Para hakim peserta Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXIV Tahun 2026 diingatkan bahwa perkara lingkungan berbeda dari perkara biasa. Pesan itu disampaikan pada Senin (9/11) di Pusdiklat Teknis Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI, dalam sesi bertajuk “Di Balik Perkara Lingkungan Hidup: Memahami Kompleksitas Persoalan Lingkungan”. Pelatihan ini diikuti hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Materi dibawakan dua narasumber, yaitu Wiwiek Awiati, S.H., M.H., dan R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Hakim Tinggi Yustisial pada BSDK MA RI. Sesi ini bertujuan memberi peserta gambaran tentang krisis lingkungan yang sedang berlangsung dan dampaknya terhadap pemeriksaan perkara di pengadilan.
Krisis yang Tidak Tunggal
Wiwiek membuka paparan dengan potensi ekologis Indonesia, mulai dari kawasan hutan, gambut, mangrove, hingga terumbu karang. Menurutnya, nilai ekosistem tidak dapat diwakili hanya oleh luas wilayahnya. Ia mencontohkan mangrove yang menyimpan karbon dengan nilai ekonomi sangat besar.
Ia menegaskan bahwa krisis lingkungan bukan persoalan tunggal. Sekitar 99 persen penduduk dunia disebut tinggal di wilayah yang kualitas udaranya tidak memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perubahan iklim juga bukan lagi ancaman yang jauh, karena dampaknya sudah terasa pada sumber air, wilayah pesisir, dan naiknya permukaan laut.
Dengan konsep planetary boundaries, Wiwiek menjelaskan bahwa aktivitas manusia telah mendorong tujuh proses penting bumi keluar dari batas ruang aman (safe operating space). Ketujuh proses itu adalah perubahan iklim, integritas biosfer, perubahan sistem lahan, perubahan air tawar, aliran biogeokimia, entitas baru, dan pengasaman laut.
Krisis ini, kata Wiwiek, memunculkan pertanyaan tentang siapa yang menanggung risikonya. Ia menyebut keadilan lingkungan punya banyak wajah. Pada sisi distributif, pihak yang paling sedikit menikmati manfaat justru paling banyak menanggung risiko. Selain itu ada dimensi prosedural, pengakuan, dan keadilan antargenerasi.
Sepuluh Sumber Kerumitan
Wiwiek kemudian mengajak peserta menelaah gambar sejumlah sungai yang berwarna merah, hijau, atau berbusa. Sebagian ternyata terjadi secara alami, sebagian lagi akibat pencemaran. Menurutnya, hakim tidak cukup menilai dari penampakan. Hakim perlu menguji kondisi awal lingkungan, ada tidaknya aktivitas manusia, bukti ilmiah, dan apakah baku mutu telah terlampaui.
Ia juga memaparkan sepuluh karakteristik yang membuat perkara lingkungan lebih rumit: ketidakpastian ilmiah, dampak kumulatif, kerusakan ekologis, banyak korban, banyak pelaku, latensi, sifat lintas batas, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan tata kelola adaptif.
Dalam sesi refleksi, peserta diajak memisahkan fakta dari asumsi dan menimbang pengaruh ketidakpastian ilmiah terhadap pembuktian. Peserta juga diminta memilih prinsip hukum lingkungan yang relevan serta menentukan informasi tambahan yang perlu diminta sebelum pemeriksaan ditutup.
Kerahkan Seluruh Kemampuan
Heru mengingatkan bahwa membawa perkara lingkungan hingga ke pengadilan bukan hal mudah. Karena itu, hakim yang menerima perkara semacam ini diminta mengerahkan seluruh kemampuan, integritas, dan profesionalitasnya agar perkara diputus sebaik-baiknya.
Ia juga menekankan kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara lingkungan, kewajiban itu perlu diperkuat, misalnya dengan memperhatikan cara masyarakat adat menjaga hutan, sumber air, dan tanah ulayat.
Heru menguraikan posisi strategis hakim sebagai penegak hukum lingkungan, putusannya sebagai instrumen pencegahan kerusakan, dan hakim sebagai pelopor perubahan hukum. Ia juga menampilkan sejumlah putusan yang menjadi rujukan, antara lain perkara WALHI melawan PT Inti Indorayon Utama di Indonesia dan perkara Minors Oposa vs Factoran di Filipina.
Ia menutup paparan dengan empat prinsip kunci bagi hakim lingkungan:
- Kehati-hatian: ketiadaan kepastian ilmiah tidak dapat dijadikan alasan menunda perlindungan lingkungan.
- Pencemar membayar: pihak yang mencemari menanggung biaya pencegahan dan pemulihan.
- Keadilan antargenerasi.
- Partisipasi publik.
Sesi diakhiri dengan pesan bahwa setiap putusan lingkungan hidup adalah keputusan tentang masa depan bumi.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI