Peningkatan jumlah penduduk di negeri ini diikuti juga dengan penambahan volume kendaraan yang berlalu-lalang di jalan. Fenomena tersebut disertai pula dengan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan, terlebih saat ini sudah memasuki periode akhir tahun. Operasi Zebra telah digelar sejak 16 November 2026 dan biasanya disusul Operasi Lilin menjelang Natal dan Tahun Baru 2027. Kedua fenomena tersebut bermuara pada masuknya perkara pelanggaran lalu lintas yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan negeri.
Penerapan upaya penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu bagian dari kewajiban negara dalam melindungi keselamatan pengguna jalan sekaligus menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu, keberhasilannya tidak cukup diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak atau besarnya denda yang diterima negara, melainkan penegakan hukum juga harus dinilai berdasarkan ketepatan prosedur, perlindungan hak masyarakat, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing lembaga. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dalam Pasal 3 yang menempatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran, serta kepastian hukum sebagai tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Acap kali penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, didasarkan pada suatu perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara ketiga instansi tersebut. MoU tersebut umumnya memuat bentuk-bentuk pelanggaran, pasal-pasal yang dilanggar, serta jumlah denda yang disepakati oleh ketiga instansi. Pertanyaannya, apakah jumlah denda dapat disepakati oleh instansi-instansi tersebut? Sebelum menjawabnya, para aparat penegak hukum tentu perlu memahami kembali dasar penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ.
Dalam Pasal 267 ayat (1), (2), (3), dan (4) disebutkan bahwa:
Pasal 267
- Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dari ayat (1) dapat dimaknai bahwa walaupun pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum, penjatuhan dendanya berbentuk penetapan, bukan putusan. Ayat (2) memungkinkan perkara pelanggaran lalu lintas diperiksa tanpa kehadiran pelanggar di pengadilan, tetapi hakim tetap wajib membuka dan menutup persidangannya di ruang sidang. Pada ayat (3), pelanggar yang tidak hadir dapat menitipkan uang denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya, yang paling penting dan krusial adalah ayat (4), yaitu jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila ancaman denda dalam pasal yang dilanggar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jumlah itulah yang harus dititipkan pelanggar dengan cara mentransfer ke bank yang ditunjuk pemerintah, bukan jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam MoU ketiga instansi.
Penilaian terhadap MoU tidak cukup dilakukan berdasarkan judul dokumennya. Hal yang harus diperiksa ialah kewenangan para pihak, materi yang disepakati, serta akibat penerapannya terhadap proses peradilan. Masalah akan menjadi kronis apabila suatu MoU menetapkan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), padahal denda maksimal pasal yang dilanggar adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akibatnya, hakim yang memutus perkara seolah terpaksa mengikuti MoU dengan denda tidak lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Padahal, dasar hakim memutus perkara adalah undang-undang itu sendiri, bukan kesepakatan para pimpinan instansi yang tertuang dalam MoU.
Jika dianalisis lebih mendalam, terdapat perbedaan antara kesepakatan mengenai tata kelola perkara tilang dan kesepakatan mengenai hasil pemeriksaan perkara tilang yang telah dilimpahkan ke pengadilan negeri. Pengaturan tentang format pertukaran data, penyerahan berkas, pemberitahuan hasil persidangan, dan rekonsiliasi pembayaran berfungsi mendukung pelaksanaan kewenangan masing-masing instansi. Namun, ironisnya, masih ditemui klausul MoU yang mewajibkan hakim menjatuhkan nominal tertentu. Klausul semacam ini berpotensi memindahkan penentuan pidana dari ruang persidangan ke forum kesepakatan administratif.
Kemandirian Hakim (Judicial Independence) dalam Memutus Perkara
Suatu negara dapat berjalan dengan baik apabila kekuasaan dapat diseimbangkan melalui pembagian yang dijamin dalam konstitusi atau undang-undang. Hakim memiliki tugas untuk menjaga konstitusi atau undang-undang tersebut melalui peradilan yang berimbang dan tidak memihak kepada individu atau kepentingan umum. Karena itu, kemandirian bukan sekadar nilai, melainkan fondasi dasar bagi hakim dalam mengadili.
Kemandirian hakim sendiri telah diamanatkan oleh negara dalam penyelenggaraan peradilan yang tidak memihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menjaga kemandirian peradilan dan melarang campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman kecuali sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) undang-undang tersebut juga memberikan penekanan yang terang mengenai kebebasan hakim dari campur tangan pihak luar serta dari tekanan fisik maupun psikis.
Apabila kemandirian direnggut dari seorang hakim, fungsi hakim sebagai penegak hukum yang mengadili berdasarkan peraturan dan hati nurani pun ikut hilang.
Jika dihubungkan kembali dengan konteks perkara lalu lintas, ancaman terhadap kemandirian hakim dalam memeriksa perkara tidak selalu berbentuk instruksi langsung. Dalam praktiknya, tekanan juga dapat muncul dari sistem pembayaran, kebijakan administratif, atau kesepakatan pimpinan. Kondisi ini menjadikan seorang hakim merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti nominal tertentu. Dengan demikian, penilaian terhadap independensi perlu memperhatikan bukan hanya isi dokumen, melainkan juga cara dokumen tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai catatan konstruktif dalam tulisan ini, diperlukan pembenahan yang lebih terukur dalam menangani perkara lalu lintas di Indonesia. Tentu saja pembenahan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus koordinasi antarinstansi, melainkan untuk menegaskan batas kewenangan masing-masing. Bentuk koordinasi sebaiknya lebih ditekankan pada ketepatan data, kelengkapan bukti, keterbukaan informasi, pencatatan pembayaran, serta pengembalian kelebihan titipan.
Kembali pada pertanyaan di awal mengenai “apakah jumlah denda dapat disepakati oleh instansi-instansi tersebut”, menurut penulis jawabannya tidak dapat. Sifat pemeriksaan yang cepat dan sederhana tidak mengurangi tuntutan legalitas, kehati-hatian, dan akuntabilitas. Efisiensi administrasi harus membantu terwujudnya peradilan yang adil, bukan menjadi alasan untuk menentukan hasilnya terlebih dahulu.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

