Tiga Pimpinan Mahkamah Agung Perkenalkan Pengalaman Indonesia dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Sertifikasi Hakim, dan Pemulihan Ekosistem
Antalya, Türkiye, 19 November 2026 — Mahkamah Agung Republik Indonesia membawa perspektif penting mengenai peran lembaga peradilan dalam menghadapi krisis iklim pada 31st Conference of the Parties (COP31), konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026.
Melalui rangkaian presentasi di Indonesia Pavilion, tiga pimpinan Mahkamah Agung RI mengangkat pengalaman dan perkembangan peradilan Indonesia dalam mendukung keadilan iklim (climate justice). Ketiganya adalah Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Dr. Hamdi, S.H., M.Hum., serta Hakim Agung Kamar Pidana sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) MA RI Dr. Syamsul Arief, S.H.
Kehadiran ketiga pimpinan tersebut menampilkan tiga dimensi yang saling berkaitan dalam penegakan hukum lingkungan, yakni pertanggungjawaban terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, penguatan kapasitas serta independensi hakim, dan efektivitas pemulihan ekosistem melalui mekanisme peradilan.
Partisipasi ini sekaligus memperkenalkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan peradilan lingkungan kepada masyarakat internasional, di tengah meningkatnya perhatian global terhadap peran kekuasaan kehakiman dalam menghadapi perubahan iklim.

Menegaskan Pertanggungjawaban Hukum atas Kerusakan Lingkungan
Dalam paparannya yang bertema The Role of the Judiciary in Addressing Environmental Pollution and Damage to Achieve Climate Justice, Ketua Kamar Pidana MA RI Dr. H. Prim Haryadi menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak semestinya berhenti pada penghukuman, tetapi juga harus menghadirkan pertanggungjawaban, pencegahan, dan pemulihan.
Menurutnya, persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan sering kali memiliki dampak yang lebih luas daripada wilayah terjadinya peristiwa. Kebakaran hutan dan lahan gambut, misalnya, tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem dan gangguan kesehatan masyarakat, tetapi juga melepaskan cadangan karbon ke atmosfer sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim.
Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memiliki peran penting melalui penegakan hukum yang independen, penghormatan terhadap proses peradilan yang adil, serta penilaian pembuktian yang cermat terhadap perbuatan, hubungan sebab akibat, dan pertanggungjawaban hukum.
Ketua Kamar Pidana menegaskan bahwa pengadilan bukanlah lembaga perumus kebijakan iklim dan hakim tidak menggantikan kewenangan pemerintah. Namun, ketika perkara lingkungan diajukan ke pengadilan, hakim berkewajiban memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum diperiksa dan diputus sesuai dengan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk menggambarkan pengalaman Indonesia, Prim Haryadi mengangkat dua perkara penting, yaitu kasus PT Kallista Alam dalam pembakaran lahan gambut di Rawa Tripa, Aceh, dan perkara PT Adei Plantation and Industry di Pelalawan, Riau.
Perkara PT Kallista Alam memperlihatkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam kasus kebakaran lahan gambut. Sementara itu, perkara PT Adei memberikan contoh penegakan hukum pidana yang disertai kewajiban perbaikan terhadap lahan yang mengalami kerusakan.
Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dapat menghubungkan pertanggungjawaban korporasi dengan perlindungan dan pemulihan ekosistem, sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan pembuktian.

Keterangan foto: Ketua Kamar Pidana MA RI Dr. H. Prim Haryadi memaparkan peran peradilan dalam penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mewujudkan keadilan iklim.
Pendidikan Hakim sebagai Fondasi Keberanian Yudisial
Dimensi berbeda disampaikan Kepala BSDK MA RI Dr. Syamsul Arief melalui presentasi bertema From Judicial Certification to Climate Justice.
Dalam paparannya, Syamsul Arief menempatkan krisis iklim sebagai ujian terhadap hukum, keadilan, dan keberanian hakim, terutama ketika perlindungan lingkungan berhadapan dengan tekanan ekonomi dan kepentingan pembangunan.
Menurutnya, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, membutuhkan investasi, energi, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebutuhan pembangunan tidak boleh mengakibatkan rusaknya lingkungan maupun mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
Hakim tidak berada dalam posisi menentang pembangunan, melainkan memastikan bahwa pembangunan tetap menghormati hukum dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Dalam forum tersebut, Kepala BSDK memperkenalkan perjalanan panjang Mahkamah Agung RI dalam membangun kapasitas hakim lingkungan. Sejak tahun 2012 hingga 2026, Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup telah melatih 1.903 hakim melalui 23 angkatan pendidikan dan pelatihan.
Program tersebut tidak hanya memberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan lingkungan, tetapi juga membekali hakim dengan pengetahuan tentang pembuktian ilmiah, prinsip kehati-hatian, pertanggungjawaban mutlak, kerusakan lingkungan, dan pemulihan ekologis.
Syamsul Arief menekankan bahwa hakim tidak harus menjadi ilmuwan, tetapi harus memahami ilmu pengetahuan untuk menghasilkan putusan lingkungan yang berkualitas.
Ia juga memperkenalkan sejumlah perkembangan putusan lingkungan Indonesia, antara lain perkara PT Kallista Alam dengan nilai pertanggungjawaban sekitar Rp366 miliar, perkara PT Merbau Pelalawan Lestari dengan nilai sekitar Rp16,2 triliun, perkara pencemaran udara Jakarta, perkara perizinan lingkungan PLTU Tanjung Jati A, serta perkembangan perlindungan terhadap pembela lingkungan melalui prinsip Anti-SLAPP.
Rangkaian perkara tersebut menunjukkan berkembangnya dimensi perlindungan lingkungan oleh pengadilan, mulai dari tanggung jawab korporasi dan pemerintah hingga risiko perubahan iklim dan perlindungan partisipasi publik.
Meski demikian, Syamsul Arief mengingatkan bahwa seluruh perkembangan putusan tersebut tidak dapat secara langsung diatribusikan sebagai hasil program sertifikasi. Pengalaman tersebut justru menegaskan pentingnya pendidikan hakim yang berkelanjutan.
Salah satu pesan utama yang disampaikan adalah perlunya mentransformasikan pengetahuan menjadi keberanian untuk menegakkan hukum secara independen dan melindungi alam.
“The Earth needs good judges.”
Pesan tersebut menegaskan bahwa bumi membutuhkan hakim yang memahami hukum, menghormati ilmu pengetahuan, menjaga independensi, dan memiliki keberanian dalam menegakkan keadilan iklim.

Keterangan foto: Kepala BSDK MA RI Dr. Syamsul Arief memperkenalkan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Indonesia sebagai fondasi penguatan peradilan dan keadilan iklim.
Memastikan Pemulihan Lingkungan Tidak Berhenti pada Putusan
Sementara itu, Ketua Kamar Perdata MA RI Dr. Hamdi mengangkat dimensi pemulihan lingkungan melalui paparan bertema Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms.
Dalam paparannya, Hamdi menegaskan bahwa keadilan lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan atas hak, penjatuhan sanksi, atau pembayaran ganti kerugian. Keadilan harus mampu menghadirkan tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan fungsi ekosistem.
Salah satu perkembangan penting yang diperkenalkan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Regulasi tersebut memberikan mekanisme untuk mendukung efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui proses peradilan, termasuk ketentuan mengenai rencana pemulihan, pelaksanaan putusan dalam kondisi yang dibenarkan hukum, serta pengawasan terhadap tindakan pemulihan.
Dalam materi presentasinya, Ketua Kamar Perdata merujuk Pasal 55 mengenai rencana pemulihan, Pasal 58 dan Pasal 59 mengenai mekanisme pelaksanaan tertentu, serta Pasal 67 mengenai pengawasan pelaksanaan pemulihan lingkungan.
Mekanisme tersebut penting karena pembayaran kompensasi tidak selalu dapat mengembalikan kondisi ekologis yang mengalami kerusakan. Pemulihan membutuhkan perencanaan, tindakan teknis yang memadai, dan pengawasan untuk memastikan hasilnya.
Hamdi juga menyampaikan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan bahwa dari sekitar 30 gugatan lingkungan yang diajukan pemerintah, terdapat tiga perkara di Aceh dan Riau yang telah memasuki tahap pelaksanaan pemulihan.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bagaimana mekanisme peradilan dapat bergerak melampaui penentuan tanggung jawab hukum menuju pelaksanaan tindakan pemulihan yang nyata.
Lebih jauh, pemulihan ekosistem juga dapat memberikan kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui rehabilitasi kawasan terdegradasi, peningkatan kemampuan penyerapan karbon, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Bagi Ketua Kamar Perdata, pemulihan lingkungan tidak hanya merupakan tindakan hukum untuk memperbaiki kerusakan masa lalu, tetapi juga merupakan investasi dalam ketahanan iklim dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Tiga Perspektif, Satu Misi Keadilan Iklim
Ketiga paparan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi lembaga peradilan terhadap keadilan iklim memerlukan pendekatan yang menyeluruh.
Penegakan hukum lingkungan membutuhkan kemampuan untuk menentukan pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi. Pada saat yang sama, pengadilan juga memerlukan hakim yang memiliki kompetensi ilmiah, independensi, dan keberanian dalam menjalankan kewenangannya.
Namun, pertanggungjawaban dan kualitas putusan belum sepenuhnya menjawab persoalan apabila kerusakan lingkungan tidak dapat dipulihkan.
Dalam kerangka tersebut, pengalaman Indonesia memperlihatkan keterkaitan antara penguatan kapasitas hakim, pembaruan pedoman peradilan, dan efektivitas pelaksanaan putusan.
Partisipasi Mahkamah Agung dalam COP31 juga membuka ruang untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan kerja sama internasional. Salah satu misi yang disampaikan Kepala BSDK ialah perlunya memperkuat dukungan bagi pendidikan hakim lingkungan, termasuk melalui kerja sama pendanaan, pengembangan kurikulum, pertukaran pengalaman, dan studi komparatif mengenai praktik peradilan lingkungan di berbagai negara.
Indonesia tidak hanya memiliki kesempatan mempelajari pengalaman negara lain, tetapi juga dapat membagikan praktik penegakan hukum lingkungan yang telah dikembangkan dalam sistem peradilannya.

Meneguhkan Peradilan untuk Generasi Mendatang
Partisipasi tiga pimpinan Mahkamah Agung RI dalam COP31 menunjukkan pentingnya peradilan sebagai salah satu unsur dalam upaya global menghadapi perubahan iklim.
Di tengah meningkatnya tantangan ekologis, pengadilan diharapkan mampu menjalankan perannya secara independen dengan tetap menghormati batas kewenangan, kepastian hukum, dan proses peradilan yang adil.
Pengalaman Indonesia yang diperkenalkan melalui forum tersebut menunjukkan bahwa keadilan iklim membutuhkan lebih dari komitmen normatif. Ia memerlukan hakim yang kompeten, mekanisme hukum yang efektif, serta pelaksanaan putusan yang benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan.
Ketiga pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan pesan yang bertemu pada satu tujuan, yakni memastikan bahwa hukum tidak hanya menjawab peristiwa kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan kehidupan.
Sebab, lingkungan hidup yang dilindungi hari ini merupakan bagian dari hak dan masa depan generasi yang belum dilahirkan.


Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

