Antalya, Turki — Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., menjadi salah satu pembicara dalam agenda Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (19/11/2026). Forum bertema “The Impact of Environmental Criminal Law Enforcement on Reducing GHG Emissions: Lessons Learned from Indonesia” tersebut membahas kontribusi penegakan hukum pidana lingkungan terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya melalui penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Melalui paparan bertajuk “The Role of the Judiciary in Addressing Forest and Land Fires to Achieve Climate Justice”, Prim Haryadi menggarisbawahi bahwa penanganan perkara lingkungan hidup tidak cukup hanya menghasilkan pemidanaan. Penegakan hukum juga perlu mendorong pertanggungjawaban, pencegahan, dan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan, sesuai dengan kewenangan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut, tidak semata-mata menimbulkan kerusakan ekosistem dan gangguan kesehatan masyarakat. Peristiwa tersebut juga berkontribusi terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca karena lahan gambut menyimpan karbon dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu, dampak kebakaran dapat melampaui wilayah terjadinya peristiwa dan berkaitan dengan persoalan keadilan iklim secara lebih luas.
Dalam konteks tersebut, Prim Haryadi menekankan pentingnya memahami batas kewenangan lembaga peradilan. Pengadilan tidak menetapkan kebijakan iklim ataupun menggantikan tugas lembaga pemerintah. Hakim bertugas memeriksa perkara yang diajukan, menilai alat bukti, menerapkan hukum secara independen, dan menentukan apakah suatu pertanggungjawaban hukum telah terbukti.
“Keadilan iklim membutuhkan pertanggungjawaban, proses hukum yang adil, dan kepastian hukum,” demikian salah satu pokok penegasan dalam materi paparannya. Penilaian terhadap perbuatan, hubungan sebab akibat, serta tanggung jawab hukum menjadi hal yang mendasar dalam pemeriksaan perkara kebakaran hutan dan lahan.
Lebih lanjut, ia mengemukakan tiga aspek yang perlu diperkuat dalam penanganan perkara lingkungan hidup. Pertama, peningkatan kapasitas hakim untuk memahami ilmu lingkungan, keterangan ahli, kausalitas, dan prinsip hukum yang relevan. Dalam paparannya disebutkan bahwa sejak 2012, Indonesia mengembangkan pelatihan khusus peradilan lingkungan hidup yang telah diikuti lebih dari 1.600 hakim.
Kedua, penguatan pedoman pemeriksaan perkara melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, termasuk dalam menilai bukti ilmiah. Ketiga, penyusunan putusan yang memiliki dasar hukum kuat, pertimbangan yang jelas, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam perkara pidana, pertanggungjawaban korporasi serta langkah pemulihan lingkungan dapat diterapkan sepanjang memenuhi persyaratan dan dimungkinkan oleh hukum.
Sebagai pembelajaran dari praktik peradilan Indonesia, Prim Haryadi mengangkat perkara pidana PT Kallista Alam terkait pembakaran lahan pada ekosistem gambut Rawa Tripa, Aceh. Perkara tersebut menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup, dengan tetap berlandaskan pembuktian dan proses hukum yang semestinya.
Contoh lainnya adalah perkara pidana PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau. Putusan dalam perkara tersebut memadukan penjatuhan pidana dengan kewajiban perbaikan terhadap lahan yang rusak. Melalui contoh itu, ia menekankan pentingnya penilaian ilmiah dan kecermatan pertimbangan hakim agar penegakan hukum tidak terputus dari upaya pemulihan lingkungan.
Paparan tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan peradilan dalam merespons persoalan lingkungan tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang diperiksa. Ukuran yang lebih bermakna adalah sejauh mana putusan melindungi hak-hak hukum, menjamin proses peradilan yang adil, serta menghasilkan penyelesaian yang nyata dan dapat dilaksanakan.
Menutup paparannya, Prim Haryadi menyampaikan refleksi tentang tanggung jawab hukum terhadap lingkungan dan generasi mendatang. “Hutan tidak dapat berdiri di pengadilan. Gambut tidak dapat memberikan kesaksian. Anak-anak yang kelak menghirup udara masa depan belum dapat mengajukan gugatan hari ini. Namun, hukum harus bersuara bagi mereka,” demikian pesan yang tertuang dalam naskah penutupnya.
Ia mengajak agar putusan pengadilan tidak berhenti sebagai dokumen tertulis, tetapi memiliki makna bagi keberlanjutan hutan dan lahan gambut. Pesan ini menempatkan penegakan hukum lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab melindungi kehidupan masyarakat saat ini sekaligus menjaga masa depan generasi yang akan datang.
Sesi Paviliun Indonesia tersebut juga menampilkan pembicara dari kalangan penegak hukum, akademisi, dan perwakilan internasional, sebagaimana tercantum dalam agenda kegiatan. Kehadiran berbagai perspektif itu menunjukkan pentingnya dialog lintas profesi dalam menghubungkan penegakan hukum, perlindungan ekosistem, dan agenda penanganan perubahan iklim.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

