A. Pendahuluan
Teknologi AI yang terus berkembang akan memengaruhi peran manusia, termasuk hakim yang bertugas di sistem peradilan pidana. Sebagai penegak hukum, hakim harus melaksanakan tugasnya secara akurat dan adil dalam pelaksanaan tanggung jawab Hakim dalam meneliti dan mengambil keputusan mengenai kasus-kasus pidana. Pemanfaatan teknologi dalam upaya penegakan hukum dapat memberikan kemudahan dalam mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku kejahatan, dan mengelola tahanan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan risiko terkait dengan privasi individu dan keamanan informasi serta dapat memperburuk kesenjangan akses terhadap teknologi dan data yang dapat memengaruhi keadilan dalam sistem hukum.
Di berbagai negara dengan ekosistem digital yang maju, kecerdasan buatan (AI) mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan guna meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan aksesibilitas proses hukum. AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran hakim, melainkan sebagai alat bantu dalam mempercepat analisis kasus, mereduksi kesalahan manusia, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Meskipun pendekatan yang diambil berbeda-beda sesuai dengan regulasi dan infrastruktur hukum masing-masing negara, penerapan AI dalam peradilan telah diujicobakan dan diimplementasikan di beberapa negara seperti China, Estonia, dan Amerika Serikat.
Dalam konteks peradilan, teknologi Generative AI memiliki potensi untuk membantu hakim dalam melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi putusan terdahulu, membandingkan argumentasi para pihak, menyusun kronologi perkara, hingga membantu merumuskan kerangka pertimbangan hukum. Pemanfaatan tersebut dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mendukung kualitas pekerjaan yudisial. Akan tetapi, pemanfaatan Generative AI tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan modernisasi teknologi. Terdapat dimensi hukum yang lebih fundamental, yaitu apakah penggunaan kecerdasan buatan dalam penyusunan ratio decidendi dapat memengaruhi independensi, objektivitas, integritas, dan tanggung jawab hakim terhadap putusan yang dijatuhkannya.
Ratio decidendi merupakan bagian mendasar dari putusan hakim yang memuat alasan dan argumentasi hukum yang menjadi landasan dalam menentukan amar putusan. Di dalamnya terdapat proses penilaian terhadap fakta yang terungkap di persidangan, penilaian terhadap alat bukti, penafsiran norma hukum, serta penerapan hukum terhadap peristiwa konkret. Dengan demikian, ratio decidendi bukan sekadar rangkaian kalimat atau produk penulisan hukum, melainkan manifestasi dari proses penalaran dan pertanggungjawaban yudisial seorang hakim.
Persoalan muncul ketika hakim menggunakan Generative AI untuk menghasilkan pertimbangan hukum yang kemudian dimasukkan ke dalam putusan tanpa proses verifikasi dan penilaian kritis yang memadai. Generative AI dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, tetapi belum tentu benar secara faktual maupun yuridis. Teknologi tersebut juga dapat menghasilkan referensi peraturan, doktrin, atau putusan pengadilan yang tidak akurat, bahkan tidak pernah ada. Fenomena tersebut dikenal sebagai AI hallucination.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Generative AI dalam lingkungan peradilan tidak cukup hanya dinilai dari aspek kemudahan dan efisiensi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka prinsip-prinsip fundamental kekuasaan kehakiman. Hakim tidak sekadar dituntut menghasilkan putusan yang cepat dan sistematis, melainkan juga wajib memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum dibangun melalui proses penalaran yang mandiri, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai batas penggunaan Generative AI: sejauh mana teknologi dapat membantu hakim tanpa mengambil alih independensi penalaran hukumnya? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena ketika argumentasi yang dihasilkan mesin diterima tanpa pengujian kritis, bukan hanya kualitas pertimbangan hukum yang dipertaruhkan, melainkan juga integritas proses peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tegas mengenai problematika penggunaan Generative AI, batas pemanfaatannya, serta kedudukannya sebagai instrumen pendukung dalam penyusunan ratio decidendi.
B. Problematika Independensi Hakim dalam Membentuk Ratio Decidend
Perkembangan Generative Artificial Intelligence dalam dunia hukum menghadirkan tantangan baru terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam menjaga independensi hakim ketika membangun pertimbangan hukum. Persoalannya bukan semata-mata apakah teknologi tersebut dapat membantu menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan meyakinkan, melainkan sejauh mana penggunaannya dapat memengaruhi kebebasan hakim dalam menilai fakta, menafsirkan norma, dan menentukan dasar pertimbangan atas suatu perkara. Independensi hakim tidak cukup hanya dijaga dari intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun tekanan pihak yang berkepentingan, tetapi juga harus dijaga dari ketergantungan terhadap sistem teknologi yang berpotensi mengarahkan proses penalaran hukum. Oleh karena itu, penggunaan Generative AI harus ditempatkan dalam batas yang tidak mengurangi kemandirian intelektual dan tanggung jawab yudisial hakim.
Generative AI memiliki kemampuan untuk menghasilkan teks, menganalisis dokumen, mengidentifikasi norma hukum, membandingkan putusan pengadilan, serta menyusun alternatif argumentasi hukum berdasarkan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Dalam konteks peradilan, kemampuan tersebut membuka peluang bagi hakim untuk memanfaatkan Generative AI sebagai instrumen pendukung dalam penyusunan ratio decidendi. Penggunaan teknologi ini berpotensi membantu hakim mempercepat penelusuran bahan hukum, menyusun sistematika pertimbangan, dan mengidentifikasi hubungan antara fakta hukum dengan norma yang relevan.
Namun di balik manfaat tersebut, terdapat persoalan hukum yang mendasar. Penyusunan ratio decidendi bukan sekadar kegiatan menyusun kalimat atau menggabungkan norma hukum dengan fakta persidangan, melainkan merupakan proses penalaran yuridis yang membutuhkan independensi, kecermatan, integritas, dan tanggung jawab hakim. Permasalahan muncul ketika hakim terlalu bergantung pada hasil Generative AI tanpa melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri. Dalam kondisi demikian, terdapat risiko bahwa pertimbangan hukum yang seharusnya merupakan hasil pemikiran hakim justru didominasi oleh hasil pemrosesan algoritma.
Persoalan ini menjadi penting karena Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) mewajibkan setiap hakim dalam sidang permusyawaratan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu menegaskan tanggung jawab hakim atas penetapan dan putusan serta kewajiban memberikan pertimbangan berdasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
Independensi hakim merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Independensi tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan hakim dari intervensi pihak luar, tetapi juga mencakup kebebasan dalam membangun penalaran hukum dan menentukan pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Penggunaan Generative AI dapat menimbulkan persoalan apabila hakim menjadikan hasil yang dihasilkan teknologi tersebut sebagai dasar utama dalam menyusun ratio decidendi. Hal ini dapat terjadi ketika hakim menerima rekomendasi AI tanpa menguji kesesuaiannya dengan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Generative AI berpotensi menjadi bentuk intervensi tidak langsung terhadap independensi hakim apabila hasil algoritma diterima sebagai kebenaran tanpa pengujian kritis. Hakim memang bebas menggunakan teknologi, tetapi kebebasan tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk berpikir dan menilai secara mandiri. Kemudian konsistensi putusan tidak boleh dibangun dengan sekadar meniru pola putusan terdahulu. Setiap perkara harus dinilai berdasarkan fakta dan keadaan konkret. AI boleh membantu menemukan pola, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian hakim terhadap keadilan individual.
Transparansi penggunaan AI harus diarahkan untuk menjamin akuntabilitas, bukan membuka kerahasiaan musyawarah hakim. Yang harus dipastikan adalah bahwa setiap pertimbangan dalam putusan memiliki dasar hukum yang benar dan merupakan hasil penilaian hakim secara mandiri. tantangan terbesar penggunaan Generative AI bukan terletak pada kemampuan teknologi menghasilkan argumentasi hukum, melainkan pada kemampuan hakim mempertahankan independensi dan otoritas penalaran hukumnya di tengah kemajuan teknologi.
C. Batas penggunaan Generative Artificial Intelligence dalam membantu hakim menyusun ratio decidendi
Persoalan mendasar dalam pemanfaatan Generative AI di lingkungan peradilan bukan terletak pada boleh atau tidaknya hakim menggunakan teknologi, melainkan pada penentuan batas kewenangan antara kemampuan komputasional mesin dan kewenangan yudisial yang melekat pada diri hakim. Batas tersebut harus ditentukan secara tegas agar kemajuan teknologi tidak menimbulkan pergeseran tanggung jawab dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan hukum, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sementara itu, Generative AI hanya memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan respons berdasarkan pola yang dipelajarinya. Perbedaan mendasar tersebut menegaskan bahwa tidak semua pekerjaan yang dapat dilakukan oleh AI layak diserahkan kepadanya, terlebih pekerjaan yang menyangkut penilaian kesalahan, pembuktian, dan penentuan keadilan bagi seseorang.
Pengambilan keputusan oleh Hakim dengan menggunakan AI tidak bisa dipisahkan dari sistem peradilan pidana karena Hakim merupakan bagian penting dari sistem tersebut. Menurut definisi dalam Black Law Dictionary, “criminal justice system,” atau dikenal juga sebagai “sistem peradilan pidana terpadu”, merujuk pada “the series of courts and tribunals that deal with criminal law and its enforcement”. Dengan demikian, sistem peradilan pidana merupakan serangkaian lembaga pengadilan dan tribunal yang berperan dalam menegakkan hukum pidana, sekaligus menunjukkan pentingnya kerja sama antarlembaga dan aturan hukum untuk menjalankan hukum pidana melalui jaringan yang ada.
Secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa penggunaan teknologi dalam proses peradilan harus tetap menempatkan hakim sebagai subjek yang bertanggung jawab atas proses dan hasil pengambilan keputusan. Teknologi tidak boleh menjadi sumber intervensi baru yang memengaruhi kebebasan hakim dalam menilai fakta dan menerapkan hukum.
Pekerjaan hakim pada hakikatnya bukan sekadar operasi logika hukum yang mekanis. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini adalah amanat konstitusional yang menempatkan hakim bukan sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi), melainkan sebagai penjaga keadilan substantif yang memadukan logika hukum, hati nurani, dan kepekaan terhadap nilai-nilai sosial. Putusan yang adil lahir dari perpaduan harmonis antara penguasaan teknis yuridis yang presisi, pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, ekonomi, dan kultural di mana perkara terjadi, empati kemanusiaan yang melihat para pihak bukan sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki martabat dan kebijaksanaan (wisdom) yang terakumulasi dari pengalaman mengadili ribuan kasus dan menyaksikan langsung dinamika kemanusiaan.
Keputusan hukum tidak semata bersifat teknis, tetapi juga mengandung pertimbangan moral dan kemanusiaan yang kompleks. AI, meskipun canggih, belum memiliki kemampuan untuk memahami konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang menyertai suatu perkara hukum. AI bekerja berdasarkan data dan pola yang telah diprogram atau dipelajari sebelumnya, sehingga sulit untuk menangkap nuansa emosional, nilai budaya, atau kondisi psikologis terdakwa dan korban dalam suatu kasus. Dalam praktiknya, pertimbangan seperti empati, belas kasih, dan keadilan substantif sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari proses peradilan, dan hal ini tidak dapat diakomodasi sepenuhnya oleh sistem berbasis algoritma. Oleh karena itu, AI sebaiknya berperan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti hakim dalam pengambilan keputusan akhir.
Generative AI dapat membantu mencari peraturan, membandingkan putusan terdahulu, mengidentifikasi unsur tindak pidana, dan menyusun alternatif argumentasi hukum. Namun, penilaian terhadap fakta, kredibilitas saksi, alat bukti, serta rasa keadilan tetap merupakan kewenangan hakim. Ratio decidendi harus lahir dari keyakinan dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, bukan sekadar hasil analisis algoritma. Hakim tidak boleh menjadikan jawaban AI sebagai alasan untuk membenarkan putusan yang sebenarnya belum diuji secara kritis.
Apabila terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, kekeliruan menilai alat bukti, atau ketidakadilan dalam putusan, hakim tetap bertanggung jawab atas pertimbangan yang dituangkannya. Penggunaan Generative AI harus ditempatkan sebagai supporting instrument, bukan decision-making authority. Ratio decidendi harus tetap mencerminkan independensi, integritas, penalaran hukum, dan tanggung jawab pribadi hakim.
C. Kedudukan Generative AI sebagai Instrumen Pendukung Hakim dalam Penyusunan Ratio Decidendi
Penegasan mengenai kedudukan Generative AI dalam proses penyusunan putusan merupakan hal penting untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam memahami hubungan antara manusia dan teknologi di lingkungan peradilan. Kemampuan AI dalam mengolah informasi, menyusun argumentasi, dan memberikan alternatif analisis hukum tidak serta-merta menempatkannya sebagai subjek yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan yudisial. Dalam negara hukum, kewenangan mengadili merupakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang kepada hakim, bukan kepada sistem algoritma atau perangkat kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, kedudukan Generative AI harus dibatasi sebagai instrumen pendukung yang membantu pekerjaan teknis dan analitis, sedangkan seluruh proses penilaian, pembentukan keyakinan, penalaran hukum, dan pertanggungjawaban atas putusan tetap berada sepenuhnya pada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.
Kedudukan Generative AI (GenAI) dalam sistem peradilan modern diposisikan secara tegas sebagai instrumen pendukung teknis (supporting tool) dan bukan penentu putusan (decision-maker). Dalam konteks penyusunan ratio decidendi yaitu struktur pertimbangan hukum yang menjadi dasar inti dijatuhkannya suatu putusan, AI generatif berperan mempercepat penalaran hukum komputasional (computational legal reasoning). Namun, ia dibatasi oleh koridor etika kekuasaan kehakiman yang independen.
Dalam sistem peradilan, AI generatif berstatus sebagai asisten riset tingkat lanjut. Konsep ini mengadopsi prinsip human-in-command, yang menegaskan bahwa kontrol penuh atas keadilan substansial mutlak berada di tangan hakim. AI tidak memiliki kapasitas ontologis seperti nurani, moral, dan empati yang diperlukan untuk melahirkan keadilan substantif. Oleh karena itu, kedudukan AI murni berada pada ranah keadilan formal dan efisiensi administratif. Kedudukan Generative AI dalam penyusunan ratio decidendi adalah sebagai instrumen komplementer (alat bantu) untuk mengoptimalkan efisiensi waktu, merapikan struktur formal, dan memetakan yurisprudensi. Namun, keabsahan penalaran hukum (legal reasoning) dan konklusi akhir putusan tetap menjadi hak prerogatif dan tanggung jawab moral yuridis hakim demi menjaga marwah peradilan yang berintegritas.
Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan tertulis pada perkara yang diadilinya, penggunaan putusan hakim dengan pemanfaatan AI perlu mengonvergensikan antara hukum dan teknologi pada proses persidangan pidana. Sementara itu, pedoman penentuan kesalahan pada terdakwa termaktub dalam pertimbangan hakim yang dirumuskan dan disusun secara tegas berkaitan dengan realita maupun alat bukti berdasarkan hasil persidangan di depan pengadilan. Dengan demikian, hakim wajib mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh AI. Penghukuman bertujuan untuk menegakkan norma moral berdasarkan perspektif konseptual Herbert L. Packer yang membedakan antara teori pembalasan dan teori utilitarian, di mana teori pembalasan menganggap penghukuman sebagai respons terhadap perbuatan yang melanggar norma, sedangkan teori utilitarian mempertimbangkan fungsi penghukuman.
Dalam konteks penggunaan Generative AI, teknologi tersebut boleh membantu menyusun atau mengembangkan argumentasi hukum, tetapi tidak boleh menggantikan pemikiran dan pertimbangan hakim. Sebab apabila hakim hanya menerima dan menyalin hasil AI tanpa melakukan pengujian secara mandiri, maka kewajiban memberikan pertimbangan tertulis berisiko berubah menjadi formalitas administratif semata. Generative AI hanya dapat digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti pemikiran hakim. Sebab, yang diwajibkan undang-undang untuk mempertimbangkan perkara adalah hakim, bukan algoritma.
Kedudukan Generative AI dalam penyusunan ratio decidendi harus dibatasi pada fungsi teknis dan analitis. Kewenangan menilai fakta, menafsirkan hukum, membangun argumentasi, dan menentukan keadilan tetap berada pada hakim. AI boleh membantu hakim menyusun pertimbangan hukum, tetapi tidak boleh menjadi pihak yang sesungguhnya menentukan pertimbangan tersebut. Sebab, teknologi dapat menghasilkan argumentasi hukum, tetapi tanggung jawab menegakkan keadilan tetap berada di tangan hakim.
D. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemanfaatan Generative Artificial Intelligence dalam penyusunan ratio decidendi merupakan perkembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas hakim, khususnya dalam penelusuran bahan hukum, identifikasi peraturan perundang-undangan, penelusuran putusan terdahulu, pengolahan dokumen, serta penyusunan alternatif argumentasi hukum. Namun, manfaat tersebut tidak boleh mengaburkan prinsip fundamental bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan pelaksanaan kewenangan mengadili sepenuhnya berada pada hakim sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Independensi hakim tidak hanya berarti bebas dari intervensi pihak luar, tetapi juga bebas dalam membangun penalaran hukum berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketergantungan yang berlebihan terhadap Generative AI dapat menimbulkan persoalan serius apabila hakim menerima hasil algoritma tanpa melakukan verifikasi, pengujian, dan penilaian secara mandiri. Dalam keadaan demikian, terdapat risiko bahwa ratio decidendi yang seharusnya merupakan hasil pemikiran dan pertanggungjawaban yudisial hakim justru berubah menjadi reproduksi argumentasi yang dihasilkan oleh mesin. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena kewajiban memberikan pertimbangan hukum merupakan kewajiban hakim, bukan kewajiban teknologi.
Oleh karena itu, kedudukan Generative AI harus dibatasi secara tegas sebagai instrumen pendukung (supporting instrument), bukan sebagai pemegang kewenangan pengambilan keputusan (decision-making authority). Penilaian terhadap fakta, pengujian alat bukti, penentuan kesalahan terdakwa, penafsiran norma hukum, pembentukan keyakinan hakim, serta penentuan keadilan dalam suatu perkara merupakan kewenangan yang tidak dapat dialihkan kepada sistem kecerdasan buatan. Setiap informasi, referensi, maupun argumentasi hukum yang dihasilkan AI wajib diperiksa kebenaran dan relevansinya sebelum digunakan dalam penyusunan pertimbangan putusan.
Pada akhirnya, kemajuan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi standar kehati-hatian, integritas, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Hakim tidak dapat berlindung di balik hasil algoritma apabila terjadi kekeliruan dalam pertimbangan hukum atau ketidakadilan dalam putusan yang dijatuhkan. Tanggung jawab tersebut tetap melekat pada hakim sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus perkara.
Dengan demikian, persoalan utama penggunaan Generative AI dalam penyusunan ratio decidendi bukan terletak pada seberapa canggih teknologi mampu menghasilkan argumentasi hukum, melainkan pada seberapa kuat hakim mempertahankan independensi, integritas, dan otoritas penalaran hukumnya. Teknologi boleh berkembang tanpa batas, tetapi kewenangan mengadili dan tanggung jawab menegakkan keadilan tidak boleh bergeser dari tangan hakim. Sebab, keadilan bukan sekadar hasil pengolahan data dan kecanggihan algoritma, melainkan hasil penalaran hukum yang bertanggung jawab, berlandaskan nurani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral.
E. Referensi
- AS Pudjoharsoyo, Kecerdasan Buatan Dalam Peradilan: Menegaskan Supremasi Nurani Hakim di Era Algoritma (Perspektif Filosofis-Praktis Menjelang Implementasi KUHP Nasional 2026), diakses padahttps://www.mahkamahagung.go.id.
- Gillang Pamungkas dan Debby Stevany, Harmonisasi Otonomi Hakim Dan Otomasi AI Dalam Penyelesaian Perkara Minim Diskresi, Judex Laguens Jurnal Hukum dan Peradilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Vol. 3 No. 2, Agustus 2025.
- Karmila Karmila dan Setiawati Setiawati, Implikasi Hukum Terhadap Artificial dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan (KIHAN) Vol 3, No 1, 2024.
- Rafli Hukom dan Martinus, The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia, HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer Vol. 3 No. 1 Februari 2025.
- Syamsul Fatoni1 dan Erma Rusdiana, Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) sebagai Bahan Pertimbangan Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 24 Nomor 3, November 2024.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

