Author: Ahmad Junaedi

Suasana ruang kelas Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis, 26 Februari 2026, terasa berbeda dari biasanya. Bukan sekadar pelatihan rutin, melainkan sebuah momentum penting dalam sejarah pembaruan hukum acara pidana nasional. KUHAP Baru bukan hanya perubahan teks normatif, tetapi perubahan paradigma — cara berpikir, cara memeriksa, cara menilai bukti, dan cara menjatuhkan putusan. Dalam kesempatan tersebut, saya, Mayor Laut (H) A. Junaedi, S.H., M.H., mendampingi narasumber, Dr. Fachrizal Afandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia. Materi yang dibahas berfokus pada proses beracara…

Perubahan hukum acara pidana bukan sekadar revisi norma, melainkan perubahan cara berpikir tentang keadilan. Ketika negara memperbarui KUHAP melalui UU No. 20 Tahun 2025, yang sesungguhnya diperbarui bukan hanya pasal-pasal, tetapi juga paradigma pembuktian, keseimbangan kewenangan, serta standar perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. Pembuktian pidana adalah titik krusial di mana kebebasan seseorang dipertaruhkan, kehormatan institusi diuji, dan integritas hakim dipertanggungjawabkan. Dalam konteks peradilan militer, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena perkara seringkali bersentuhan dengan struktur komando, disiplin keprajuritan, serta penggunaan teknologi dan dokumen elektronik sebagai instrumen utama pembuktian. Atas dasar urgensi tersebut, pada hari Rabu, 25 Februari 2026,…

Selasa, 24 Februari 2026, di ruang kelas Badan Strategi dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menjadi ruang dialektika yang hidup. Pendidikan dan Pelatihan Teknik Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Peradilan Militer seluruh Indonesia menghadirkan narasumber akademisi dan praktisi hukum acara pidana, Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, saya, Mayor Laut (H) Ahmad Junaedi, S.H., M.H., berkesempatan mendampingi beliau sebagai moderator dan pendamping narasumber dalam penyampaian materi bertajuk “Tahapan Pra Ajudikasi dan Pemeriksaan Pendahuluan dalam KUHAP 2025.” Materi ini menjadi fondasi penting, sebab kualitas putusan hakim sangat ditentukan oleh…

Pada hari Senin, 23 Februari 2026, diruang kelas Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Megamendung, Bogor, menjadi saksi berlangsungnya salah satu sesi penting dalam rangkaian Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi KUHAP Baru bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia. Dalam sesi klasikal tersebut, materi “Peran dan Kewenangan Hakim dalam KUHAP 2025” disampaikan secara komprehensif oleh Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia). Saya, Mayor Laut (H) A. Junaedi, S.H., M.H., berkesempatan mendampingi beliau dalam penyampaian materi kepada 38 (tiga puluh delapan) hakim tingkat pertama peradilan militer…

Senin, 23 Februari 2026 pukul 09.00 Wib menjadi momentum penting dalam upaya penguatan kapasitas dan profesionalisme aparatur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bertempat di Auditorium Badan Srajak Diklamt Kumdil Mahkamah Agung Megemendung Bogor ditengah bulan suci Ramadhan dalam suasana khidmat dan penuh semangat pembaruan hukum, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Dr. H Syamsul Arief, S.H., M.H. secara resmi membuka dua program strategis pendidikan dan pelatihan, yakni: Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyiapkan hakim yang adaptif, progresif, dan berintegritas dalam menghadapi dinamika perkembangan…

Peringatan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara yang digelar pada hari Kamis, 12 Februari 2026, setelah acara dibuka oleh Tuada TUN YM Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., acara dilanjut dengan berbagai kegiatan olah raga yang berlangsung dengan penuh semarak, antusiasme, dan gemuruh kebersamaan. Sejak awal acara, suasana telah dipenuhi sorak sorai, tepuk tangan, serta semangat luar biasa dari seluruh peserta dan pendukung yang hadir. Momentum ini benar-benar menjadi perayaan yang menyatukan seluruh keluarga besar Peradilan Tata Usaha Negara dalam nuansa kebahagiaan dan solidaritas. Salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian adalah Bola Voli Putri, yang berlangsung sengit dan…

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip fundamental dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Artikel kebijakan (policy brief) ini bertujuan untuk mengkaji peran bantuan hukum dan lembaga pendamping dalam implementasi SPPA, khususnya dalam penerapan diversi dan keadilan restoratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan praktik empiris, tulisan ini menegaskan pentingnya peran aktif hakim dalam mengupayakan diversi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara anak. Artikel ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan peradilan pidana anak yang…

Kompleks BSDK Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor, kembali menjadi ruang konsolidasi gagasan dan penguatan kapasitas aparatur peradilan. Rabu (11/2/2026), Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) yang diikuti para pimpinan, hakim, dan panitera dari seluruh satuan kerja. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Yuwono Agung Nugroho, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembaruan kapasitas sumber daya manusia di tengah perubahan besar sistem hukum nasional.Bimtek di lingkungan Peradilan Militer difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun…

Pada hari ini, Rabu, 11 Februari 2026, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia di Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan berupa: Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badilmiltun MARI, Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H., dan dihadiri oleh: Kehadiran para pimpinan, hakim, dan panitera dari seluruh satuan kerja mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan. Dalam sambutannya, Dirjen Badilmiltun MARI menegaskan:“Perubahan besar dalam sistem hukum nasional melalui lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No. 20 Tahun…

Penguatan kualitas peradilan tidak pernah lahir secara instan. Ia dibangun melalui proses panjang, terencana, dan berkelanjutan salah satunya melalui pembaruan kurikulum pelatihan yudisial. Penyusunan dan pembaharuan kurikulum pelatihan yudisial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung sebagaimana tertuang dalam visi dan arah pembangunan peradilan. Kurikulum pelatihan diposisikan sebagai instrumen fundamental dalam membentuk aparatur peradilan yang profesional, berintegritas, berkompetensi tinggi, serta adaptif terhadap perkembangan hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung melalui Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Strajak Diklat…