Suatu hari nanti, barangkali tidak lama lagi, seorang Ketua Pengadilan Negeri akan menerima berkas yang belum pernah ada di meja kita sebelumnya. Bukan surat pelimpahan perkara, bukan permohonan penahanan, melainkan permohonan pengesahan sebuah perjanjian. Isinya kesepakatan antara Penuntut Umum dan sebuah korporasi: penuntutan ditunda, dengan syarat korporasi itu memulihkan kerugian, membenahi tata kelolanya, dan melapor secara berkala. Ketua pengadilan lalu menunjuk seorang hakim tunggal, dan sidang ditetapkan paling lama tiga hari kemudian. Hakim yang ditunjuk itu akan bekerja sungguh-sungguh. Undang-undang memerintahkannya demikian. Pasal 328 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan pengadilan menggelar…
Read More