Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara seseorang melakukan komunikasi, transaksi, dan berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Ruang digital yang semula dipandang sebagai sarana pendukung kehidupan masyarakat kini telah berkembang menjadi ruang baru bagi terjadinya tindak pidana dengan karakteristik yang semakin kompleks. Kejahatan tidak lagi selalu dilakukan melalui pertemuan fisik atau meninggalkan jejak yang dapat ditemukan secara langsung, melainkan dapat berlangsung melalui jaringan internet, perangkat elektronik, aplikasi komunikasi, dan sistem informasi yang jangkauannya melampaui batas wilayah negara. Menghadapi perubahan tersebut, pemahaman terhadap hukum tidak cukup hanya bertumpu pada pola penegakan hukum konvensional. Diperlukan kemampuan untuk memahami perkembangan teknologi sekaligus memastikan bahwa penerapan hukum tetap memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Pelatihan Singkat Kejahatan Siber dan Pembuktian Digital dalam Perspektif Peradilan Militer yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, bertempat di Hotel Wyndham Surabaya. Pada kesempatan ini, Brigjen TNI J.O. Sembiring, S.H., S.E., M.M., selaku Komandan Satuan Siber TNI, hadir sebagai narasumber dengan materi mengenai Tantangan Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Siber. Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H., bertindak sebagai fasilitator sekaligus penulis. Pemilihan tema tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan peningkatan kapasitas hakim militer, mengingat perkembangan kejahatan siber tidak hanya menghadirkan persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kewenangan, yurisdiksi, identifikasi pelaku, legalitas pemerolehan informasi, dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pembahasan diarahkan agar hakim mampu memahami persoalan kejahatan siber secara utuh, tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sudut pandang hukum.
Salah satu persoalan mendasar yang perlu dicermati adalah adanya kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk mengantisipasinya. Modus kejahatan dapat berubah dalam waktu singkat, sedangkan pembentukan maupun penyesuaian peraturan perundang-undangan membutuhkan proses yang tidak sederhana. Keadaan ini menuntut aparat penegak hukum untuk cermat dalam menginterpretasikan ketentuan yang berlaku agar tidak terjebak pada penafsiran yang justru mengurangi kepastian hukum. Tantangan menjadi semakin kompleks ketika suatu tindak pidana melibatkan beberapa negara sekaligus. Pelaku dapat berada di satu negara, server berada di negara lain, korban berada di wilayah berbeda, sedangkan bukti digital tersimpan pada sistem elektronik di yurisdiksi lainnya. Dalam keadaan demikian, penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga harus memahami batas kewenangan negara, penentuan locus delicti, serta mekanisme kerja sama internasional, termasuk Mutual Legal Assistance (MLA). Persoalan lintas yurisdiksi ini memperlihatkan bahwa ruang digital tidak mengenal batas geografis, tetapi penegakan hukum tetap harus menghormati batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum.
Tantangan berikutnya berkaitan dengan anonimitas, enkripsi, dan identitas digital. Penggunaan nama samaran, akun anonim, maupun identitas yang berbeda dengan identitas sebenarnya dapat menyulitkan proses pengungkapan pihak yang berada di balik suatu aktivitas digital. Demikian pula enkripsi, yang pada dasarnya berfungsi melindungi keamanan komunikasi dan informasi, dapat menghadirkan kendala ketika aparat penegak hukum membutuhkan data untuk kepentingan pemeriksaan. Dalam konteks ini, identifikasi seseorang tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat nama akun, foto profil, atau informasi yang ditampilkan pada suatu platform. Diperlukan pemeriksaan yang menghubungkan akun, identitas digital, perangkat, kredensial, orang yang mengendalikan aktivitas, serta bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kepemilikan suatu akun atau perangkat tidak secara otomatis membuktikan bahwa pemiliknya merupakan orang yang melakukan aktivitas tersebut. Hubungan antara identitas digital dan subjek hukum harus dibangun melalui bukti yang saling berkaitan dan mendukung, bukan semata-mata berdasarkan dugaan.
Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) juga menambah dimensi baru dalam tantangan penegakan hukum. Teknologi tersebut memungkinkan pembuatan gambar, suara, video, maupun dokumen yang secara visual dan auditori menyerupai konten asli. Penggunaan deepfake dan manipulasi digital dapat menimbulkan persoalan serius ketika suatu konten digunakan untuk membangun tuduhan, menyebarkan informasi palsu, atau merugikan pihak lain. Dalam keadaan demikian, tampilan suatu rekaman tidak dapat langsung diperlakukan sebagai gambaran peristiwa yang sebenarnya. Perlu dibedakan apakah konten tersebut berasal dari peristiwa nyata (real), dihasilkan menggunakan teknologi (generated), telah mengalami perubahan (manipulated), atau sudah melalui pemeriksaan dan verifikasi (verified). Oleh sebab itu, terdapat tiga tahapan penting yang harus diperhatikan, yakni autentikasi untuk memastikan asal-usul dan keaslian konten, verifikasi untuk memeriksa kemungkinan perubahan atau manipulasi, serta pembuktian untuk menilai hubungan konten tersebut dengan peristiwa dan pertanggungjawaban hukum. Bagi hakim, pemahaman ini penting agar kecanggihan teknologi tidak menimbulkan keyakinan yang keliru dalam menilai fakta persidangan.
Di samping persoalan identifikasi dan autentikasi, penegakan hukum terhadap kejahatan siber juga harus memperhatikan perlindungan data dan hak hukum pihak-pihak yang berkaitan. Informasi elektronik tidak selalu hanya memuat data yang berhubungan dengan perkara, tetapi dapat pula mengandung komunikasi pribadi, identitas, dan informasi pihak ketiga yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Karena itu, pengumpulan dan penggunaan data harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, kewenangan yang sah, relevansi terhadap perkara, serta batas akses yang proporsional. Proses pengelolaan data setidaknya mencakup pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan. Setiap tahapan tersebut mempunyai risiko tersendiri, mulai dari akses yang melampaui kewenangan, penyalahgunaan informasi, hingga kebocoran data. Kepentingan penegakan hukum memang harus dijalankan secara efektif, tetapi efektivitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan privasi dan hak hukum seseorang. Prinsip proporsionalitas harus tetap menjadi pedoman agar tindakan penegakan hukum tidak melampaui kebutuhan dan tujuan yang dibenarkan oleh hukum.
Dalam perspektif peradilan militer, berbagai tantangan tersebut mempunyai relevansi tersendiri, khususnya ketika aktivitas digital berkaitan dengan prajurit, penggunaan perangkat elektronik, komunikasi kedinasan, maupun sistem informasi organisasi. Hakim militer perlu memahami bahwa suatu aktivitas digital harus ditelusuri secara cermat dengan memperhatikan hubungan antara pihak yang terlibat, akun yang digunakan, perangkat yang dipergunakan, serta bukti yang ditemukan. Keberadaan suatu akun atau perangkat tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Demikian pula, apabila bukti diperoleh dari luar wilayah negara atau melibatkan sistem elektronik lintas negara, persoalan yurisdiksi dan kewenangan tidak boleh dikesampingkan. Penegakan hukum dalam lingkungan peradilan militer harus tetap bertumpu pada kepastian hukum, objektivitas, proporsionalitas, perlindungan hak, dan pertanggungjawaban pembuktian. Dengan demikian, pemahaman mengenai kejahatan siber bukan semata-mata kebutuhan teknis, melainkan bagian dari kompetensi yudisial yang harus terus dikembangkan.
Pada akhirnya, tantangan hukum dalam menghadapi kejahatan siber tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan saja. Diperlukan keterpaduan antara pemahaman teknologi, kemampuan mengidentifikasi pelaku, penguasaan aspek yurisdiksi, autentikasi bukti digital, perlindungan data, dan penerapan hukum yang tepat. Pelatihan ini diharapkan menjadi ruang penguatan pemahaman bagi para hakim agar mampu menghadapi perkembangan kejahatan digital tanpa kehilangan keteguhan pada prinsip-prinsip peradilan. Teknologi dapat menyamarkan identitas, memindahkan aktivitas melintasi batas negara, bahkan menciptakan konten yang menyerupai kenyataan. Namun, keadaan tersebut tidak boleh mengurangi kehati-hatian hakim dalam menguji setiap fakta dan bukti yang diajukan. Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya ditentukan oleh kemampuan mengungkap siapa yang berada di balik suatu aktivitas digital, melainkan juga oleh kemampuan memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara sah dan setiap kesimpulan mengenai kesalahan seseorang dibangun berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah integritas, kecermatan, dan ketajaman berpikir hakim menjadi penentu agar perkembangan teknologi tidak justru menjauhkan hukum dari tujuan utamanya, yaitu menghadirkan keadilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI