Hutan tidak hanya menyimpan karbon. Di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, sumber air, kehidupan satwa, serta hubungan sosial dan kebudayaan masyarakat yang telah terbentuk selama beberapa generasi. Namun, di tengah krisis iklim, fungsi alam tersebut memperoleh dimensi ekonomi baru. Kemampuan hutan menyerap dan menyimpan karbon mulai dihitung, diverifikasi, dan diperdagangkan melalui mekanisme pasar karbon.
Perkembangan ini memperoleh momentum dalam 31st Conference of the Parties (COP31) di Antalya, Türkiye, November 2026. Melalui Indonesia Pavilion, Indonesia memperkenalkan 30 proyek karbon strategis dalam inisiatif Carbon Connection (CarbonNex) untuk memperluas pembiayaan aksi iklim dan investasi lingkungan.
Langkah tersebut memperlihatkan besarnya peluang ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia melalui kekayaan ekosistemnya. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Ketika karbon telah memiliki harga, siapa yang memastikan bahwa hutan tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi dan bahwa nilai ekologis serta kepentingan masyarakat tetap terlindungi?
Pertanyaan ini penting karena perdagangan karbon mengandung dua kemungkinan. Ia dapat menjadi instrumen pembiayaan yang memperkuat perlindungan lingkungan, tetapi juga berisiko berubah menjadi proyek kapitalisasi alam apabila keberhasilannya hanya diukur dari jumlah kredit karbon dan nilai transaksi finansial.
Karena itu, tantangan Indonesia bukan sekadar membangun pasar karbon yang kompetitif, melainkan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut benar-benar menghasilkan manfaat ekologis dan keadilan sosial.
Ketika Perlindungan Alam Memasuki Logika Pasar
Pasar karbon berkembang sebagai instrumen ekonomi untuk memberikan insentif terhadap pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca. Melalui mekanisme tersebut, hasil mitigasi yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh nilai ekonomi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pasal 6 Persetujuan Paris 2015 menyediakan landasan bagi kerja sama internasional melalui mekanisme pasar dan nonpasar. Di Indonesia, kerangka pengaturannya diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Instrumen ini berpotensi menyediakan sumber pembiayaan bagi perlindungan hutan, rehabilitasi lahan, dan pemulihan ekosistem. Namun, memperdagangkan hasil mitigasi tidak identik dengan memulihkan lingkungan.
Suatu transaksi karbon dapat dinyatakan berhasil secara finansial ketika unit karbon berpindah kepemilikan dan pembayaran dilakukan. Akan tetapi, keberhasilan ekologis membutuhkan pembuktian yang berbeda. Apakah pengurangan emisi benar-benar terjadi? Apakah manfaatnya bertahan? Apakah aktivitas yang menghasilkan emisi justru berpindah ke tempat lain? Apakah ekosistem dan masyarakat memperoleh manfaat yang dijanjikan?
Dalam tata kelola karbon, persoalan tersebut berkaitan dengan additionality, permanence, leakage, dan double counting. Prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk mencegah perdagangan karbon hanya menghasilkan klaim pengurangan emisi yang tidak didukung kondisi nyata.
Namun, integritas penghitungan karbon saja belum mencukupi.
Hutan yang menghasilkan kredit karbon tetap dapat menghadapi persoalan kerusakan habitat, penurunan keanekaragaman hayati, atau konflik penguasaan lahan. Bahkan, kegiatan yang secara administratif diklaim mendukung mitigasi perubahan iklim belum tentu menghasilkan manfaat yang adil bagi masyarakat yang selama ini menjaga kawasan tersebut.
Di sinilah muncul risiko komodifikasi lingkungan. Alam mulai dinilai terutama berdasarkan nilai ekonominya, sementara fungsi ekologis dan sosial yang tidak mudah dikonversi menjadi harga berpotensi terabaikan.
Pasar karbon seharusnya menjadi sarana untuk membiayai perlindungan alam, bukan menjadikan alam semata-mata objek transaksi.
Pemulihan Ekosistem dan Keadilan Sosial sebagai Ukuran Keberhasilan
Dalam pemikiran ekonomi lingkungan, pemberian nilai ekonomi terhadap jasa ekosistem dapat membantu memperhitungkan manfaat alam yang selama ini tidak tercermin dalam mekanisme pasar. Namun, pengakuan terhadap nilai ekonomi tidak berarti seluruh nilai alam dapat direduksi menjadi uang.
Aldo Leopold, melalui pemikirannya tentang land ethic dalam A Sand County Almanac (1949), mengingatkan pentingnya memandang tanah, air, tumbuhan, dan satwa sebagai bagian dari komunitas ekologis yang memiliki hubungan saling bergantung.
Pemikiran tersebut relevan untuk mempertanyakan paradigma pembangunan yang menilai keberhasilan perlindungan alam hanya melalui besarnya keuntungan ekonomi.
Dalam konteks perdagangan karbon, orientasi tata kelola perlu dibangun di atas tiga ukuran keberhasilan yang saling berkaitan.
Pertama, integritas mitigasi, yaitu memastikan bahwa pengurangan atau penyerapan emisi dapat dibuktikan melalui metode ilmiah yang kredibel dan verifikasi yang transparan.
Kedua, integritas ekologis, yaitu memastikan bahwa kegiatan karbon tidak mengorbankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, serta mendorong pemulihan lingkungan apabila kegiatan tersebut memang ditujukan untuk tujuan restorasi.
Ketiga, keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa masyarakat yang terdampak memperoleh perlindungan hak, kesempatan berpartisipasi, serta pembagian manfaat yang adil.
Ketiganya harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan perdagangan karbon, bukan sekadar konsekuensi tambahan setelah transaksi selesai.
Sebagai contoh, suatu kawasan hutan yang dikelola masyarakat dapat menghasilkan manfaat mitigasi dan nilai ekonomi karbon. Namun, keberhasilan proyek tidak seharusnya dinilai hanya dari jumlah kredit yang diterbitkan. Perlu pula dipastikan bahwa pengelolaan kawasan menghormati hak masyarakat, mempertahankan fungsi ekologis, dan memberikan manfaat ekonomi secara transparan.
Persoalan yang sama muncul dalam pengembangan karbon biru pada ekosistem mangrove dan padang lamun. Nilainya tidak hanya terletak pada kemampuan menyimpan karbon, tetapi juga pada perlindungan wilayah pesisir, habitat berbagai spesies, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.
Karena itu, tata kelola perdagangan karbon membutuhkan mekanisme pembagian manfaat (benefit-sharing), perlindungan sosial dan lingkungan (safeguards), serta pemantauan ekologis yang tidak berhenti setelah unit karbon diperdagangkan.
Prinsip polluter pays juga tetap relevan untuk mencegah kesalahpahaman bahwa pembelian kredit karbon dengan sendirinya menghapus tanggung jawab hukum atas pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Pada titik ini, perdagangan karbon perlu dipahami sebagai instrumen pelengkap pengendalian perubahan iklim, bukan pengganti kewajiban mengurangi emisi, mencegah kerusakan, atau memulihkan lingkungan berdasarkan hukum.
Menjaga Integritas Karbon melalui Hukum dan Peradilan
Perkembangan perdagangan karbon membawa tantangan baru bagi hukum Indonesia. Nilai ekonomi karbon dapat melahirkan hubungan hukum yang kompleks, termasuk mengenai penguasaan hak terkait karbon, pembagian manfaat, keabsahan hasil mitigasi, pelaksanaan kontrak, serta pertanggungjawaban apabila terjadi kerusakan lingkungan.
Penguatan tata kelola nasional menjadi penting agar perdagangan karbon tidak hanya memberikan kepastian bagi investor, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan dan masyarakat.
Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, pengembangan Sistem Registri Unit Karbon, serta pengawasan perdagangan karbon melalui Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari kerangka kelembagaan yang perlu terus diperkuat dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif.
Namun, mekanisme administratif dan pasar tidak selalu dapat menyelesaikan seluruh persoalan hukum. Ketika suatu kegiatan menimbulkan sengketa mengenai hak masyarakat, pelanggaran kewajiban lingkungan, atau kerugian ekologis, lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk memeriksanya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.
Dalam konteks demikian, hakim harus mampu membedakan legitimasi ekonomi suatu transaksi dengan legalitas kegiatan yang mendasarinya. Keberadaan kredit karbon atau sertifikasi pengurangan emisi tidak secara otomatis membuktikan bahwa suatu kegiatan telah memenuhi seluruh kewajiban perlindungan lingkungan hidup.
Sebaliknya, pengadilan juga harus menilai secara objektif manfaat mitigasi yang relevan dan telah terbukti, tanpa berprasangka bahwa seluruh kegiatan perdagangan karbon pasti merugikan lingkungan.
Persoalan tersebut membutuhkan kemampuan memahami bukti ilmiah, metode penghitungan karbon, valuasi jasa ekosistem, serta hubungan antara manfaat mitigasi dan dampak ekologis yang dipersoalkan.
Di sinilah pendidikan hakim lingkungan hidup memperoleh relevansi baru. Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Mahkamah Agung perlu terus mengembangkan pemahaman mengenai instrumen ekonomi lingkungan, integritas pasar karbon, keanekaragaman hayati, dan perlindungan hak masyarakat.
Pendidikan tersebut tidak dimaksudkan menjadikan hakim sebagai pengatur pasar karbon, melainkan memperkuat kemampuannya untuk mengadili sengketa secara independen, berbasis bukti, dan sesuai hukum.
COP31 memperlihatkan bahwa instrumen ekonomi semakin memperoleh tempat dalam upaya global menghadapi perubahan iklim. Indonesia mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan perdagangan karbon sebagai sumber pembiayaan perlindungan lingkungan.
Namun, peluang tersebut harus dijalankan dengan prinsip yang jelas. Nilai transaksi tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan. Integritas ekologis, pemulihan ekosistem, dan keadilan sosial harus tetap menjadi tujuan yang menentukan arah tata kelola perdagangan karbon.
Sebab, ketika karbon memiliki harga, tugas hukum bukan sekadar melindungi nilai transaksinya, tetapi memastikan bahwa alam tidak kehilangan nilainya dan masyarakat tidak kehilangan keadilannya.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

