BANDUNG – Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di kampus Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Senin (16/11/2026).
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat hubungan antara lembaga peradilan dan dunia akademik, khususnya dalam pengembangan kebijakan hukum, pendidikan, penelitian, serta peningkatan kapasitas aparatur peradilan. Kerja sama ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Delegasi BSDK MA RI dipimpin oleh Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BSDK MA RI, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H. Turut hadir Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak Kumdil) MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional Pustrajak Kumdil.
Penandatanganan MoU Nomor 03/BSDK/MoU HM.2.1.1/XI/2026 dilakukan oleh Plt. Kepala BSDK MA RI, Dr. H. Syamsul Arief, S.H., M.H., dan Rektor Universitas Kristen Maranatha, Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D.
MoU tersebut menjadi landasan kerja sama kedua institusi selama lima tahun, terhitung sejak 16 November 2026 hingga 15 November 2031. Sebagai tindak lanjut, ditandatangani pula PKS Nomor 16/HK1.3.1/XI/2026 oleh Kepala Pustrajak Kumdil MA RI, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H., dan Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha, Dr. Henky Lisan Suwarno, S.E., M.Si.
Dalam wawancara di sela kegiatan, Penerjemah Pustrajak Kumdil MA RI, Johanes, S.S., menggali urgensi dan fokus utama kerja sama tersebut kepada Rektor Universitas Kristen Maranatha.

Prof. Frans Umbu Datta menyampaikan bahwa salah satu fokus utama kemitraan ini adalah pengembangan bidang Hukum Bisnis Digital (Digital Business Law), yang menjadi keunggulan program studi di universitas tersebut.
Menurutnya, perkembangan transaksi digital dan kecerdasan buatan berpotensi melahirkan berbagai persoalan hukum baru. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang memadai agar mampu merespons dinamika teknologi dan mencegah terjadinya kekosongan hukum.
Ia juga menegaskan komitmen universitas untuk menerjemahkan kerja sama tersebut ke dalam program nyata melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi aparatur peradilan.

Salah satu program konkret yang ditawarkan adalah peningkatan kualifikasi akademik melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada program studi hukum jenjang S1 dan S2. Melalui skema ini, pengalaman kerja dan kredensial aparatur peradilan dapat dikonversi menjadi Satuan Kredit Semester (SKS). Dengan demikian, aparatur yang belum berlatar belakang sarjana hukum berkesempatan menyelesaikan pendidikan S1 dalam waktu minimal 2,5 tahun, lebih singkat dibandingkan jalur reguler selama empat tahun.
Dari perspektif praktisi peradilan, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Dr. Taufik Perdana, S.H., M.H., menilai kerja sama ini penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap praktik peradilan.
Ia menekankan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum perlu memahami hukum acara pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keterlibatan praktisi peradilan dalam kegiatan akademik diharapkan dapat memberikan pemahaman langsung mengenai proses beracara yang profesional dan berintegritas.

Sebaliknya, kerja sama ini juga memberikan manfaat bagi Mahkamah Agung RI. Interaksi dengan kalangan akademisi dapat memperkaya wawasan hakim mengenai teori dan argumentasi hukum, khususnya dalam menyusun putusan yang memiliki landasan ilmiah, kompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kerja sama yang berlaku hingga November 2031 ini, BSDK MA RI dan Universitas Kristen Maranatha diharapkan dapat membangun kolaborasi berkelanjutan. Sinergi antara pengalaman praktis peradilan dan pengembangan keilmuan akademik menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan sekaligus mempersiapkan lembaga peradilan menghadapi perkembangan hukum di era digital dan AI.

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

