk “Perlindungan Hukum bagi Pejuang Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023” di hadapan para Hakim Peserta Sertifikasi Lingkungan Hidup Angkatan XXIV, Jumat (13/11/2026).
Pergeseran Paradigma dan Integritas Hakim
YM. Dr. Nani Indrawati menegaskan bahwa meskipun imparsialitas merupakan prinsip dasar peradilan, sengketa ekologis menuntut hakim untuk memiliki keberpihakan pada lingkungan hidup. Pasalnya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi melalui Pasal 28H UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
“Imparsialitas adalah prinsip dasar, tetapi dalam perkara lingkungan, hakim harus berpihak pada lingkungan. Karena lingkungan hidup tidak bisa membela dirinya sendiri, kita sebagai hakim yang bisa membela dengan cara memberikan putusan yang seadil-adilnya. Satu hal lagi, sebagai Hakim yang sudah bersertifikasi lingkungan, jangan lupa untuk mengedepankan pemulihan” tegas YM. Dr. Nani di hadapan para Hakim peserta sertifikasi lingkungan hidup.
Selain kecakapan yuridis, YM. Dr. Nani mengingatkan besarnya godaan untuk mengkhianati integritas dengan tawaran-tawaran transaksional dalam perkara lingkungan hidup. Berdasarkan pengalamannya mengadili sengketa lingkungan sewaktu bertugas di Jakarta Selatan, nilai tawaran suap dalam perkara besar dapat mencapai angka miliaran rupiah.
“Menjadi hakim itu sangat sulit, jaga integritas. Ingat keluarga, karena jika kita terjerumus, keluarga akan ikut tercemar,” pesannya seraya menekankan bahwa kejujuran tetap menempati peringkat tertinggi dalam profesi hakim.
Perisai Anti-SLAPP dan Ujian Motif di Ruang Sidang
Dalam paparannya, YM. Nani membedah secara mendalam fenomena Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), istilah yang diperkenalkan George W. Pring dan Penelope Canan pada 1996, yakni penggunaan jalur peradilan untuk membungkam dan menakut-nakuti warga yang bersuara demi kepentingan publik. Merujuk pada Teori Tangga Partisipasi Arnstein, Prinsip 10 Deklarasi Rio 1992, serta Konvensi Aarhus 1998, partisipasi publik menduduki posisi tertinggi dalam penyelesaian masalah lingkungan.
Di Indonesia, jaminan perlindungan Anti-SLAPP tertuang dalam Pasal 66 UU PPLH yang menegaskan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. YM. Nani mengingatkan bahwa modus operandi pelaku SLAPP (slapper) umumnya berupa gugatan perdata perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) maupun pelaporan pidana seperti pencemaran nama baik dan penghinaan. Indikasi SLAPP ini sering kali baru terdeteksi saat perkara sudah diregister dan disidangkan. Oleh karena itu, hakim harus jeli menelusuri “benang merah” perkara, seperti dalam perkara Robandi dkk di Sungai Liat yang dilepaskan dari tuntutan hukum oleh majelis hakim tinggi karena penolakan mereka terhadap pabrik tapioka terbukti sebagai wujud partisipasi publik yang dilindungi Pasal 66 UU PPLH.
“Waspadalah, perhatikan benang merahnya, apakah di dalamnya ada unsur perbuatan yang ditujukan untuk memperoleh hak lingkungan hidup yang lebih baik. Selain dari sisi terlapor, perhatikan juga motif pelapor atau penggugat, karena tidak sedikit yang bertujuan hanya untuk mendapatkan uang,” ujar YM. Nani mengingatkan pentingnya menguji kriteria pejuang lingkungan secara objektif.
Melalui PERMA 1/2023, hakim diberikan instrumen pengujian cepat lewat putusan sela paling lambat 30 hari sejak eksepsi atau keberatan diajukan. Jika terbukti melanggar Pasal 66 UU PPLH, gugatan perdata dapat ditolak, atau dalam perkara pidana, penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Bahkan di tingkat penuntutan, Jaksa Penuntut Umum pun berwenang menghentikan perkara terindikasi SLAPP setelah melapor kepada Jaksa Agung.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

