Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kehidupan manusia. Dampaknya tidak lagi terbatas pada perubahan suhu dan meningkatnya frekuensi bencana, tetapi telah menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan bagi generasi mendatang. Menghadapi keadaan tersebut, komitmen politik dan kebijakan pemerintah saja tidak cukup. Hukum juga harus mengambil peran melalui mekanisme pertanggungjawaban yang adil dan efektif.
Kesadaran inilah yang saya bawa dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye. Pada 19 November 2026, dalam forum Indonesia Pavilion, saya memperoleh kesempatan menyampaikan paparan bertema The Role of the Judiciary in Addressing Environmental Pollution and Damage to Achieve Climate Justice, mengenai peran lembaga peradilan dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mewujudkan keadilan iklim.
Melalui forum tersebut, saya ingin membagikan pengalaman Indonesia dalam memperkuat peradilan lingkungan sekaligus menyampaikan satu pesan utama bahwa penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada penghukuman. Hukum harus mampu menghadirkan pertanggungjawaban, mendukung pencegahan, dan mendorong pemulihan lingkungan yang mengalami kerusakan.

Peradilan dan Tanggung Jawab Mewujudkan Keadilan Iklim
Dalam paparan tersebut, saya menekankan bahwa peradilan memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan iklim, tetapi peran itu harus ditempatkan secara tepat dalam kerangka kewenangan konstitusionalnya.
Pengadilan bukan lembaga pembentuk kebijakan iklim. Hakim juga tidak menggantikan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan atau pengelolaan lingkungan hidup. Namun, ketika perkara pencemaran dan kerusakan lingkungan diajukan ke pengadilan, hakim berkewajiban memeriksa bukti, menerapkan hukum secara independen, dan menentukan apakah pertanggungjawaban hukum telah terbukti.
Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting karena suatu kerusakan lingkungan tidak selalu berhenti pada wilayah terjadinya peristiwa. Kebakaran lahan gambut, misalnya, tidak hanya mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem dan gangguan kesehatan masyarakat, tetapi juga melepaskan cadangan karbon yang tersimpan selama waktu yang panjang. Dengan demikian, perkara lingkungan yang tampak bersifat lokal sesungguhnya dapat memiliki konsekuensi terhadap perubahan iklim secara global.
Dalam konteks ini, keadilan iklim memerlukan pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada pembuktian yang dapat dipercaya, hubungan sebab akibat yang dapat dipertanggungjawabkan, dan penghormatan terhadap proses peradilan yang adil (due process of law).
Perkembangan litigasi iklim di berbagai negara, sebagaimana tercermin dalam basis data United Nations Environment Programme (UNEP) dan Sabin Center, menunjukkan bahwa semakin banyak persoalan perubahan iklim yang dibawa ke hadapan pengadilan, termasuk di Indonesia.
Namun, saya berpandangan bahwa keberhasilan peradilan lingkungan tidak semestinya diukur hanya dari banyaknya perkara atau putusan yang dijatuhkan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah putusan tersebut mampu melindungi hak-hak hukum, menjamin proses peradilan yang adil, dan menghasilkan manfaat nyata bagi perlindungan lingkungan.
Pengalaman Indonesia Memperkuat Peradilan Lingkungan
Salah satu misi yang saya bawa dalam forum COP31 adalah memperkenalkan pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membangun kapasitas kelembagaan untuk menangani perkara lingkungan hidup.
Sejak tahun 2012, Indonesia telah mengembangkan pendidikan dan pelatihan khusus bagi hakim lingkungan hidup. Lebih dari 1.600 hakim telah mengikuti pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan peradilan dalam menghadapi karakteristik perkara lingkungan yang semakin kompleks.
Langkah tersebut penting karena perkara lingkungan sering kali mempertemukan hukum dengan pengetahuan ilmiah. Hakim tidak cukup hanya memahami norma hukum, tetapi juga perlu memiliki kemampuan menilai bukti ilmiah, menguji keterangan ahli, memahami hubungan kausalitas, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara tepat.
Tujuannya bukan menjadikan hakim sebagai ilmuwan, melainkan memastikan bahwa pengetahuan ilmiah dapat dinilai secara cermat dan diterjemahkan menjadi pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain melalui pendidikan, Mahkamah Agung juga memperkuat pedoman pemeriksaan perkara lingkungan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Regulasi ini memberikan kerangka bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan, termasuk memperkuat penilaian terhadap bukti ilmiah.
Penguatan kapasitas dan pedoman pemeriksaan tersebut harus diikuti dengan efektivitas putusan. Suatu putusan tidak cukup hanya benar secara normatif, tetapi juga harus jelas dan dapat dilaksanakan. Dalam perkara pidana lingkungan, misalnya, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan sepanjang unsur dan persyaratan hukumnya terbukti. Apabila dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, putusan juga dapat memuat tindakan yang mendukung pemulihan lingkungan.
Ketiga aspek tersebut, yakni kapasitas hakim, kejelasan pedoman, dan efektivitas putusan, merupakan pengalaman kelembagaan Indonesia yang penting untuk dibagikan kepada masyarakat internasional.
Belajar dari Perkara PT Kallista Alam dan PT Adei
Untuk menggambarkan bagaimana hukum lingkungan diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia, saya mengangkat dua perkara pidana lingkungan hidup yang memberikan pembelajaran penting mengenai pertanggungjawaban korporasi.
Perkara pertama adalah kasus PT Kallista Alam yang berkaitan dengan pembakaran lahan pada ekosistem gambut Rawa Tripa, Aceh. Perkara tersebut menjadi salah satu contoh penting penegakan hukum pidana lingkungan karena korporasi ditempatkan sebagai terdakwa dan dinyatakan bertanggung jawab secara pidana.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pembakaran hutan dan lahan gambut bukan semata-mata persoalan administratif atau kerugian ekologis, tetapi dapat merupakan tindak pidana serius yang menuntut pertanggungjawaban korporasi berdasarkan pembuktian dan proses hukum yang adil.
Perkara kedua adalah kasus PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau. Perkara ini memperlihatkan dimensi penegakan hukum yang tidak berhenti pada pemidanaan. Pengadilan menggabungkan penghukuman pidana dengan perintah perbaikan terhadap lahan yang mengalami kerusakan.
Dua perkara tersebut memiliki pelajaran yang saling melengkapi. Kasus PT Kallista Alam memperlihatkan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan kasus PT Adei menunjukkan bagaimana penegakan hukum pidana dapat dihubungkan dengan tindakan pemulihan lingkungan.
Keduanya menegaskan bahwa hukum harus mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan, tanpa mengabaikan prinsip pembuktian, hubungan kausalitas, dan kepastian hukum. Penegakan hukum lingkungan tidak cukup dinilai dari beratnya sanksi, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan akibat hukum yang efektif.
Menjaga Masa Depan melalui Putusan Pengadilan
Bagi saya, partisipasi dalam COP31 bukan sekadar kesempatan menyampaikan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. Forum ini juga menjadi ruang untuk menegaskan bahwa lembaga peradilan memiliki tanggung jawab penting dalam menjawab tantangan lingkungan global melalui pelaksanaan kewenangannya secara independen, profesional, dan berintegritas.
Meskipun demikian, masih terdapat pekerjaan yang harus terus dilakukan. Perkara lingkungan semakin membutuhkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, kemampuan menilai keterangan ahli, dan ketelitian dalam menghubungkan perbuatan dengan akibat ekologis yang ditimbulkan. Karena itu, kerja sama antara kalangan hukum dan komunitas ilmiah serta penguatan pendidikan hakim harus terus dikembangkan.
Dalam paparan tersebut, saya juga ingin mengingatkan bahwa persoalan keadilan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan mereka yang hidup hari ini. Kerusakan hutan, kebakaran gambut, dan pencemaran lingkungan dapat meninggalkan akibat yang berlangsung jauh melampaui satu generasi. Apa yang kita lindungi atau abaikan pada masa sekarang akan menentukan kualitas kehidupan yang diwariskan kepada anak cucu kita.
Hutan tidak dapat berdiri sendiri di hadapan pengadilan. Lahan gambut tidak dapat memberikan kesaksian. Anak-anak yang kelak menghirup udara di masa depan pun belum dapat mengajukan tuntutan hari ini. Namun, hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka melalui mekanisme yang sah dan adil.
Di situlah makna mendalam dari keadilan lingkungan. Hukum tidak semata-mata hadir untuk menghukum perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga untuk menjaga kehidupan yang masih akan berlangsung.
Ketika pengadilan mampu menghubungkan pembuktian dengan pertanggungjawaban, serta pertanggungjawaban dengan pemulihan, putusannya tidak hanya menyelesaikan sengketa. Putusan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kerusakan lingkungan dan melindungi masa depan.
Dari Antalya, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa putusan pengadilan hendaknya tidak berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Putusan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi perlindungan dan pemulihan lingkungan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, keadilan bagi lingkungan pada akhirnya adalah keadilan bagi manusia, baik yang hidup pada hari ini maupun mereka yang belum dilahirkan. Melindungi lingkungan berarti melindungi masa depan kita bersama.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

