Browsing: Peradilan Militer

Pendahuluan Dalam dinamika praktik peradilan pidana di Indonesia, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selama ini tidak dapat dilepaskan…

Tulisan ini berangkat dari pengalaman empiris dalam kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi Undang-Undang Peradilan Militer Pasca KUHAP Baru bagi Hakim…

Tulisan ini tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari dinamika pembelajaran dalam kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi Undang-Undang Peradilan Militer…

Sistem Peradilan Pidana Militer Perubahan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bukan sekadar pembaruan norma, melainkan pergeseran…

Pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, bertempat di Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan (BSDK), diselenggarakan kegiatan…

Perubahan KUHAP bukan sekadar pembaruan norma, tetapi pergeseran cara berpikir dalam menegakkan hukum. Ia menuntut hakim tidak lagi berhenti pada…

Perubahan hukum acara pidana pada dasarnya tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap keadilan. Pembaruan…

Pembaruan hukum tidak pernah berhenti pada teks undang-undang. Ia menuntut kesiapan manusia yang menjalankannya terutama para hakim untuk memahami, menafsirkan,…

Pembentukan suatu lembaga peradilan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan objektif negara untuk menegakkan hukum dalam ruang lingkup tertentu.…

Pendahuluan Gempuran terhadap eksistensi peradilan militer dewasa ini dari berbagai penjuru bersifat multidimensional. Di satu sisi, terdapat dorongan pembaharuan dan…