Megamendung, 9 November 2026 — Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (BSDK MA) kembali menyelenggarakan Pelatihan Kecerdasan Artifisial: Kejahatan, Batas Etika dan Pemanfaatan di Pengadilan Gelombang III, Senin (9/11/2026), secara daring. Kegiatan ini menghadirkan Ir. Windy Gambetta, M.B.A., akademisi dan peneliti bidang Artificial Intelligence (AI) pada Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung (ITB), sekaligus peneliti aktif di Pusat Artificial Intelligence (PAI) ITB. Dalam pelatihan tersebut, narasumber membawakan materi bertajuk “Kecerdasan Artifisial dan Perubahan Lanskap Peradilan”. Penyelenggaraan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya BSDK MA memperluas pemahaman aparatur peradilan terhadap perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai fasilitator sekaligus penulis kegiatan, Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H., mengantarkan jalannya pembelajaran dengan menempatkan persoalan kecerdasan artifisial bukan semata-mata sebagai perkembangan teknologi, melainkan sebagai tantangan baru yang harus dipahami secara cermat oleh insan peradilan.
Dalam pemaparannya, Windy Gambetta mengawali pembahasan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan strategis yang patut menjadi perhatian dunia peradilan. Bagaimana apabila suatu alat bukti terlihat autentik, tetapi sesungguhnya dihasilkan oleh AI? Bagaimana jika kutipan putusan tampak meyakinkan, padahal putusan tersebut tidak pernah ada? Dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila rekomendasi algoritma menghasilkan kesimpulan yang keliru? Pertanyaan-pertanyaan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan AI tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga menghadirkan persoalan mendasar mengenai kebenaran informasi, autentisitas bukti, dan pertanggungjawaban. Bagi hakim, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai isu teknologi semata. Hakim berhadapan langsung dengan fakta dan alat bukti yang menjadi dasar pembentukan keyakinan serta pertimbangan hukum. Oleh karena itu, kemampuan memahami cara kerja teknologi menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan penilaian terhadap setiap persoalan yang diajukan ke hadapan pengadilan.
Lebih lanjut, narasumber menjelaskan tiga tipe utama kecerdasan artifisial yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda, yakni Traditional AI atau Machine Learning, Generative AI, dan Agentic AI. Traditional AI bekerja dengan mengenali pola, melakukan klasifikasi, mendeteksi anomali, serta memprediksi kemungkinan berdasarkan data yang tersedia. Dalam lingkungan peradilan, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk pengelompokan perkara, pencarian putusan serupa, pengenalan dokumen, hingga analisis administratif. Sementara itu, Generative AI memiliki kemampuan menghasilkan teks, gambar, suara, maupun ringkasan berdasarkan instruksi pengguna. Teknologi ini dapat membantu meringkas berkas perkara, menyusun kronologi, menerjemahkan dokumen hukum, dan menyiapkan draf awal. Adapun Agentic AI memiliki kemampuan merencanakan dan menjalankan rangkaian tugas melalui perangkat digital sesuai batas kewenangan yang diberikan. Ketiganya menawarkan peluang efisiensi, tetapi memiliki keterbatasan yang tidak boleh diabaikan. AI dapat menghasilkan klasifikasi yang keliru, informasi yang tidak benar, bias, bahkan tindakan yang tidak tepat apabila sistem bekerja tanpa pengawasan manusia.
Pada titik inilah perubahan lanskap peradilan perlu dipahami secara lebih mendalam. Pemanfaatan AI memang berpotensi mempercepat pekerjaan administratif dan membantu hakim mengelola informasi dalam jumlah besar. Namun, kecepatan tidak selalu identik dengan ketepatan, sebagaimana kefasihan suatu sistem dalam menghasilkan jawaban tidak serta-merta menunjukkan kebenaran isinya. Narasumber menegaskan pentingnya membedakan kemampuan teknologi dalam mengenali pola dan menghasilkan informasi dengan kewenangan manusia dalam melakukan penilaian. AI bekerja berdasarkan data, pola statistik, dan instruksi yang diberikan, sedangkan hakim harus mempertimbangkan fakta, hukum, konteks, serta nilai keadilan secara menyeluruh. Dengan demikian, pemanfaatan AI semestinya ditempatkan sebagai instrumen pendukung pekerjaan peradilan, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir, menilai, dan mengambil keputusan. Efisiensi yang ditawarkan teknologi harus tetap tunduk pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kemungkinan penyalahgunaan AI dalam pembentukan bukti digital, terutama melalui teknologi deepfake dan synthetic media. Dengan perkembangan teknologi tersebut, wajah, suara, gambar, maupun video seseorang dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga tampak seperti rekaman peristiwa yang sesungguhnya. Kondisi ini menuntut hakim untuk tidak berhenti pada penampilan fisik suatu bukti, tetapi juga menelusuri asal-usul, integritas, rantai penguasaan (chain of custody), serta proses verifikasi independen terhadap bukti yang diajukan. Narasumber mengingatkan bahwa perangkat pendeteksi AI tidak dapat dijadikan satu-satunya penentu autentisitas suatu bukti. Artinya, pemeriksaan terhadap bukti digital harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan metode pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan ini semakin relevan karena kekeliruan dalam menilai autentisitas bukti berpotensi memengaruhi keseluruhan konstruksi fakta dan pertimbangan hukum dalam suatu perkara.
Selain ancaman manipulasi bukti, terdapat lima risiko penggunaan AI yang perlu dikenali oleh aparatur peradilan, yaitu hallucination, fabricated citation, informasi yang sudah tidak mutakhir, bias data, dan overreliance atau ketergantungan berlebihan terhadap hasil teknologi. Risiko tersebut menunjukkan bahwa jawaban yang disampaikan secara meyakinkan belum tentu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem AI bahkan dapat menghasilkan referensi hukum, kutipan putusan, maupun informasi yang tampak autentik, tetapi tidak memiliki sumber yang dapat diverifikasi. Karena itu, penggunaan AI harus disertai pemeriksaan terhadap sumber primer, perlindungan data dan kerahasiaan perkara, serta keterlibatan manusia dalam setiap tahapan yang memerlukan penilaian. Prinsip Human in the Loop menjadi penting, yakni manusia tetap memegang kendali atas proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, sedangkan AI hanya membantu pekerjaan sesuai batas penggunaannya. Tanggung jawab atas hasil pekerjaan yudisial tidak dapat dialihkan kepada mesin, algoritma, ataupun penyedia teknologi.
Bagi hakim, substansi pelatihan ini mengandung pesan yang lebih luas daripada sekadar pengenalan terhadap perangkat teknologi baru. Penguasaan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, kecermatan, dan tanggung jawab profesi. Hakim tidak dituntut menjadi ahli pemrograman atau pengembang AI, tetapi harus memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami cara kerja, manfaat, keterbatasan, dan risiko teknologi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebelum memanfaatkan AI, setidaknya terdapat lima pertanyaan yang perlu dijadikan pertimbangan: apakah penggunaannya diizinkan, apakah data dan kerahasiaan terlindungi, apakah sumber serta hasilnya dapat diverifikasi, apakah terdapat bias atau kesalahan, dan apakah tanggung jawab serta keputusan tetap berada pada hakim. Pertanyaan tersebut bukan sekadar pedoman teknis, melainkan bentuk kehati-hatian profesional dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengurangi kualitas proses peradilan maupun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Melalui Pelatihan Kecerdasan Artifisial Gelombang III ini, BSDK MA menegaskan pentingnya membangun kesiapan sumber daya manusia peradilan dalam menghadapi perkembangan teknologi secara kritis, terukur, dan bertanggung jawab. Pemanfaatan AI merupakan keniscayaan yang perlu disikapi secara terbuka, tetapi keterbukaan tersebut tidak boleh berubah menjadi penerimaan tanpa batas. Teknologi dapat membantu mempercepat pekerjaan, mengorganisasi informasi, dan mendukung pelayanan peradilan, tetapi tidak memiliki tanggung jawab moral dan yuridis sebagaimana manusia yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Pada akhirnya, perubahan lanskap peradilan tidak boleh dimaknai sebagai pergeseran kewenangan hakim kepada algoritma. Justru di tengah semakin canggihnya teknologi, independensi, integritas, dan kecermatan hakim harus semakin diperkuat. Sebab, teknologi boleh berkembang dan algoritma boleh menghasilkan berbagai rekomendasi, tetapi menilai hukum, mempertimbangkan keadilan, dan mempertanggungjawabkan putusan tetap merupakan tugas dan kewenangan hakim.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI