Antalya, Türkiye, 19 November 2026 – Krisis iklim bukan lagi hanya sekadar persoalan lingkungan hidup, melainkan telah berkembang menjadi ujian bagi hukum, keadilan, dan keberanian lembaga peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global, persoalan lingkungan semakin memperhadapkan negara-negara pada pilihan yang tidak selalu mudah.
Indonesia, sebagaimana banyak negara berkembang lainnya, membutuhkan investasi, energi, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, tantangan geopolitik dan tekanan ekonomi global dapat memengaruhi arah kebijakan pembangunan, bahkan dalam keadaan tertentu berpotensi menempatkan perlindungan lingkungan pada posisi yang rentan.
Namun, pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup dan masa depan generasi mendatang. Pembangunan harus berjalan dalam batas-batas hukum yang menjamin keberlanjutan kehidupan.
Pemikiran inilah yang saya bawa dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye, pada 19 November 2026, melalui paparan bertema From Judicial Certification to Climate Justice. Forum internasional tersebut menjadi kesempatan untuk membagikan pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membangun kapasitas hakim lingkungan hidup sekaligus memperkenalkan kontribusi peradilan Indonesia terhadap perkembangan keadilan iklim.
Saya ingin menegaskan bahwa hakim bukanlah pihak yang menentang pembangunan. Sebaliknya, hakim memiliki tanggung jawab memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan menghormati hukum, melindungi lingkungan, dan tidak menghilangkan hak generasi mendatang untuk menikmati kehidupan yang layak.

Empat Belas Tahun Membangun Kapasitas Hakim Lingkungan
Salah satu pengalaman penting yang saya sampaikan dalam forum COP31 adalah perjalanan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengembangkan program sertifikasi hakim lingkungan hidup.
Sejak tahun 2012, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus melalui Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Hingga tahun 2026, program ini telah menjangkau 1.903 hakim melalui 23 angkatan pendidikan dan pelatihan.
Bagi Mahkamah Agung, sertifikasi hakim lingkungan hidup bukan sekadar program peningkatan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan. Program ini dirancang untuk membangun kemampuan hakim dalam memahami kompleksitas persoalan lingkungan yang sering kali melibatkan hubungan antara hukum, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kepentingan masyarakat.
Hakim mempelajari pembuktian ilmiah, prinsip kehati-hatian (precautionary principle), pertanggungjawaban mutlak (strict liability), kerusakan lingkungan, hingga pendekatan pemulihan ekologis. Keseluruhan materi tersebut penting karena perkara lingkungan memiliki karakter yang berbeda dengan perkara konvensional.
Dalam banyak kasus, dampak pencemaran atau kerusakan tidak selalu dapat diamati secara langsung. Hubungan antara aktivitas manusia dan kerusakan ekologis memerlukan penilaian ilmiah yang cermat. Oleh sebab itu, kemampuan memahami metode ilmiah, keterangan ahli, dan hubungan sebab akibat menjadi kebutuhan penting dalam proses pengambilan keputusan.
Saya berpandangan bahwa hakim tidak harus menjadi ilmuwan. Namun, hakim harus memahami ilmu pengetahuan agar mampu menghasilkan putusan lingkungan yang lebih berkualitas.
Pendidikan hakim dengan demikian tidak hanya berfungsi meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk cara pandang yang lebih utuh terhadap perlindungan lingkungan hidup.
Ketika Pengetahuan Menjadi Putusan yang Melindungi Lingkungan
Dalam empat belas tahun terakhir, peradilan Indonesia juga telah menghasilkan sejumlah putusan penting yang memperlihatkan perkembangan penegakan hukum lingkungan.
Salah satu perkara yang saya angkat adalah kasus PT Kallista Alam di Aceh. Dalam perkara kebakaran lahan gambut tersebut, pengadilan membebankan kewajiban pembayaran sekitar Rp366 miliar untuk kerugian dan pemulihan lingkungan. Perkara ini memperlihatkan bagaimana kerusakan ekologis dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius bagi pelaku usaha.
Contoh lainnya adalah perkara PT Merbau Pelalawan Lestari, ketika Mahkamah Agung menjatuhkan kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan dengan nilai sekitar Rp16,2 triliun akibat kerusakan hutan.
Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konsekuensi kegiatan ekonomi. Perbuatan yang menimbulkan kerusakan dapat melahirkan pertanggungjawaban hukum yang besar, termasuk kewajiban memperbaiki lingkungan yang telah dirusak.
Perkembangan peradilan lingkungan Indonesia juga tidak terbatas pada pertanggungjawaban korporasi.
Dalam perkara pencemaran udara Jakarta pada tahun 2021, pengadilan menegaskan adanya tanggung jawab hukum pemerintah untuk melindungi masyarakat dari pencemaran udara. Perkara ini memperlihatkan bahwa kewajiban menjaga kualitas lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya, dalam perkara terkait PLTU Tanjung Jati A pada tahun 2022, pengadilan mempertimbangkan perubahan iklim dan prinsip kehati-hatian dalam pengujian perizinan lingkungan. Perkara tersebut menunjukkan semakin pentingnya pertimbangan risiko lingkungan dan iklim dalam pengambilan keputusan hukum.
Perkembangan lainnya terlihat melalui penguatan perlindungan terhadap pembela lingkungan dan ahli melalui prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau Anti-SLAPP, termasuk dalam perkembangan putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2025.
Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya dimensi perlindungan lingkungan dalam praktik peradilan Indonesia. Pengadilan tidak hanya memeriksa pertanggungjawaban korporasi, tetapi juga tanggung jawab pemerintah, risiko perubahan iklim, serta perlindungan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan lingkungan hidup.
Tentu saja, saya tidak dapat menyatakan bahwa seluruh perkembangan putusan tersebut merupakan akibat langsung dari program sertifikasi hakim lingkungan hidup. Namun, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya pendidikan hakim yang berkelanjutan seiring berkembangnya hukum dan ilmu pengetahuan lingkungan.
Independensi Hakim di Tengah Tekanan Pembangunan
Persoalan lain yang saya tekankan dalam COP31 adalah pentingnya independensi hakim ketika menghadapi perkara lingkungan yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang sah dan penting. Akan tetapi, perlindungan lingkungan juga memiliki kedudukan yang tidak kalah penting. Dalam keadaan tertentu, kepentingan-kepentingan tersebut dapat menghadirkan persoalan hukum yang kompleks.
Di sinilah independensi hakim memperoleh maknanya. Hakim harus mampu menjaga objektivitas, mempertimbangkan fakta dan hukum secara rasional, serta tidak membiarkan tekanan ekonomi maupun kepentingan lainnya memengaruhi independensi pengambilan keputusan.
Salah satu prinsip yang relevan adalah in dubio pro natura, yakni pendekatan yang mengutamakan perlindungan alam ketika terdapat beberapa penafsiran hukum yang sama-sama dapat dipertanggungjawabkan, sepanjang tetap berada dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip tersebut mengingatkan bahwa penyelesaian perkara lingkungan tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan.
Keadilan iklim bukan berarti menghentikan pembangunan. Keadilan iklim justru menghendaki agar pembangunan yang dilaksanakan hari ini tidak menghancurkan masa depan.
Setiap keputusan yang diambil pada masa sekarang dapat memengaruhi kualitas udara, air, hutan, dan tanah yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Anak-anak yang baru dilahirkan, bahkan mereka yang belum lahir, akan ikut merasakan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil hari ini.
Generasi mendatang belum dapat menyampaikan kepentingannya di hadapan pengadilan. Namun, kehidupan mereka tetap harus menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dari Pengetahuan Menuju Keberanian Yudisial
Melalui COP31, saya juga membawa misi untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan hakim lingkungan hidup.
Program sertifikasi hakim lingkungan yang telah dijalankan Mahkamah Agung perlu terus dilanjutkan, diperluas, dan diperkuat. Perubahan karakter perkara lingkungan menuntut pembaruan kurikulum, peningkatan kemampuan memahami bukti ilmiah, dan pertukaran pengalaman antarnegara.
Karena itu, kami membuka ruang bagi kerja sama internasional yang lebih luas, termasuk dukungan pendanaan bagi pendidikan peradilan, pertukaran pengetahuan, serta kegiatan studi komparatif ke negara-negara yang memiliki pengalaman baik dalam penegakan hukum lingkungan, litigasi iklim, dan pemulihan ekologis.
Hakim Indonesia perlu memperoleh kesempatan belajar secara langsung dari pengalaman berbagai negara. Pada saat yang sama, Indonesia juga siap membagikan pengalaman dan praktik peradilannya kepada masyarakat internasional.
Bagi saya, kerja sama tersebut bukan hanya tentang peningkatan kemampuan individual hakim, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat lembaga peradilan dalam menjawab tantangan perubahan iklim.
Pada akhirnya, pendidikan hakim harus mampu melampaui penguasaan pengetahuan. Ia harus membentuk keberanian untuk menegakkan hukum secara independen, menghormati ilmu pengetahuan, dan melindungi lingkungan berdasarkan prinsip keadilan.
Dalam penutup paparan saya, terdapat satu pesan sederhana yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat internasional.
“The Earth needs good judges.”
Bumi membutuhkan hakim-hakim yang baik. Hakim yang memahami hukum, menghormati ilmu pengetahuan, menjaga independensi, dan memiliki keberanian untuk melindungi alam serta menegakkan keadilan iklim.
Warisan seorang hakim tidak hanya diukur dari banyaknya putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kehidupan yang terlindungi, ekosistem yang dapat dipulihkan, dan masa depan yang turut dijaga melalui putusannya.
Dari Antalya, saya ingin menegaskan bahwa sertifikasi hakim lingkungan hidup bukanlah tujuan akhir. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang untuk mentransformasikan pengetahuan menjadi keberanian, dan keberanian menjadi keadilan yang nyata.
Sebab, keadilan iklim bukan hanya untuk kita yang hidup hari ini, melainkan juga untuk mereka yang belum dilahirkan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

