Hampir setiap putusan hadhanah memuat frasa “kepentingan terbaik bagi anak”. Frasa itu menjadi kunci pertimbangan, bahkan sering menjadi kalimat penentu sebelum amar. Namun jarang ditanyakan: dari mana hakim mengetahuinya?
Jawabannya, sebagian besar, dari ruang sidang. Dari saksi yang dihadirkan ayah, saksi yang dihadirkan ibu, dan keterangan para pihak yang saling meniadakan. Kepentingan anak ditimbang di ruang sidang, tempat anak itu sendiri tidak ada.
Tulisan ini berangkat dari satu keyakinan sederhana: dalam perkara hadhanah, jawaban atas kepentingan terbaik anak sering kali tidak berada di ruang sidang, melainkan di ruang tempat anak itu tumbuh. Untuk menemukannya, hakim perlu datang. Hukum acara sebenarnya sudah menyediakan jalannya, yakni pemeriksaan setempat (descente). Yang belum ada adalah kebiasaan untuk menggunakannya.
Hadhanah adalah Hak Anak
Fikih klasik membicarakan hadhanah dengan susunan yang rapi: siapa yang paling berhak mengasuh, apa syaratnya, dan kapan hak itu gugur. Susunan itu kerap dibaca sebagai daftar hak orang tua. Padahal para fuqaha menyusunnya justru untuk memastikan anak tidak terlantar. Syarat pengasuh yang mereka tetapkan, seperti berakal, amanah, dan mampu mengurus anak, menunjukkan bahwa ukurannya sejak awal adalah keselamatan dan maslahat anak.
Hukum positif kita bergerak ke arah yang sama. Pasal 105 KHI memang menetapkan anak yang belum mumayyiz dalam asuhan ibu, tetapi Pasal 156 huruf c membuka jalan pemindahan hadhanah bila pemegangnya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Pasal 14 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemisahan anak dari orang tuanya hanya dibenarkan demi kepentingan terbaik anak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahkan mewajibkan pemegang hadhanah membuka akses bagi orang tua lainnya. Pusat gravitasinya sudah bergeser, dari haqq al-hadhin (hak pengasuh) ke haqq al-mahdhun (hak anak yang diasuh).
Masalahnya, cara kita membuktikan belum ikut bergeser. Perkara hadhanah masih diperiksa seperti sengketa hak orang tua: siapa yang dalilnya lebih terbukti. Saksi hampir selalu keluarga atau kerabat salah satu pihak, dan masing-masing menggambarkan pihak lawan sebagai pengasuh yang lalai. Anak, yang hidupnya dipertaruhkan, hadir hanya sebagai nama dalam posita. Hakim akhirnya menimbang dua cerita tentang anak, bukan anak itu sendiri.
Descente: Cara Hakim Masuk ke Dunia Anak
Pemeriksaan setempat lazim dikenal dalam sengketa tanah. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 menekankannya agar objek sengketa tidak kabur saat putusan dieksekusi. Karena itu, sebagian kalangan memandang descente dalam perkara anak sebagai sesuatu yang janggal, bahkan sia-sia: anak bukan bidang tanah, ia bisa dipindahkan kapan saja.
Keberatan itu keliru membaca tujuan. Pasal 153 HIR/180 RBg tidak membatasi descente pada benda. Ketentuan itu memberi ruang kepada hakim untuk memeriksa di tempat bila dipandang perlu, agar memperoleh keterangan tambahan. Pasal 439 KUHPerdata bahkan mewajibkan pemeriksaan di rumah orang yang dimintakan pengampuan bila ia tidak mampu datang. Jika undang-undang mau mendatangi orang dewasa yang tidak cakap, sulit menolak alasan untuk mendatangi anak.
Praktiknya pun sudah ada. Mardi Candra dkk. dalam bukunya (2023) mencatat sejumlah putusan yang menempuh descente dalam sengketa hak asuh, antara lain di PA Tanggamus, PA Pasir Pangaraian, PA Pasuruan, PA Depok, PA Sungguminasa, dan PA Jakarta Barat. Alasannya berulang: anak tidak dapat dihadirkan ke persidangan, dan hakim belum merasa terang tentang kondisi objektif anak.
Dua dari putusan itu memperlihatkan apa yang hanya bisa ditemukan di lapangan. Di Pasir Pangaraian (Nomor 585/Pdt.G/2020/PA.Ppg), majelis membandingkan rumah ayah dan rumah ibu. Namun temuan yang paling menentukan bukan soal rumah. Saat majelis mencoba mendamaikan, sang ibu berkata kasar, membanting kursi, dan menendang pot bunga, di hadapan majelis dan kedua anaknya. Tidak ada saksi yang mampu menggambarkan hal itu sejelas penglihatan langsung.
Di Sungguminasa (Nomor 419/Pdt.G/2022/PA.Sgm), descente justru berujung pada penolakan gugatan. Majelis mendapati anak tinggal nyaman bersama ibunya, dengan kamar, meja belajar, dan lingkungan yang baik. Anak menyatakan bersedia berkunjung ke rumah ayahnya, tetapi tidak untuk menginap. Descente, dengan kata lain, tidak memihak Penggugat. Ia memihak keadaan yang paling baik bagi anak, termasuk keadaan yang sudah ada.
Di sinilah perlu satu kehati-hatian. Descente dalam perkara hadhanah bukan untuk lomba fasilitas rumah. Kamar khusus anak, jarak ke masjid, atau halaman bermain memang mudah dinilai, tetapi itu ukuran kemampuan ekonomi, bukan mutu pengasuhan. Bila indikator semacam itu dijadikan penentu, orang tua yang lebih mampu hampir selalu menang.
Yang semestinya diamati adalah relasi anak dengan pengasuhnya, cara anak berbicara ketika ia merasa aman, siapa yang sehari-hari mampu mengurusnya secara penuh, mulai dari makanan hingga pakaian, dan jaringan pendukung di sekitarnya: nenek, tetangga, sekolah. Untuk itu hakim juga dapat melibatkan psikolog, pekerja sosial, atau UPTD PPA sebagaimana dimungkinkan Pasal 211 Rv, serta menggali keterangan tetangga tentang keseharian kedua orang tua.
Joint Custody: Diuji di Lapangan, Bukan Dijadikan Jalan Tengah
Kasus hak asuh anak di Sungguminasa, di saat anak menyatakan mau berkunjung tetapi tidak mau menginap, menyentuh perdebatan yang lebih luas: pengasuhan bersama (joint custody). Gagasan ini kian sering diusulkan, dan alasannya tidak lemah. Penelitian di Swedia menemukan anak yang tinggal bergantian di rumah ayah dan ibu mengalami keluhan psikosomatis lebih sedikit dibanding anak yang hanya tinggal dengan satu orang tua (Bergström dkk., 2015). Di dalam negeri, Triyono dan Asmuni (2023) bahkan mengusulkan agar joint custody dijadikan norma baru di Indonesia, dengan memberi ruang kepada hakim untuk mempertimbangkannya sebagai kepentingan terbaik anak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
Namun data semacam itu menyimpan catatan penting. Keluarga yang memilih pengasuhan bersama umumnya sudah lebih kooperatif sejak awal. Kajian di Flanders, Belgia, menemukan bahwa dalam konflik tinggi dan relasi orang tua–anak yang buruk, pengasuhan bersama justru dapat berkaitan dengan menurunnya kesejahteraan anak. Jarak antar-rumah, sekolah, teman sebaya, dan usia anak ikut menentukan. Pengasuhan bersama yang berhasil di kota kecil Skandinavia belum tentu cocok bagi anak yang harus berpindah antar-kecamatan setiap pekan, dengan dua orang tua yang masih saling menggugat.
Meski begitu, usulan Triyono dan Asmuni tetap patut disimak, terutama karena keduanya menegaskan bahwa joint custody tidak harus berarti pembagian waktu dan tempat tinggal anak secara sama rata. Ada pengasuhan bersama secara hukum (legal custody), ketika kedua orang tua sama-sama memutuskan soal pendidikan, kesehatan, dan agama anak. Ada pula pengasuhan bersama secara fisik (physical custody), ketika anak tinggal bergantian di dua rumah. Bentuk pertama sejalan dengan semangat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan tidak menuntut anak berpindah tempat tinggal. Risiko yang perlu diuji ada pada bentuk kedua. Salah satu contoh jadwal yang mereka tawarkan, pola 2-2-3, berarti anak berpindah rumah beberapa kali dalam sepekan.
Karena itu, persoalannya bukan setuju atau menolak joint custody. Persoalannya adalah kapan ia dijatuhkan karena memang layak, dan kapan ia dijatuhkan sebagai jalan tengah untuk meredakan kedua orang tua. Yang kedua berisiko membuat anak membayar harga dari rasa adil orang tuanya. Kelayakan itu tidak bisa diukur dari meja sidang. Ia harus dilihat: seberapa jauh dua rumah itu, ke mana anak bersekolah, dan bagaimana ia diterima di masing-masing rumah. Triyono dan Asmuni benar bahwa jalan tercepat menuju pengasuhan bersama adalah keberanian hakim menimbangnya dari fakta persidangan. Tulisan ini menambahkan satu hal: fakta itu tidak cukup didengar di ruang sidang, tetapi perlu dilihat di tempat anak tinggal. Descente adalah alat untuk melihatnya.
Ketika Tergugat Tidak Hadir
Kebutuhan akan descente paling terasa ketika Tergugat tidak pernah datang. Dalam perkara harta, ketidakhadiran Tergugat cukup dipahami sebagai pelepasan hak untuk membantah. Dalam perkara hadhanah, logika itu tidak sepenuhnya berlaku. Yang dipertaruhkan bukan hak Tergugat, melainkan hak anak, dan anak tidak pernah melepaskan apa pun.
Pasal 125 HIR/149 RBg sendiri tidak memerintahkan hakim mengabulkan gugatan verstek begitu saja. Gugatan harus beralasan dan tidak melawan hak. Dalam perkara anak, menguji “beralasan” berarti memastikan bahwa penetapan pengasuhan memang baik bagi anak, bukan sekadar bahwa dalil Penggugat tidak dibantah. Ketika tidak ada pihak yang membantah, hakim adalah satu-satunya yang tersisa untuk menjaga kepentingan anak.
Descente dalam keadaan ini tetap tunduk pada hukum acara. Tergugat harus dipanggil secara resmi dan patut untuk agenda itu, dan bila tetap tidak hadir tanpa alasan sah, pemeriksaan dapat berjalan tanpa bantahannya. Biaya pemeriksaan yang diperintahkan hakim dibebankan kepada pihak yang ditentukan hakim (Pasal 214 ayat (2) Rv). Keterbatasannya juga perlu diakui: bila anak tinggal bersama Tergugat yang menolak hadir, pelibatan aparat desa dan pekerja sosial menjadi penting agar pemeriksaan tidak hanya melihat satu sisi.
Menutup Jarak antara Hakim dan Anak
Descente dalam perkara anak masih bergantung pada inisiatif majelis. Belum ada pedoman yang menjawab kapan ia perlu, apa yang diamati, dan bagaimana mendengar anak tanpa menekannya. Akibatnya, praktik yang baik tetap menjadi praktik segelintir majelis.
Mahkamah Agung dapat menutup celah itu dengan pedoman teknis sederhana, setidaknya memuat:
- Keadaan yang menjadikan descente patut dipertimbangkan, seperti anak tidak dapat dihadirkan, keterangan para pihak saling bertentangan, atau Tergugat tidak hadir;
- Daftar pengamatan yang berpusat pada anak, bukan pada kemewahan rumah;
- Tata cara mendengar anak di ruang yang aman baginya, termasuk anak yang belum mumayyiz;
- Mekanisme pelibatan psikolog, pekerja sosial, dan UPTD PPA.
Anak tidak dapat datang ke ruang sidang untuk membela kepentingannya. Maka hakimlah yang perlu datang kepadanya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

