Suatu hari nanti, barangkali tidak lama lagi, seorang Ketua Pengadilan Negeri akan menerima berkas yang belum pernah ada di meja kita sebelumnya. Bukan surat pelimpahan perkara, bukan permohonan penahanan, melainkan permohonan pengesahan sebuah perjanjian. Isinya kesepakatan antara Penuntut Umum dan sebuah korporasi: penuntutan ditunda, dengan syarat korporasi itu memulihkan kerugian, membenahi tata kelolanya, dan melapor secara berkala. Ketua pengadilan lalu menunjuk seorang hakim tunggal, dan sidang ditetapkan paling lama tiga hari kemudian.
Hakim yang ditunjuk itu akan bekerja sungguh-sungguh. Undang-undang memerintahkannya demikian. Pasal 328 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan pengadilan menggelar sidang untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian sebelum disahkan. Ayat (8) memerintahkannya mempertimbangkan empat hal: apakah syaratnya sesuai peraturan perundang-undangan, apakah kewajibannya proporsional, bagaimana dampaknya terhadap korban dan lingkungan hidup, dan apakah korporasi itu sanggup memenuhinya. Ayat (9) memberinya ruang meminta keterangan tambahan. Bila yakin, persetujuannya dituangkan dalam penetapan menurut ayat (10). Bila tidak, menurut ayat (11) perkara dilanjutkan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.
Sampai di situ semuanya rapi. Pembentuk undang-undang jelas tidak menghendaki pengadilan sekadar menstempel. Lima ayat disediakan untuk memastikan hakim benar-benar menguji.

Lalu mari kita lanjutkan ceritanya.
Dua tahun berlalu. Penuntut Umum berpendapat korporasi itu gagal memenuhi kewajibannya cicilannya tersendat, instalasinya belum berdiri. Maka penuntutan dilanjutkan. Hakim yang dahulu memeriksa dan menandatangani penetapan itu tidak dipanggil, tidak diberi berkas, tidak diminta pendapat. Ia baru tahu ketika perkaranya masuk kembali ke pengadilan sebagai perkara biasa. Penetapan yang dahulu ia keluarkan dengan susah payah berakhir tanpa pernah disentuh siapa pun.
Itu bukan penyimpangan. Itu justru yang dikehendaki undang-undang. Pasal 328 ayat (15) menyatakan bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan, Penuntut Umum berwenang melanjutkan proses penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan.
Ganjilnya baru benar-benar terasa bila ayat itu kita sandingkan dengan ayat (13). Di sana diatur bahwa apabila korporasi berhasil memenuhi seluruh kewajibannya, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut –dengan penetapan pengadilan. Artinya, jalan menuju akhir yang baik harus melewati hakim, sedangkan jalan menuju akhir yang buruk tidak. Padahal kemungkinan kedua itulah yang berakibat lebih berat bagi korporasi, dan justru yang paling mungkin diperselisihkan.
Sebab pertanyaannya tidak sesederhana kelihatannya. Korporasi sudah membayar empat puluh lima dari lima puluh miliar–apakah itu kegagalan? Keterlambatannya terjadi karena izin lingkungannya tertahan di instansi lain–apakah itu kegagalan? Cicilannya macet karena perusahaan dan jaksa berselisih soal cara menghitung kerugian — apakah itu kegagalan? Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang sehari-hari kita jawab di ruang sidang. Dalam ayat (15), semuanya dijawab oleh satu pihak saja. Ayat (17) memang membuka keberatan atau perlawanan atas pelanggaran prosedur, tetapi tidak ada forum untuk menguji apakah kegagalan itu sungguh terjadi.
Kita punya perbandingan yang sangat dekat dalam praktik kita sendiri. Bila para pihak berdamai di muka hakim dan perdamaian itu dikuatkan dengan akta, lalu salah satu pihak merasa pihak lain ingkar, ia tidak boleh membatalkan perdamaian itu menurut penilaiannya sendiri dan menghidupkan kembali gugatan yang lama. Ia harus kembali ke pengadilan. Dalam Pasal 328, justru sebaliknya yang dibenarkan: satu pihak boleh menyatakan sendiri bahwa kesepakatan telah bubar, dan penetapan hakim ikut bubar bersamanya.
Sebagian pembaca tentu bertanya, bukankah Mahkamah Agung sudah menerbitkan pedomannya. Benar, dan pedoman itu baik. Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 memuat sembilan butir tentang sidang pemeriksaan perjanjian ini: penunjukan hakim tunggal, tenggat tiga hari, kehadiran tersangka atau terdakwa, kewenangan hakim memerintahkan Penuntut Umum memanggil pihak lain yang berkepentingan, pemeriksaan syarat menurut ayat (8) dan ayat (12), rumusan amar bagi persetujuan maupun penolakan, pelaksanaan kewenangan memantau, dan pencatatan resmi setiap perjanjian.
Tetapi bacalah urutan itu sampai habis. Kesembilan butir tersebut berhenti pada pemantauan dan pencatatan. Tidak satu butir pun menyinggung apa yang terjadi apabila korporasi dianggap gagal. Tahap pengakhiran perjanjian sama sekali tidak tersentuh.
Itu bukan kelalaian penyusunnya. Itu memang di luar jangkauannya. Surat edaran adalah petunjuk Ketua Mahkamah Agung kepada badan peradilan di bawahnya –lihat saja daftar tujuannya. Ia mengikat hakim, dan hanya hakim. Terhadap Penuntut Umum ia tidak berdaya sama sekali, bukan karena tingkatannya lebih rendah dari undang-undang, melainkan karena pihak yang hendak diatur memang bukan alamatnya. Peraturan pelaksana setinggi apa pun tidak akan mengubah keadaan ini. Yang perlu diubah adalah undang-undangnya.
Negara lain sudah lebih dahulu menyadari hal ini. Di Inggris, Schedule 17 Crime and Courts Act 2013 menentukan bahwa dugaan pelanggaran perjanjian diajukan penuntut kepada pengadilan, dan pengadilanlah yang memutuskan perjanjian itu diakhiri atau tidak. Kanada menempuh jalan yang sama melalui remediation agreement dalam Criminal Code, yang menentukan bahwa pengakhiran karena pelanggaran hanya terjadi melalui penetapan pengadilan atas permohonan penuntut. Pada kedua sistem itu penuntut tetap memegang inisiatif, tetapi tidak memegang kata akhir. Indonesia sebenarnya sudah memilih jalan yang sama ketika menjadikan penetapan pengadilan sebagai syarat keabsahan-hanya saja berhenti di tengah jalan.
Dan ini bukan persoalan yang masih jauh. Pada 4 Mei 2026, Pengadilan Negeri Serang mengesahkan Perjanjian Penundaan Penuntutan yang pertama di Indonesia, terhadap sebuah korporasi penggilingan baja yang diduga membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan, dengan jangka penundaan enam bulan. Tahap pengesahan telah dilalui sebagaimana dikehendaki undang-undang. Tetapi bila jangka itu berakhir dan Penuntut Umum berpendapat kewajibannya tidak terpenuhi, ayat (15) tidak menyediakan jalan untuk kembali kepada hakim yang mengesahkannya. Praktik sedang berjalan lebih cepat daripada kesiapan normanya.
Perbaikannya tidak rumit. Ayat (15) cukup diubah sehingga apabila Penuntut Umum berpendapat terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban, ia mengajukan permohonan pengakhiran kepada pengadilan yang dahulu mengeluarkan penetapan. Pengadilan memeriksa dalam sidang singkat dengan mendengar kedua belah pihak, lalu mengeluarkan penetapan yang memuat alasan–mengakhiri perjanjian dan memerintahkan penuntutan dilanjutkan, atau menyatakan perjanjian tetap berlaku. Sekalian pula, kewenangan memantau pada ayat (14) perlu dilengkapi kewajiban pelaporan berkala kepada hakim pemantau, dan hak mengajukan keberatan pada ayat (17) perlu diperluas kepada korban serta masyarakat terdampak, yang saat ini sama sekali tidak diberi saluran.
Sambil menunggu itu, ada yang dapat kita kerjakan sendiri dalam batas kewenangan kita. Penetapan pengesahan dapat memuat klausul yang mewajibkan laporan pelaksanaan disampaikan secara berkala kepada hakim pemantau, sehingga kewenangan memantau itu memperoleh isi. Tetapi saya tidak hendak membesar-besarkan: itu tambalan, bukan obat. Selama ayat (15) berbunyi sebagaimana adanya, tidak ada klausul penetapan yang dapat menghalangi penuntutan dilanjutkan.
Perjanjian Penundaan Penuntutan adalah gagasan yang baik, dan saya menyambutnya. Ia membuka jalan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola korporasi tanpa menempuh persidangan yang panjang dan melelahkan. Ia sejalan dengan arah hukum pidana yang tidak lagi berhenti pada penjeraan. Justru karena gagasannya baik, ia perlu dijaga agar tidak berubah menjadi ruang perundingan yang luput dari pengawasan.
Kita terbiasa mengatakan bahwa hakim berbicara melalui putusannya. Dalam mekanisme ini, hakim diberi kesempatan berbicara pada pembukaan, lalu disuruh diam pada penutupan. Padahal kontrol yudisial yang dibangun dengan cermat pada tahap pengesahan, tetapi berhenti sebelum tahap pengakhiran, pada akhirnya bukanlah kontrol. Ia hanya pengesahan.
Bahan Bacaan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 beserta Lampirannya, ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026.
- Crime and Courts Act 2013 (Inggris), Schedule 17.
- Criminal Code (Kanada), R.S.C. 1985 c. C-46, Part XXII.1 tentang Remediation Agreements.
- Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg tanggal 4 Mei 2026.
- Febby Mutiara Nelson, Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- A. N. Mulyana, Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

