Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan

November 19, 2026

Menakar Keadilan dari Bau dan Sisa Limbah: Catatan Hakim Lingkungan di PT PPLI

November 19, 2026

BSDK MA RI dan Universitas Kristen Maranatha Jalin Kerja Sama Strategis Lima Tahun

November 19, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Filosofi Penghormatan Hukum Adat dan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional yang Baru

Filosofi Penghormatan Hukum Adat dan Hukum Pidana dalam KUHP Nasional yang Baru

Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.By Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.May 19, 2026 · 19:51 WIB7 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang sangat luas. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai bentuk norma dan aturan sosial yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bentuk aturan yang telah hidup sejak lama sebelum lahirnya negara modern adalah hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan kebiasaan, nilai budaya, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi sarana menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan dalam masyarakat.[1]

Sebelum Indonesia merdeka, sistem hukum pidana yang berlaku berasal dari pemerintah kolonial Belanda melalui Wetboek van Strafrecht yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP peninggalan kolonial tersebut dibuat berdasarkan nilai dan kepentingan pemerintah kolonial sehingga belum mencerminkan karakter serta nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, setelah Indonesia merdeka muncul gagasan untuk membentuk KUHP Nasional yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai Pancasila.[2]

Pembentukan KUHP Nasional yang baru menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Reformasi tersebut bertujuan untuk melakukan dekolonisasi hukum pidana, yaitu melepaskan sistem hukum Indonesia dari pengaruh kolonial dan menggantikannya dengan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai bangsa sendiri. Dalam konteks tersebut, penghormatan terhadap hukum adat menjadi bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional. Negara mulai menyadari bahwa hukum adat merupakan bagian dari identitas bangsa yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan hukum nasional.[3]

Filosofi penghormatan terhadap hukum adat dalam KUHP Nasional yang baru berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga dari norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Living law menunjukkan bahwa hukum pada hakikatnya lahir dari kebutuhan sosial masyarakat dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki nilai penting dalam sistem hukum nasional.[4]

Pengakuan terhadap hukum adat juga menunjukkan bahwa negara menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, Indonesia memiliki banyak sistem hukum adat yang hidup berdampingan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nilai dan mekanisme penyelesaian masalah yang berbeda sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Dengan memberikan ruang terhadap hukum adat dalam KUHP Nasional yang baru, negara menunjukkan sikap menghargai pluralisme hukum yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.[5]

Dalam praktiknya, hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana modern. Hukum pidana modern lebih menekankan pada kepastian hukum dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sementara itu, hukum adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Ketika terjadi suatu pelanggaran, masyarakat adat biasanya menyelesaikan perkara melalui musyawarah, perdamaian, atau pemberian ganti rugi guna memulihkan hubungan yang terganggu. Pendekatan tersebut mencerminkan nilai kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi budaya masyarakat Indonesia.[6]

Baca Juga  BSDK MA-RI dan OJK Gelar Diskusi Intensif PERMA Nomor 4 Tahun 2025 tentang Gugatan Perlindungan Konsumen

Konsep restorative justice atau keadilan restoratif menjadi salah satu nilai utama yang terkandung dalam hukum adat. Dalam pendekatan restorative justice, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, masyarakat, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini berbeda dengan konsep retributive justice yang lebih menekankan pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hukum adat, penyelesaian perkara sering kali dilakukan melalui mediasi adat yang melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin adat sebagai pihak penengah.[7]

Penerapan nilai-nilai restorative justice dalam KUHP Nasional yang baru menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Hukum pidana tidak lagi hanya dipandang sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana menciptakan perdamaian dan ketertiban sosial. Pendekatan tersebut dianggap lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Dengan demikian, penghormatan terhadap hukum adat menjadi bagian dari upaya membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.[8]

Selain itu, penghormatan terhadap hukum adat juga memiliki tujuan sosiologis. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketika hukum terlalu jauh dari realitas sosial masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit diterima dan ditaati. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP Nasional baru diharapkan mampu meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah menerima hukum apabila hukum tersebut mencerminkan budaya dan nilai yang mereka yakini.[9]

Walaupun hukum adat diakui dalam KUHP Nasional yang baru, penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum modern. Negara harus memastikan bahwa hukum adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip persamaan di depan hukum. Beberapa praktik adat tertentu yang bersifat diskriminatif atau melanggar hak individu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum nasional.[10]

Pengakuan terhadap hukum adat juga memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Dalam berbagai daerah di Indonesia, masyarakat adat masih mempertahankan sistem hukum dan nilai budaya mereka sebagai bagian dari identitas sosial. Dengan memberikan pengakuan terhadap hukum adat, negara turut menjaga eksistensi masyarakat adat di tengah perkembangan globalisasi dan modernisasi. Hal tersebut penting agar nilai-nilai budaya lokal tidak hilang akibat perkembangan zaman.[11]

Di sisi lain, keberadaan hukum adat dalam KUHP Nasional baru juga dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Banyak perkara pidana ringan yang sebenarnya lebih efektif diselesaikan melalui mekanisme adat dibandingkan melalui proses peradilan formal yang memakan waktu dan biaya besar. Penyelesaian melalui hukum adat sering kali lebih cepat, sederhana, dan mampu menciptakan perdamaian yang lebih nyata dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukum adat dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang mendukung efektivitas sistem peradilan pidana nasional.[12]

Filosofi penghormatan terhadap hukum adat dalam KUHP Nasional baru juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai kemanusiaan, keadilan sosial, musyawarah, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi dasar penting dalam pembentukan hukum pidana nasional. Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup berdampingan secara harmonis. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.[13]

Baca Juga  Pembukaan Diklat Kebebasan Berekspresi: Memperkuat Pemahaman Hak Konstitusional dalam Sistem Peradilan

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, penghormatan terhadap hukum adat menunjukkan bahwa Indonesia berusaha membangun sistem hukum yang berkepribadian nasional. Hukum nasional tidak lagi hanya meniru sistem hukum asing, tetapi mulai mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional menjadi simbol bahwa Indonesia sedang membangun sistem hukum yang mandiri dan sesuai dengan karakter bangsa sendiri.[14]

Namun demikian, implementasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tetap memerlukan pengawasan dan pengaturan yang jelas. Negara perlu menentukan batasan mengenai norma adat yang dapat diterapkan dalam hukum pidana nasional. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan hukum adat yang dapat merugikan hak-hak masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap hukum adat harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan tetap berada dalam kerangka negara hukum demokratis.[15]

Kesimpulannya, filosofi penghormatan terhadap hukum adat dalam KUHP Nasional yang baru merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pengakuan terhadap living law menunjukkan bahwa negara menghormati norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sumber hukum nasional. Filosofi tersebut didasarkan pada semangat dekolonisasi hukum, pluralisme hukum, keadilan restoratif, serta nilai-nilai Pancasila. Dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum, keberadaan hukum adat dalam KUHP Nasional baru diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis, adil, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

  • [1] Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
  • [2] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
  • [3] Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011.
  • [4] Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2015.
  • [5] Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, Djambatan, Jakarta, 1981.
  • [6] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
  • [7] Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia, FHUI Press, Jakarta, 2010.
  • [8] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
  • [9] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, Bandung, 2009.
  • [10] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
  • [11] Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Tintamas, Jakarta, 1982.
  • [12] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2013.
  • [13] Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2016.
  • [14] Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
  • [15] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

(Pelatihan Singkat Transformasi Sistem Pemidanaan Nasional: Peran Hakim dalam Penerapan KUHP Baru dan UU No. 1 Tahun 2026 Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer )

Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
Kontributor
Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
Wakadilmil III - 14 Denpasar

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

berita KUHP Baru pelatihan singkat Peradilan Militer Transformasi Sistem Pemidanaan Nasional
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Menakar Keadilan dari Bau dan Sisa Limbah: Catatan Hakim Lingkungan di PT PPLI

November 19, 2026

BSDK MA RI dan Universitas Kristen Maranatha Jalin Kerja Sama Strategis Lima Tahun

November 19, 2026

Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026

November 18, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan

By Piput MilandsariNovember 19, 20260

Pendahuluan Di era digital, fenomena sosial bertajuk “Stop the Wedding”, sebuah tindakan ketika salah…

Menakar Keadilan dari Bau dan Sisa Limbah: Catatan Hakim Lingkungan di PT PPLI

November 19, 2026

BSDK MA RI dan Universitas Kristen Maranatha Jalin Kerja Sama Strategis Lima Tahun

November 19, 2026

Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026

November 18, 2026
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Fenomena “Stop The Wedding”: Kampanye Kesadaran Hukum dan Peringatan Dini dalam Perkawinan
  • Menakar Keadilan dari Bau dan Sisa Limbah: Catatan Hakim Lingkungan di PT PPLI
  • BSDK MA RI dan Universitas Kristen Maranatha Jalin Kerja Sama Strategis Lima Tahun
  • Pemberitahuan Pembatalan Kegiatan Pelatihan Singkat Pertanahan Tahun Anggaran 2026
  • Kelalaian Pena Pembentuk Undang-Undang: Ketika Komposisi Tanda Baca Pada Pasal 215 KUHAP Diselamatkan Mahkamah Konstitusi

Recent Comments

  1. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  2. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  3. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  4. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
  5. Dr. Sakwanah on Ketua MS Aceh Apresiasi Pelatihan BSDK, Harapkan Diklat Khusus Hukum Acara Jinayat
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Piput Milandsari
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Pusdiklat Teknis Peradilan
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
  • Avatar photo Nisrina Irbah Sati
  • Avatar photo Noak Mispa Sianturi
  • Avatar photo Noor Ichwan Ichlas Ria Adha
  • Avatar photo Novtri Nelli
  • Avatar photo Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.