Di Antalya, Türkiye, negara-negara kembali berkumpul dalam 31st Conference of the Parties (COP31) pada 9–20 November 2026. Mereka membawa target penurunan emisi, kebutuhan pembiayaan, dan komitmen menghadapi krisis iklim. Namun, di balik perundingan diplomatik tersebut, tersimpan pertanyaan mendasar. Sampai kapan perlindungan bumi bergantung pada janji, dan kapan janji tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi?
Pertanyaan itu semakin relevan ketika perundingan COP31 masih memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai transisi energi, mitigasi, dan pembiayaan iklim. Perubahan rancangan keputusan pada 19 November 2026 memperlihatkan sulitnya mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan kepentingan perlindungan lingkungan.
Situasi tersebut tidak serta-merta menandakan kegagalan diplomasi, tetapi memperlihatkan adanya jarak antara komitmen dan pelaksanaannya. Ketika perubahan iklim telah mengancam kesehatan, penghidupan, dan keselamatan masyarakat, persoalan iklim tidak lagi dapat dipisahkan dari hukum dan keadilan.
Ketika Komitmen Politik Memasuki Wilayah Kewajiban Hukum
Persetujuan Paris 2015 menjadi salah satu fondasi tata kelola iklim internasional. Melalui perjanjian tersebut, negara-negara menyepakati tujuan menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dibandingkan tingkat praindustri dan mengupayakan pembatasannya hingga 1,5°C.
Pasal 4 Persetujuan Paris mewajibkan negara pihak menyiapkan, mengomunikasikan, dan mempertahankan Nationally Determined Contributions (NDC), disertai kewajiban mengupayakan langkah mitigasi domestik untuk mencapai tujuan kontribusinya.
Namun, perlu dibedakan antara komitmen politik dan kewajiban hukum. Persetujuan Paris mengandung kewajiban yang mengikat, tetapi tidak setiap target numerik dalam NDC otomatis menjadi kewajiban hasil yang dapat langsung dipaksakan melalui pengadilan. Pembedaan ini penting agar pertanggungjawaban iklim tetap dibangun di atas dasar hukum yang tepat.
Perkembangan penting kemudian muncul melalui Advisory Opinion Mahkamah Internasional (International Court of Justice atau ICJ) tanggal 23 Juli 2025 mengenai Obligations of States in Respect of Climate Change.
Dalam pendapat nasihat tersebut, ICJ memperjelas kewajiban negara berdasarkan hukum internasional untuk melindungi sistem iklim dari emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Kewajiban tersebut tidak hanya bersumber dari perjanjian iklim, tetapi juga berkaitan dengan hukum kebiasaan internasional dan instrumen hukum internasional lainnya.
ICJ juga menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban internasional yang relevan dengan perlindungan iklim dapat menimbulkan tanggung jawab negara sepanjang persyaratan hukumnya terpenuhi.
Meskipun pendapat nasihat tersebut bukan putusan sengketa yang secara otomatis menentukan tanggung jawab negara tertentu, signifikansinya tidak dapat diabaikan. Persoalan iklim semakin jelas memiliki dimensi yuridis yang menuntut pengujian terhadap tindakan maupun kelalaian negara berdasarkan kewajiban hukum yang berlaku.
Dengan demikian, perlindungan iklim tidak cukup dinilai dari apa yang dijanjikan negara, melainkan juga dari apa yang diwajibkan oleh hukum dan bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan.
Peradilan di Antara Kepentingan Pembangunan dan Perlindungan Lingkungan
Negara-negara berkembang menghadapi dilema nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi, investasi, energi, dan lapangan pekerjaan merupakan kebutuhan penting. Namun, aktivitas pembangunan juga dapat menimbulkan tekanan terhadap ekosistem dan meningkatkan risiko kerusakan lingkungan.
Dilema tersebut tidak dapat diselesaikan dengan sekadar mempertentangkan ekonomi dan ekologi. Keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan kewajiban hukum yang berlaku.
Dalam keadaan demikian, lembaga peradilan memiliki peran penting sekaligus terbatas. Hakim tidak bertugas merumuskan kebijakan energi, menetapkan target emisi nasional, atau menggantikan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan.
Namun, ketika kegiatan pembangunan menimbulkan sengketa hukum, pengadilan berkewajiban memeriksa dan memutus perkara berdasarkan norma, fakta, dan alat bukti yang sah.
Independensi hakim menjadi sangat penting. Peradilan tidak boleh tunduk pada tekanan kepentingan ekonomi, tetapi juga tidak boleh menjatuhkan putusan semata-mata karena tuntutan publik atas nama perlindungan lingkungan.
Keadilan iklim harus tetap berjalan dalam kerangka legalitas, pembuktian, kepastian hukum, dan proses peradilan yang adil.
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya menjadi landasan penting perlindungan lingkungan. Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Namun, keberadaan norma tidak otomatis menjamin kualitas putusan. Perkara lingkungan sering kali melibatkan ketidakpastian ilmiah, hubungan kausalitas yang kompleks, dampak kumulatif, dan risiko ekologis jangka panjang.
Dalam keadaan tertentu, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) menjadi relevan untuk menghadapi risiko kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan. Meskipun demikian, prinsip tersebut tidak boleh digunakan untuk mengabaikan persyaratan pembuktian dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.
Hakim harus mampu membedakan ketidakpastian ilmiah yang relevan untuk tindakan pencegahan dengan pembuktian yang diperlukan untuk menetapkan tanggung jawab atas kerugian tertentu.
Kemampuan tersebut menentukan apakah pengadilan dapat menghadirkan akuntabilitas hukum yang efektif tanpa melampaui kewenangannya.
Pendidikan Hakim sebagai Infrastruktur Akuntabilitas Iklim
Perkembangan hukum iklim internasional membawa konsekuensi penting bagi pendidikan hakim. Ketika perkara lingkungan semakin melibatkan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan saja tidak lagi memadai.
Menariknya, pentingnya pendidikan dan pengembangan kapasitas juga memperoleh perhatian dalam hukum internasional. Pada paragraf 260 Advisory Opinion tanggal 23 Juli 2025, ICJ merujuk kewajiban kerja sama berdasarkan Pasal 12 Persetujuan Paris untuk “enhance climate change education, training, public awareness, public participation and public access to information”, yakni meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai perubahan iklim, kesadaran publik, partisipasi masyarakat, serta akses terhadap informasi.
Selanjutnya, dalam paragraf 262, ICJ menegaskan bahwa bentuk utama kerja sama dalam Persetujuan Paris mencakup bantuan keuangan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas (capacity-building). Pada paragraf 267, ICJ juga membahas pengembangan kapasitas melalui pengaturan kelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Persetujuan Paris.
Meskipun ICJ tidak secara khusus mewajibkan penyelenggaraan sertifikasi hakim lingkungan, penegasan tersebut memberikan landasan argumentatif untuk memandang pendidikan yudisial sebagai salah satu kontribusi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perlindungan iklim.
Dalam konteks inilah, pendidikan hakim tidak semestinya dipandang hanya sebagai kegiatan administratif, melainkan bagian dari pembangunan kapasitas institusi hukum untuk menghadapi kompleksitas krisis ekologis.
Sejak tahun 2012, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengembangkan Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Hingga tahun 2026, program tersebut telah menjangkau 1.903 hakim melalui 23 angkatan pendidikan dan pelatihan.
Program ini membekali hakim dengan pemahaman mengenai bukti ilmiah, hubungan kausalitas, pertanggungjawaban hukum, prinsip kehati-hatian, dan pemulihan ekologis.
Hakim memang tidak harus menjadi ilmuwan. Namun, hakim perlu memiliki kemampuan memahami dan menguji pengetahuan ilmiah sebelum menjadikannya dasar pertimbangan hukum.
Di sinilah pendidikan hakim memperoleh makna strategis. Ia bukan hanya meningkatkan kemampuan individual, tetapi juga memperkuat kualitas institusi peradilan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum lingkungan.
Penguatan tersebut memerlukan pendidikan berkelanjutan, pembaruan kurikulum, kerja sama internasional, dan pertukaran pengalaman mengenai perkembangan litigasi iklim serta pemulihan lingkungan.
Namun, pendidikan hakim tidak boleh dimaksudkan untuk mengarahkan hasil putusan. Tujuannya adalah membangun kemampuan menilai persoalan secara objektif, menguji argumentasi, memahami bukti ilmiah, dan menerapkan hukum secara independen.
Pada titik ini, pengetahuan bertemu dengan keberanian yudisial. Keberanian bukan berarti melampaui kewenangan, melainkan keteguhan menegakkan hukum meskipun berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang besar.
COP31 mengingatkan bahwa masa depan perlindungan iklim tidak hanya bergantung pada keberhasilan diplomasi, tetapi juga pada kesungguhan lembaga-lembaga negara menjalankan kewajiban hukumnya.
Peradilan tidak mengambil alih diplomasi iklim. Namun, ketika suatu persoalan memasuki wilayah hukum, pengadilan harus mampu memastikan bahwa pertanggungjawabannya diperiksa secara adil.
Generasi mendatang mungkin belum hadir dalam ruang perundingan COP31. Mereka juga belum dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri di pengadilan. Akan tetapi, keputusan yang diambil hari ini akan menentukan lingkungan yang mereka warisi.
Karena itu, tantangan terbesar bukan sekadar bagaimana negara menyusun janji iklim yang semakin ambisius, melainkan bagaimana hukum dan kelembagaan memastikan kewajiban yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan.
Keadilan iklim tidak cukup diukur dari apa yang dijanjikan kepada masa depan, tetapi dari tanggung jawab yang dilaksanakan pada masa sekarang.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

