BATURAJA – Pengadilan Agama (PA) Baturaja Kelas IA terus memperluas jangkauan pelayanan publik bagi warga Bumi Sebimbing Sekundang. Langkah nyata tersebut diwujudkan lewat gelaran Forum Komunikasi dan Konsultasi Publik (FKP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Ruang Media Center PA Baturaja, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan yang dimulai tepat pukul 09.00 WIB ini berlangsung hangat dan konstruktif. Panitera Muda Permohonan PA Baturaja, Marisah, S.H.I., membuka jalannya forum sebelum estafet diskusi dipandu oleh Sekretaris PA Baturaja, Annihrir, S.T., M.M., selaku moderator. Seluruh jajaran hakim beserta aparatur PA Baturaja turut hadir menyimak jalannya pembahasan.
Dari pihak mitra kerja, hadir langsung Kepala Dinas Dukcapil OKU, A. Suryadi, S.E., M.M., didampingi Sekretaris Dinas, Virgiawan Chrismoko, S.S.T.P., M.M., serta para Kepala Bidang dan staf. Kehadiran lengkap jajaran Dukcapil ini menandai keseriusan kedua instansi dalam memangkas sekat birokrasi pelayanan masyarakat.
Dalam sambutannya, A. Suryadi mengapresiasi inisiatif pimpinan PA Baturaja yang memfasilitasi forum strategis ini. Menurutnya, komunikasi intensif sangat krusial untuk mematangkan rencana pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu serta pemutakhiran data kependudukan warga. Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut konkret atas rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang beberapa waktu lalu.
“Basis data kependudukan kami mencatat masih ada dua kategori status perkawinan di tengah masyarakat, yakni kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Lewat sinergi ini, kami berharap warga semakin terbantu untuk melengkapi legalitas pernikahan sekaligus dokumen administrasi kependudukannya,” ungkap Suryadi.

Menyambut baik paparan tersebut, Ketua PA Baturaja Dr. H. Aman. S.Ag, SE, SH, MH, MM menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dan komitmen jajaran Dukcapil OKU. Baginya, kolaborasi lintas sektoral melalui FKP bukan sekadar seremoni, melainkan fondasi utama agar layanan hukum terpadu benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas status perkawinan mereka.
Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut menghasilkan kesepahaman awal terkait pemetaan teknis di lapangan. Ke depan, integrasi data antara kedua lembaga diharapkan mampu mempercepat penerbitan dokumen negara bagi masyarakat OKU secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

