Close Menu
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Problematika Penggunaan Generative Artificial Intelligence oleh Hakim dalam Penyusunan Ratio Decidendi

November 17, 2026

Benteng Kesehatan Pengadilan: Tim Medis Tanjung Baru Datangi PA Baturaja Untuk Deteksi Dini Penyakit

November 17, 2026

Implementasi Kode Etik Hakim dalam Perkara Lingkungan Hidup Berbasis Risiko: Integritas sebagai Fondasi Penegakan Keadilan

November 17, 2026
Instagram YouTube
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Suara BSDKSuara BSDK
  • Beranda
  • Artikel
  • Berita
  • Features
  • Sosok
  • Filsafat
  • Roman
  • Satire
  • Video
  • Liputan Khusus
Home » Hakim yang Mengesahkan, Siapa yang Mengakhiri?

Hakim yang Mengesahkan, Siapa yang Mengakhiri?

SunotoBy SunotoNovember 17, 2026 · 12:14 WIB7 Mins ReadNo Comments
Share
Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp

Suatu hari nanti, barangkali tidak lama lagi, seorang Ketua Pengadilan Negeri akan menerima berkas yang belum pernah ada di meja kita sebelumnya. Bukan surat pelimpahan perkara, bukan permohonan penahanan, melainkan permohonan pengesahan sebuah perjanjian. Isinya kesepakatan antara Penuntut Umum dan sebuah korporasi: penuntutan ditunda, dengan syarat korporasi itu memulihkan kerugian, membenahi tata kelolanya, dan melapor secara berkala. Ketua pengadilan lalu menunjuk seorang hakim tunggal, dan sidang ditetapkan paling lama tiga hari kemudian.

Hakim yang ditunjuk itu akan bekerja sungguh-sungguh. Undang-undang memerintahkannya demikian. Pasal 328 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mewajibkan pengadilan menggelar sidang untuk menilai kelayakan dan keabsahan perjanjian sebelum disahkan. Ayat (8) memerintahkannya mempertimbangkan empat hal: apakah syaratnya sesuai peraturan perundang-undangan, apakah kewajibannya proporsional, bagaimana dampaknya terhadap korban dan lingkungan hidup, dan apakah korporasi itu sanggup memenuhinya. Ayat (9) memberinya ruang meminta keterangan tambahan. Bila yakin, persetujuannya dituangkan dalam penetapan menurut ayat (10). Bila tidak, menurut ayat (11) perkara dilanjutkan ke persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.

Sampai di situ semuanya rapi. Pembentuk undang-undang jelas tidak menghendaki pengadilan sekadar menstempel. Lima ayat disediakan untuk memastikan hakim benar-benar menguji.

Lalu mari kita lanjutkan ceritanya.

Dua tahun berlalu. Penuntut Umum berpendapat korporasi itu gagal memenuhi kewajibannya cicilannya tersendat, instalasinya belum berdiri. Maka penuntutan dilanjutkan. Hakim yang dahulu memeriksa dan menandatangani penetapan itu tidak dipanggil, tidak diberi berkas, tidak diminta pendapat. Ia baru tahu ketika perkaranya masuk kembali ke pengadilan sebagai perkara biasa. Penetapan yang dahulu ia keluarkan dengan susah payah berakhir tanpa pernah disentuh siapa pun.

Itu bukan penyimpangan. Itu justru yang dikehendaki undang-undang. Pasal 328 ayat (15) menyatakan bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan, Penuntut Umum berwenang melanjutkan proses penuntutan tanpa memerlukan persetujuan tambahan.

Ganjilnya baru benar-benar terasa bila ayat itu kita sandingkan dengan ayat (13). Di sana diatur bahwa apabila korporasi berhasil memenuhi seluruh kewajibannya, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut –dengan  penetapan pengadilan. Artinya, jalan menuju akhir yang baik harus melewati hakim, sedangkan jalan menuju akhir yang buruk tidak. Padahal kemungkinan kedua itulah yang berakibat lebih berat bagi korporasi, dan justru yang paling mungkin diperselisihkan.

Sebab pertanyaannya tidak sesederhana kelihatannya. Korporasi sudah membayar empat puluh lima dari lima puluh miliar–apakah itu kegagalan? Keterlambatannya terjadi karena izin lingkungannya tertahan di instansi lain–apakah itu kegagalan? Cicilannya macet karena perusahaan dan jaksa berselisih soal cara menghitung kerugian — apakah itu kegagalan? Pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang sehari-hari kita jawab di ruang sidang. Dalam ayat (15), semuanya dijawab oleh satu pihak saja. Ayat (17) memang membuka keberatan atau perlawanan atas pelanggaran prosedur, tetapi tidak ada forum untuk menguji apakah kegagalan itu sungguh terjadi.

Baca Juga  Implementasi Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Kuhap 2025

Kita punya perbandingan yang sangat dekat dalam praktik kita sendiri. Bila para pihak berdamai di muka hakim dan perdamaian itu dikuatkan dengan akta, lalu salah satu pihak merasa pihak lain ingkar, ia tidak boleh membatalkan perdamaian itu menurut penilaiannya sendiri dan menghidupkan kembali gugatan yang lama. Ia harus kembali ke pengadilan. Dalam Pasal 328, justru sebaliknya yang dibenarkan: satu pihak boleh menyatakan sendiri bahwa kesepakatan telah bubar, dan penetapan hakim ikut bubar bersamanya.

Sebagian pembaca tentu bertanya, bukankah Mahkamah Agung sudah menerbitkan pedomannya. Benar, dan pedoman itu baik. Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 memuat sembilan butir tentang sidang pemeriksaan perjanjian ini: penunjukan hakim tunggal, tenggat tiga hari, kehadiran tersangka atau terdakwa, kewenangan hakim memerintahkan Penuntut Umum memanggil pihak lain yang berkepentingan, pemeriksaan syarat menurut ayat (8) dan ayat (12), rumusan amar bagi persetujuan maupun penolakan, pelaksanaan kewenangan memantau, dan pencatatan resmi setiap perjanjian.

Tetapi bacalah urutan itu sampai habis. Kesembilan butir tersebut berhenti pada pemantauan dan pencatatan. Tidak satu butir pun menyinggung apa yang terjadi apabila korporasi dianggap gagal. Tahap pengakhiran perjanjian sama sekali tidak tersentuh.

Itu bukan kelalaian penyusunnya. Itu memang di luar jangkauannya. Surat edaran adalah petunjuk Ketua Mahkamah Agung kepada badan peradilan di bawahnya –lihat saja daftar tujuannya. Ia mengikat hakim, dan hanya hakim. Terhadap Penuntut Umum ia tidak berdaya sama sekali, bukan karena tingkatannya lebih rendah dari undang-undang, melainkan karena pihak yang hendak diatur memang bukan alamatnya. Peraturan pelaksana setinggi apa pun tidak akan mengubah keadaan ini. Yang perlu diubah adalah undang-undangnya.

Negara lain sudah lebih dahulu menyadari hal ini. Di Inggris, Schedule 17 Crime and Courts Act 2013 menentukan bahwa dugaan pelanggaran perjanjian diajukan penuntut kepada pengadilan, dan pengadilanlah yang memutuskan perjanjian itu diakhiri atau tidak. Kanada menempuh jalan yang sama melalui remediation agreement dalam Criminal Code, yang menentukan bahwa pengakhiran karena pelanggaran hanya terjadi melalui penetapan pengadilan atas permohonan penuntut. Pada kedua sistem itu penuntut tetap memegang inisiatif, tetapi tidak memegang kata akhir. Indonesia sebenarnya sudah memilih jalan yang sama ketika menjadikan penetapan pengadilan sebagai syarat keabsahan-hanya saja berhenti di tengah jalan.

Dan ini bukan persoalan yang masih jauh. Pada 4 Mei 2026, Pengadilan Negeri Serang mengesahkan Perjanjian Penundaan Penuntutan yang pertama di Indonesia, terhadap sebuah korporasi penggilingan baja yang diduga membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke media lingkungan, dengan jangka penundaan enam bulan. Tahap pengesahan telah dilalui sebagaimana dikehendaki undang-undang. Tetapi bila jangka itu berakhir dan Penuntut Umum berpendapat kewajibannya tidak terpenuhi, ayat (15) tidak menyediakan jalan untuk kembali kepada hakim yang mengesahkannya. Praktik sedang berjalan lebih cepat daripada kesiapan normanya.

Baca Juga  Mengawal Paradigma Baru Peradilan Pidana: Implementasi KUHAP Baru dalam Persidangan Peradilan Militer

Perbaikannya tidak rumit. Ayat (15) cukup diubah sehingga apabila Penuntut Umum berpendapat terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban, ia mengajukan permohonan pengakhiran kepada pengadilan yang dahulu mengeluarkan penetapan. Pengadilan memeriksa dalam sidang singkat dengan mendengar kedua belah pihak, lalu mengeluarkan penetapan yang memuat alasan–mengakhiri perjanjian dan memerintahkan penuntutan dilanjutkan, atau menyatakan perjanjian tetap berlaku. Sekalian pula, kewenangan memantau pada ayat (14) perlu dilengkapi kewajiban pelaporan berkala kepada hakim pemantau, dan hak mengajukan keberatan pada ayat (17) perlu diperluas kepada korban serta masyarakat terdampak, yang saat ini sama sekali tidak diberi saluran.

Sambil menunggu itu, ada yang dapat kita kerjakan sendiri dalam batas kewenangan kita. Penetapan pengesahan dapat memuat klausul yang mewajibkan laporan pelaksanaan disampaikan secara berkala kepada hakim pemantau, sehingga kewenangan memantau itu memperoleh isi. Tetapi saya tidak hendak membesar-besarkan: itu tambalan, bukan obat. Selama ayat (15) berbunyi sebagaimana adanya, tidak ada klausul penetapan yang dapat menghalangi penuntutan dilanjutkan.

Perjanjian Penundaan Penuntutan adalah gagasan yang baik, dan saya menyambutnya. Ia membuka jalan pemulihan kerugian negara dan perbaikan tata kelola korporasi tanpa menempuh persidangan yang panjang dan melelahkan. Ia sejalan dengan arah hukum pidana yang tidak lagi berhenti pada penjeraan. Justru karena gagasannya baik, ia perlu dijaga agar tidak berubah menjadi ruang perundingan yang luput dari pengawasan.

Kita terbiasa mengatakan bahwa hakim berbicara melalui putusannya. Dalam mekanisme ini, hakim diberi kesempatan berbicara pada pembukaan, lalu disuruh diam pada penutupan. Padahal kontrol yudisial yang dibangun dengan cermat pada tahap pengesahan, tetapi berhenti sebelum tahap pengakhiran, pada akhirnya bukanlah kontrol. Ia hanya pengesahan.

Bahan Bacaan

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 beserta Lampirannya, ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 2026.
  • Crime and Courts Act 2013 (Inggris), Schedule 17.
  • Criminal Code (Kanada), R.S.C. 1985 c. C-46, Part XXII.1 tentang Remediation Agreements.
  • Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg tanggal 4 Mei 2026.
  • Febby Mutiara Nelson, Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement dalam Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
  • A. N. Mulyana, Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019.
Sunoto
Kontributor
Sunoto
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

Deferred Prosecution Agreement Hukum Acara Pidana Keadilan Korporasi korporasi kuhap 2025 Pengawasan Yudisial Penuntut Umum Perjanjian Penundaan Penuntutan Reformasi Hukum Pidana UU Nomor 20 Tahun 2025
Share. Facebook Twitter Threads Telegram WhatsApp Copy Link

Related Posts

Problematika Penggunaan Generative Artificial Intelligence oleh Hakim dalam Penyusunan Ratio Decidendi

November 17, 2026

Menggugat Batas Formalitas Perlindungan Hukum dalam Perkara Asal-Usul Anak

November 17, 2026

Menegakkan Keadilan Substantif di Atas Mimbar: Dialektika Teori Mubadalah dan Etika Hukum Islam dalam Dakwah Kontemporer

November 16, 2026
Leave A Reply Cancel Reply


Demo
Top Posts

Menggali Keadilan Adat di Negeri Sembur Paus

November 9, 2026

Notoir Feiten dan Relevansinya Dalam Personalisasi Pengetahuan Era Kini

November 6, 2026

Dari FGD hingga Semangkuk Mi Kuah, BSDK Tunjukkan Wajah Pendidikan Peradilan yang Humanis

October 28, 2026

Adu Domba: Bukan Sekedar Adu Kekuatan

October 23, 2026
Don't Miss

Problematika Penggunaan Generative Artificial Intelligence oleh Hakim dalam Penyusunan Ratio Decidendi

By SugiartoNovember 17, 20260

A. Pendahuluan Teknologi AI yang terus berkembang akan memengaruhi peran manusia, termasuk hakim yang bertugas di…

Benteng Kesehatan Pengadilan: Tim Medis Tanjung Baru Datangi PA Baturaja Untuk Deteksi Dini Penyakit

November 17, 2026

Implementasi Kode Etik Hakim dalam Perkara Lingkungan Hidup Berbasis Risiko: Integritas sebagai Fondasi Penegakan Keadilan

November 17, 2026

Hakim yang Mengesahkan, Siapa yang Mengakhiri?

November 17, 2026 · 12:14 WIB
Stay In Touch
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
Top Trending
Demo

Recent Posts

  • Problematika Penggunaan Generative Artificial Intelligence oleh Hakim dalam Penyusunan Ratio Decidendi
  • Benteng Kesehatan Pengadilan: Tim Medis Tanjung Baru Datangi PA Baturaja Untuk Deteksi Dini Penyakit
  • Implementasi Kode Etik Hakim dalam Perkara Lingkungan Hidup Berbasis Risiko: Integritas sebagai Fondasi Penegakan Keadilan
  • Hakim yang Mengesahkan, Siapa yang Mengakhiri?
  • BSDK MA Sahabat Kampus

Recent Comments

  1. MayraUnadway on Adakah Lembaga Arbitrase di India?
  2. digitech university on Inovasi di Bawah Bayang-bayang Hukum: Belajar dari Sengketa Apple VS. Samsung
  3. Linda on Standar Layanan Unggul di Ujung Jari: PTA Palembang Perketat Penilaian PTSP PA Baturaja Kelas IA
  4. Aman on Kejahatan Siber: Hakim Harus Cermat Menguji Bukti
  5. Dr. Sakwanah on Ketua MS Aceh Apresiasi Pelatihan BSDK, Harapkan Diklat Khusus Hukum Acara Jinayat
Hubungi Kami

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI

Kantor: Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju, Kec. Megamendung
Bogor, Jawa Barat 16770

Kirimkan reportase berita, opini, features dan artikel lainnya ke email suarabsdk.com : 
redpelsuarabsdk@gmail.com

Telepon: (0251) 8249520, 8249522, 8249531, 8249539

Kategori
Beranda Artikel Berita Features Sosok KRITERIA TULISAN
Filsafat Roman Satire Video BALACADAS
Connect With Us
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
Aplikasi Internal
Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 3 Logo 5
Logo 4 Logo 4 Logo 4 Logo 5 Logo 5 Logo 5
Kontributor
  • Avatar photo Ahmad Junaedi
  • Avatar photo Mohammad Khairul Muqorobin
  • Avatar photo Aman
  • Avatar photo Irvan Mawardi
  • Avatar photo Cecep Mustafa
  • Avatar photo Yudhistira Ary Prabowo
  • Avatar photo Muamar Azmar Mahmud Farig
  • Avatar photo Khoiruddin Hasibuan
  • Avatar photo Syailendra Anantya Prawira
  • Avatar photo Ari Gunawan
  • Avatar photo Ghesa Agnanto Hutomo
  • Avatar photo Johanes
  • Avatar photo Muhammad Rizqi Hengki
  • Avatar photo Jatmiko Wirawan
  • Avatar photo Agus Digdo Nugroho
  • Avatar photo Syamsul Arief
  • Avatar photo Dahlan Suherlan
  • Avatar photo Syihabuddin
  • Avatar photo Timbul Bonardo Siahaan
  • Avatar photo Muhammad Adiguna Bimasakti
  • Avatar photo Muhammad Zuchri Nasuha Lubis
  • Avatar photo Taufikurrahman
  • Avatar photo Anton Ahmad Sogiri
  • Avatar photo Cik Basir
  • Avatar photo Zulfahmi
  • Avatar photo Maria Fransiska Walintukan
  • Avatar photo M. Natsir Asnawi
  • Avatar photo Unggul Senoaji
  • Avatar photo Abdi Munawar Daeng Mangagang
  • Avatar photo Bagus Partha Wijaya
  • Avatar photo Muhammad Hanif Ramadhan
  • Avatar photo Adji Prakoso
  • Avatar photo Bintoro Wisnu Prasojo
  • Avatar photo Yoshito Siburian
  • Avatar photo Galang Adhe Sukma
  • Avatar photo Iqbal Lazuardi
  • Avatar photo Sriti Hesti Astiti
  • Avatar photo Ahmad Syahrus Sikti
  • Avatar photo Abdul Azis Ali Ramdlani
  • Avatar photo Harun Maulana
  • Avatar photo Layla Windy Puspita Sari
  • Avatar photo Anisa Yustikaningtiyas
  • Avatar photo Binsar Parlindungan Tampubolon
  • Avatar photo Febby Fajrurrahman
  • Avatar photo Ferdian Permadi
  • Avatar photo Ganjar Prima Anggara
  • Avatar photo I Gusti Lanang Ngurah Sidemen Putra
  • Avatar photo Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Eddy Daulatta Sembiring
  • Avatar photo Eliyas Eko Setyo
  • Avatar photo Firzi Ramadhan
  • Avatar photo Henri Setiawan
  • Avatar photo Itsnaatul Lathifah
  • Avatar photo Jarkasih
  • Avatar photo Marulam J Sembiring
  • Avatar photo Sudiyo
  • Avatar photo Afifah Dwiandini
  • Avatar photo Ardiansyah Iksaniyah Putra
  • Avatar photo Buang Yusuf
  • Avatar photo Garin Purna Sanjaya
  • Avatar photo Tri Indroyono
  • Avatar photo Letkol Chk Agustono, S.H., M.H.
  • Avatar photo Irene Cristna Silalahi
  • Avatar photo Marsudin Nainggolan
  • Avatar photo Maulana Aulia
  • Avatar photo Riki Perdana Raya Waruwu
  • Avatar photo Siti Nadhiroh
  • Avatar photo Muhamad Zaky Albana
  • Avatar photo Fauzan Prasetya
  • Avatar photo Irwan Rosady
  • Avatar photo Khoiriyah Roihan
  • Avatar photo Redaktur SuaraBSDK
  • Avatar photo Sugiarto
  • Avatar photo Teguh Setiyawan
  • Avatar photo Yasin Prasetia
  • Avatar photo Audrey Kartika Putri
  • Avatar photo Azalia Purbayanti Sabana
  • Avatar photo Cok Istri Bhagawanthi Pemayun
  • Avatar photo David Pasaribu
  • Avatar photo Fitriyel Hanif
  • Avatar photo Gerry Geovant Supranata Kaban
  • Avatar photo Gerry Michael Purba
  • Avatar photo K.G. Raegen
  • Avatar photo Rafi Muhammad Ave
  • Avatar photo Rangga Lukita Desnata
  • Avatar photo Rikatama Budiyantie
  • Avatar photo Silveria Supanti
  • Avatar photo Achmad Fikri Oslami
  • Avatar photo Agenda Citra Muhammad
  • Avatar photo Ahmad Fuad Noor Ghufron
  • Avatar photo Achmad Nurul Huda
  • Avatar photo Andro Riski Pradipta
  • Avatar photo Anggi Permana
  • Avatar photo Ang Rijal Amin
  • Avatar photo Armansyah
  • Avatar photo Dedi Putra
  • Avatar photo Dewi Maharati
  • Avatar photo Edi Hudiata
  • Avatar photo Herjuna Praba Wiesesa
  • Avatar photo Hermanto
  • Avatar photo Indarka PP
  • Avatar photo Muhamad Fadillah
  • Avatar photo Nugraha Medica Prakasa
  • Avatar photo Ria Marsella
  • Avatar photo Rizal Arif Fitria
  • Avatar photo Sadana
  • Avatar photo Sahram
  • Avatar photo Saut Erwin Hartono A. Munthe
  • Avatar photo Yusuf Sodhiqin
  • Avatar photo Achmad Pratomo
  • Avatar photo Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo., SH., M.Hum
  • Avatar photo Ahmad Muzayyin Destuladoe
  • Avatar photo Ahmad Faiz Shobir Alfikri
  • Avatar photo Ahmad Farhan Subhi
  • Avatar photo Arie Fitriansyah
  • Avatar photo Arie Guntoro
  • Avatar photo Bismo Jiwo Agung
  • Avatar photo Dharma Setiawan Negara
  • Avatar photo Epri Wahyudi
  • Avatar photo Fajar Widodo
  • Avatar photo Fariz Prasetyo Aji
  • Avatar photo Fauzan Arrasyid
  • Avatar photo Fauzia Rohmah
  • Avatar photo Febry Indra Gunawan Sitorus
  • Avatar photo Hartanto Ariesyandi
  • Avatar photo Idik Saeful Bahri
  • Avatar photo Mardi Candra
  • Avatar photo Muhammad Fadllullah
  • Avatar photo Muhammad Irfan Syahputra
  • Avatar photo Muhammad Amin Putra
  • Avatar photo Niko Wijaya
  • Avatar photo Putra Nova A.S
  • Avatar photo Raden Heru Wibowo Sukaten
  • Avatar photo Rahmad Ramadhan Hasibuan
  • Avatar photo Satria Perdana
  • Avatar photo Trisoko Sugeng Sulistyo
  • Avatar photo Umar Dani
  • Avatar photo Wahyu Budi Santoso
  • Avatar photo Wilmar Ibni Rusydan
  • Avatar photo Abdul Hadi
  • Avatar photo Abiandri Fikri Akbar
  • Avatar photo Abi Zaky Azizi
  • Avatar photo Adimas Leo Firmansah
  • Avatar photo Agus Suharsono
  • Avatar photo Andi Akram
  • Avatar photo Anggiyansyah Nurmanta
  • Avatar photo Arsyawal
  • Avatar photo Ashhab Triono
  • Avatar photo Aulia Rochmani Lazuardi
  • Avatar photo Bagus Sujatmiko
  • Avatar photo Bayu Akbar Wicaksono
  • Avatar photo Chandra Khoirunnas
  • Avatar photo Cuhandi
  • Avatar photo Daniel H. Napitupulu
  • Avatar photo Deka Rachman Budihanto
  • Avatar photo Dendi Sutiyoso
  • Avatar photo Dhea Sutaryana
  • Avatar photo Dismas Lukito Ornasto
  • Avatar photo Enrico Simanjuntak
  • Avatar photo Fadhilah Fauzan, S.H.
  • Avatar photo Fahri Gunawan Siagian
  • Avatar photo Fauziah Rahmah
  • Avatar photo Fery Rochmad Ramadhan
  • Avatar photo Ida Masnita Sigalingging
  • Avatar photo Imaniar
  • Avatar photo Karell Mawla Ibnu Kamali
  • Avatar photo Khalilurrahman
  • Avatar photo Khoirul Anwar
  • Avatar photo Mentari Wahyudihati
  • Avatar photo Misbah
  • Avatar photo Muhamad Deni Saputra
  • Avatar photo Muhamad Ridwan
  • Avatar photo Muhamad Iqbal
  • Avatar photo Nia Chasanah
  • Avatar photo Novritsar Hasintongan Pakpahan
  • Avatar photo Nugraha Wisnu Wijaya
  • Avatar photo Pandu Pradana Wicaksono, S.H.
  • Avatar photo Raden Anggara Kurniawan
  • Avatar photo Rahimulhuda Rizki Alwi
  • Avatar photo Ranggi Adiwangsa Yusron
  • Avatar photo Rifda Aprilia Rusfayanti
  • Avatar photo Muhammad Rijaldy Alwy
  • Avatar photo Rohim
  • Avatar photo Romi Hardhika
  • Avatar photo Samsul Zakaria
  • Avatar photo Siti Anis
  • Avatar photo Sri Nurmina Sari
  • Avatar photo Stefanus Dwi Putra Medisa
  • Avatar photo Sugiri Wiryandono
  • Avatar photo Tetri Mutiara Afsaloka
  • Avatar photo Tri Cahya Indra Permana
  • Avatar photo Yudhi Reksa Perdana
  • Avatar photo Abdul Ghani
  • Avatar photo Ach. Jufri
  • Avatar photo Achmad Cholil
  • Avatar photo Adhlan Fadhilla Ahmad
  • Avatar photo Afif Muchshon
  • Avatar photo Ahadad
  • Avatar photo Ahmad Efendi
  • Avatar photo Ahmad Hodri
  • Avatar photo Ahmad Rikfi Fuadi
  • Avatar photo Ahmad Rizza Habibi
  • Avatar photo Aidil Akbar
  • Avatar photo Alep Priyoambodo
  • Avatar photo Alfajar Nugraha
  • Avatar photo Ali Sobirin
  • Avatar photo Andi Amirah Humairah Ya'kub
  • Avatar photo Anang Riyan Ramadianto
  • Avatar photo Anderson Peruzzi Simanjuntak
  • Avatar photo Andhika Prayoga
  • Avatar photo Andi Muhammad Galib
  • Avatar photo Andi Aswandi Tashar
  • Avatar photo Andrie Gunawan
  • Avatar photo Anna Yulina
  • Avatar photo Annisa Nur Alam
  • Avatar photo Antok Wibowo
  • Avatar photo Arga Febrian
  • Avatar photo Ariansyah
  • Avatar photo Arief Sapto Nugroho
  • Avatar photo Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo
  • Avatar photo Arimurti Kriswibowo
  • Avatar photo Aryaniek Andayani
  • Avatar photo Asep Ridwan Hotoya
  • Avatar photo Bella Puspitawati
  • Avatar photo Bellina Gamelia Sembiring Kembaren
  • Avatar photo Billy Saut Mangoloi
  • Avatar photo Bilma Diffika
  • Avatar photo Bony Daniel
  • Avatar photo Budi Hermanto
  • Avatar photo Budi Suhariyanto
  • Avatar photo Chandra
  • Avatar photo Christopher Hutapea
  • Avatar photo Daniel Saputra
  • Avatar photo Danny Agus Setiyanto
  • Dedi Wigandi
  • Avatar photo Devita Aulia
  • Avatar photo Djoni Witanto
  • Avatar photo Efa Rodiah Nur
  • Avatar photo Effendi Mukhtar
  • Avatar photo Egia Rasido Tarigan
  • Avatar photo Eka Sentausa
  • Avatar photo Engli Thirta Satria
  • Avatar photo Enos Syahputra Sipahutar, S.H., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fahmiron
  • Avatar photo Fahri Bachmid
  • Avatar photo Fahri Soleh
  • Avatar photo Fakhir Tashin Baaj
  • Avatar photo Farhan Al Faris
  • Avatar photo Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.
  • Avatar photo Dr. Fauziati, S.Ag., M.Ag
  • Avatar photo Febriansyah Rozarius
  • Avatar photo Friska Ariesta Aritedi
  • Avatar photo Gineng Pratidina
  • Avatar photo Hanry Ichfan Adityo
  • Avatar photo Peltu Hartono
  • Avatar photo Hasanudin
  • Avatar photo Hastuti
  • Avatar photo Hendro Yatmoko
  • Humas Pengadilan Negeri Sidoarjo
  • Avatar photo Ibnu Abas Ali
  • Avatar photo Ichsan Muhammad
  • Avatar photo I Made Sukadana
  • Indra Tua Hasangapon Harahap
  • Avatar photo Intan Widiastuti
  • Avatar photo Ira Soniawati
  • Avatar photo Irfan Dibar
  • Avatar photo Muhammad Irfansyah
  • Avatar photo Letkol Kum Irwan Tasri, S.H., M.H., M.Han.
  • Avatar photo Iwan Lamganda Manalu
  • Avatar photo Jerry Thomas
  • Avatar photo Jerymia Seky Tanaem
  • Avatar photo Jimmy Maruli Alfian
  • Avatar photo Jusran Ipandi
  • Avatar photo Kadek Dwi Krisna Ananda
  • Avatar photo Khaimi
  • Avatar photo Khoerul Umam
  • Avatar photo Linora Rohayu
  • Avatar photo Made Passek Reza Swandira
  • Avatar photo Marta Satria Putra
  • Avatar photo Marwan Ibrahim Piinga
  • Avatar photo Marwanto
  • Avatar photo Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah
  • Avatar photo Maulia Martwenty Ine
  • Avatar photo Mira Maulidar
  • Avatar photo Misbahul Anwar
  • Avatar photo Muhamad Ainun Najib
  • Avatar photo Muhamad Ilham Azizul Haq
  • Avatar photo Muhamad Saptari
  • Avatar photo Muhammad Muhyi Arrasyid, S.Psi.
  • Avatar photo Muhammad Bagus Tri Prasetyo
  • Avatar photo Muhammad Yusuf
  • Avatar photo Murdian
  • Avatar photo Nadia Yurisa Adila
  • Avatar photo Nisrina Irbah Sati
  • Avatar photo Noak Mispa Sianturi
  • Avatar photo Noor Ichwan Ichlas Ria Adha
  • Avatar photo Novtri Nelli
  • Avatar photo Letkol CHK Nur Sakdi, S.H, M.H.
  • Avatar photo Nur Latifah Hanum
  • Avatar photo Piput Milandsari
Lihat semua kontributor →

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.