Antalya, Türkiye, 19 November 2026 – Keadilan lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keadilan juga tidak berhenti ketika pengadilan menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atau menjatuhkan kewajiban pembayaran ganti kerugian. Dalam perkara lingkungan hidup, terdapat tanggung jawab yang lebih mendasar, yakni memastikan bahwa kerusakan yang telah terjadi dapat dipulihkan dan fungsi ekologis yang terganggu memperoleh kesempatan untuk kembali bekerja sebagaimana mestinya.
Pemikiran ini saya bawa dalam forum 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye, melalui paparan bertema Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms.
Dalam kesempatan tersebut, saya membagikan pengalaman Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengembangkan mekanisme peradilan yang tidak semata-mata berorientasi pada penentuan pertanggungjawaban hukum, tetapi juga memberikan perhatian terhadap efektivitas pemulihan lingkungan hidup.
Bagi Indonesia, persoalan ini memiliki relevansi yang sangat besar. Sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati, kawasan hutan, dan ekosistem gambut yang luas, kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis dan sosial, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap perubahan iklim.
Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan harus mampu menjangkau dua tujuan yang saling berkaitan, yakni memastikan pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi dan menghadirkan langkah konkret untuk memulihkan lingkungan.
Memperkuat Peradilan Lingkungan melalui Pembaruan Hukum
Perjalanan Indonesia dalam memperkuat peradilan lingkungan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Salah satu tonggak pentingnya adalah pembentukan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung pada tahun 2012.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani perkara yang melibatkan persoalan ilmiah, pembuktian kerusakan ekologis, hubungan kausalitas, serta penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan.
Penguatan kapasitas hakim kemudian dilanjutkan melalui pembentukan kelompok kerja khusus di Mahkamah Agung dan pengembangan pedoman pemeriksaan perkara lingkungan hidup.
Salah satu hasil penting dari proses tersebut adalah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Dalam paparan saya, regulasi ini menjadi perhatian utama karena memberikan berbagai instrumen bagi hakim untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya menghasilkan putusan yang benar secara normatif, tetapi juga mampu mendorong pemulihan kerusakan yang telah terbukti.
Perkembangan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap litigasi perubahan iklim. Berdasarkan Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review yang dirujuk dalam paparan saya, Indonesia tercatat memiliki 17 perkara berkaitan dengan perubahan iklim, dengan sebagian besar berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa perkara lingkungan yang diperiksa pengadilan Indonesia memiliki hubungan yang semakin erat dengan persoalan perubahan iklim.
Kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada ekosistem gambut, bukan hanya menimbulkan kerusakan di wilayah terdampak. Peristiwa tersebut juga dapat mengakibatkan pelepasan emisi gas rumah kaca dan berkurangnya kemampuan ekosistem menyimpan karbon.
Karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kerusakan lingkungan tidak terlepas dari tujuan pemulihan dan perlindungan ekosistem.
Menjadikan Pemulihan sebagai Bagian dari Keadilan
Salah satu pesan yang saya tekankan dalam forum COP31 adalah bahwa pemulihan lingkungan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan keadilan lingkungan.
Dalam perkara perdata lingkungan hidup, pembayaran ganti kerugian dan pemulihan lingkungan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memiliki fungsi masing-masing. Pembayaran sejumlah uang tidak dengan sendirinya mengembalikan kondisi lingkungan yang telah rusak.
Ekosistem yang mengalami kerusakan memerlukan tindakan pemulihan yang dapat direncanakan, dilaksanakan, dan diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, putusan mengenai pemulihan harus memiliki dasar pembuktian yang memadai serta rumusan yang memungkinkan pelaksanaannya secara efektif.
PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemulihan lingkungan.
Pasal 55 mengatur pentingnya langkah atau rencana pemulihan dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan pemulihan lingkungan. Rencana tersebut perlu menguraikan berbagai aspek, termasuk lokasi, luas wilayah yang dipulihkan, komponen lingkungan yang mengalami kerusakan, standar pemulihan, jadwal pelaksanaan, hingga kebutuhan biaya dan pemantauan.
Ketentuan tersebut memiliki arti penting karena pemulihan lingkungan merupakan proses yang memerlukan perencanaan ilmiah dan teknis. Perintah pemulihan yang tidak dirumuskan secara jelas dapat menimbulkan kesulitan pada tahap pelaksanaan putusan.
Dalam konteks ini, kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan hakim dalam menilai ada atau tidaknya tanggung jawab hukum, tetapi juga oleh kejelasan tindakan pemulihan yang diperintahkan.
PERMA Nomor 1 Tahun 2023 juga menyediakan mekanisme untuk mendukung efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan, termasuk melalui ketentuan mengenai pelaksanaan tindakan tertentu tanpa harus menunggu seluruh proses perkara berakhir, sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
Pengaturan tersebut mencerminkan pemahaman bahwa kerusakan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari kerugian pada umumnya. Penundaan tindakan dalam keadaan tertentu dapat memperbesar kerusakan, memperluas dampak pencemaran, atau menyulitkan pemulihan ekosistem.
Oleh sebab itu, hukum acara lingkungan perlu memberikan ruang bagi tindakan perlindungan yang efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan proses peradilan yang adil.
Mengawal Pemulihan Setelah Putusan Dijatuhkan
Persoalan penting lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa putusan yang memerintahkan pemulihan benar-benar dilaksanakan.
Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan mendasar antara menjatuhkan putusan dan memastikan hasil putusan tersebut terwujud. Perintah untuk memulihkan lingkungan belum tentu menghasilkan pemulihan apabila tidak disertai dengan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.
PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perhatian terhadap persoalan ini, antara lain melalui Pasal 67 yang mengatur pengawasan pelaksanaan putusan pemulihan lingkungan oleh tim pengawas.
Mekanisme pengawasan tersebut memungkinkan keterlibatan berbagai unsur yang memiliki kompetensi dan relevansi terhadap pelaksanaan pemulihan, termasuk otoritas lingkungan hidup, pemerintah daerah, ahli, organisasi lingkungan hidup, dan unsur masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan memiliki arti penting karena keberhasilan pemulihan tidak cukup dinyatakan melalui laporan administratif. Pemulihan perlu dinilai berdasarkan tindakan yang benar-benar dilakukan dan perubahan kondisi lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam paparan saya, saya juga menyampaikan perkembangan penanganan perkara lingkungan oleh pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup yang digunakan dalam materi presentasi, dari sekitar 30 gugatan lingkungan yang diajukan pemerintah, terdapat tiga perkara yang telah memasuki tahap pelaksanaan pemulihan yang sedang berlangsung, berlokasi di Provinsi Aceh dan Riau.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa putusan peradilan dapat bergerak dari penetapan pertanggungjawaban hukum menuju pelaksanaan pemulihan ekologis secara nyata.
Meskipun demikian, capaian tersebut sekaligus mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam memastikan agar putusan lingkungan dapat dilaksanakan secara efektif.
Keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak cukup diukur dari banyaknya gugatan yang dikabulkan atau besarnya nilai ganti kerugian yang dibebankan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana kerusakan lingkungan dapat ditangani dan ekosistem yang terdampak dapat dipulihkan.
Pemulihan Ekosistem sebagai Kontribusi terhadap Keadilan Iklim
Hubungan antara pemulihan lingkungan dan keadilan iklim merupakan salah satu pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat internasional.
Pemulihan ekosistem tidak hanya memiliki arti bagi masyarakat yang secara langsung mengalami dampak kerusakan. Dalam konteks perubahan iklim, pemulihan juga dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi melalui rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, peningkatan kemampuan penyerapan dan penyimpanan karbon, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.
Dengan demikian, tindakan pemulihan yang diperintahkan melalui proses peradilan dapat memiliki manfaat yang lebih luas daripada penyelesaian perkara antara para pihak.
Ketika lahan gambut dipulihkan, kawasan hutan direhabilitasi, atau fungsi ekologis suatu wilayah diperbaiki, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam konteks lingkungan setempat, tetapi juga dapat mendukung ketahanan ekosistem menghadapi perubahan iklim.
Tentu saja, kontribusi tersebut tetap bergantung pada karakter kerusakan, metode pemulihan yang digunakan, dan keberhasilan pelaksanaannya. Karena itu, pengawasan dan evaluasi berbasis pengetahuan ilmiah menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat nyata dari tindakan pemulihan.
Bagi saya, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum lingkungan tidak hanya bekerja untuk memperbaiki kerugian yang telah terjadi pada masa lalu. Melalui mekanisme pemulihan, hukum juga dapat berkontribusi terhadap perlindungan kehidupan pada masa depan.
Di sinilah keadilan lingkungan bertemu dengan keadilan antargenerasi.
Lingkungan yang rusak pada hari ini dapat meninggalkan akibat yang panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. Sebaliknya, tindakan pemulihan yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan.
Memastikan Keadilan Hadir dalam Pemulihan Nyata
Pengalaman Indonesia dalam mengembangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan bahwa peradilan dapat berkontribusi terhadap keadilan iklim melalui mekanisme hukum yang konkret.
Kontribusi tersebut tidak mengharuskan hakim mengambil alih kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Peran hakim tetap berada dalam fungsi yudisial, yakni memeriksa perkara, menilai bukti, menentukan pertanggungjawaban, dan menjatuhkan putusan berdasarkan hukum.
Namun, dalam batas kewenangan tersebut, pengadilan dapat memastikan bahwa pelanggaran hukum lingkungan memiliki konsekuensi yang nyata, termasuk melalui tindakan pemulihan yang dapat dilaksanakan dan diawasi.
Saya meyakini bahwa keadilan lingkungan tidak akan sepenuhnya terwujud apabila kerusakan ekosistem hanya diakui secara hukum, tetapi tidak diikuti dengan upaya nyata untuk memperbaikinya.
Perlindungan lingkungan memerlukan lebih dari sekadar pengakuan terhadap hak, penjatuhan sanksi, atau pembayaran kompensasi. Ia memerlukan tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan fungsi ekologis, dan melindungi kehidupan manusia.
Pesan inilah yang ingin saya tegaskan melalui partisipasi dalam COP31. Bahwa keadilan yang dihasilkan pengadilan harus memiliki makna bagi lingkungan yang dilindunginya.
Pada akhirnya, memulihkan lingkungan bukan hanya berarti menyelamatkan alam, tetapi juga melindungi manusia dan masa depan kehidupannya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

