Megamendung – Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terus menjadi fokus krusial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini tercermin dalam kegiatan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Gelombang II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI di Megamendung, Kabupaten Bogor. Hadir sebagai pemateri, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid), membedah secara komprehensif mengenai penerapan sanksi pidana dan tindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
Batas Usia dan Kehati-hatian dalam Diversi
Dalam pemaparannya, pemateri menyoroti penerapan Pasal 20 UU SPPA. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebelum genap berusia 18 tahun tetap harus diajukan ke sidang peradilan anak, meskipun proses persidangannya baru berlangsung saat ia telah melewati usia 18 tahun namun belum mencapai 21 tahun.
Terkait mekanisme diversi, diskusi berkembang pada studi kasus tindak pidana yang melibatkan kejahatan kesusilaan dan penyebaran konten bermuatan melanggar hukum. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2014, diversi dimungkinkan pada tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun apabila didakwakan secara subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi. Kendati demikian, hakim anak diingatkan untuk tetap cermat dan waspada terhadap kesepakatan diversi.
“Prinsipnya diversi dapat dilakukan, namun hakim anak harus ekstra waspada terhadap klausul kesepakatan. Hindari kesepakatan yang mencantumkan agar anak menikahi anak korban yang sama-sama masih belum dewasa,” tegas pemateri.
Lebih lanjut, ditegaskan pula perbedaan prinsipil antara Diversi dan Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR). Diversi dalam UU SPPA jauh lebih menguntungkan karena dapat menghentikan proses perkara secara resmi bagi tindak pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan. Sementara itu, MKR memiliki batasan ancaman yang lebih ketat (di bawah 5 tahun) dan tidak serta-merta menghentikan proses perkara. Mekanisme Pembebasan Bersyarat (PB) umum juga dinilai kurang tepat jika diterapkan mentah-mentah pada anak tanpa penyesuaian Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
Perbedaan Fundamental Pidana dan Tindakan
Salah satu poin mendasar yang dibahas adalah batas tegas antara pidana dan tindakan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA.
- Pidana
- Pertanggungjawaban pidana sebagai sanksi atas perbuatan melanggar hukum.
- Berorientasi pada penegakan norma hukum, edukasi, dan pembinaan agar pelaku bertanggung jawab.
- Hanya dapat dijatuhkan kepada anak yang telah berusia lebih dari 14 tahun.
- Tindakan
- Pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang lebih ringan tanpa merampas kemerdekaan/kebebasan anak.
- Bersifat edukatif, membina, serta non-pembalasan (non-retributive).
- Dikenakan kepada anak yang belum berusia 14 tahun atau sebagai bentuk rehabilitasi fisik/mental.
Pemateri mengusulkan wacana kritis mengenai pidana peringatan, dimana sanksi ini dinilai terlalu ringan sehingga lebih ideal dimasukkan ke dalam kategori tindakan ketimbang sanksi pidana pokok.
Ultimum Remedium dan Realitas Praktik di Lapangan
UU SPPA menetapkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan (penjara) merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir yang hanya diperuntukkan bagi kejahatan berat, disertai kekerasan, atau kejahatan serius lainnya (Pasal 79 ayat 1). Dalam UU SPPA, maksimum pidana penjara untuk anak adalah setengah dari ancaman pidana dewasa, dan ketentuan minimum khusus tidak berlaku. Apabila tindak pidana diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, sanksi maksimal bagi anak dibatasi paling lama 10 tahun.
Selain itu, Pasal 70 UU SPPA membuka ruang bagi Pemaafan Hakim (rechterlijk pardon). Hakim dapat mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau kondisi saat kejadian untuk tidak menjatuhkan pidana maupun tindakan demi rasa keadilan dan kemanusiaan.
Meski perangkat hukum telah dirancang sedemikian rupa, penerapan di lapangan masih menghadapi tantangan teknis:
- Keterbatasan Pelaporan Pengawasan: Penjatuhan pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat sering kali tidak diimbangi dengan mekanisme pelaporan berkala dari Jaksa maupun Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas kepada hakim anak.
- Dominasi Sanksi Tertentu: Dalam praktik, sanksi yang paling sering dijatuhkan hakim masih terbatas pada pembinaan di dalam lembaga, pelayanan masyarakat (di luar lembaga), dan pelatihan kerja. Sanksi bentuk lain masih jarang dieksekusi.
Penutup Meskipun UU SPPA belum sepenuhnya sempurna dalam tataran eksekusi teknis, regulasi ini memiliki pijakan yang sangat kuat (bersanadkan) pada keadilan restoratif. Undang-undang ini berhasil menggeser fokus dari pembalasan (retributive justice) menjadi pemulihan keadaan serta jaminan perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI