Pendahuluan
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara normatif menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip geen straf zonder schuld dan ajaran dualistis yang memisahkan tindak pidana (strafbaar feit) dari pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid). Namun, Penjelasan Pasal 36 justru menimbulkan kerancuan. Penjelasan ayat (1) menyebut kesengajaan dan kealpaan sebagai “bentuk kesalahan”, sedangkan Penjelasan ayat (2) menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.
Apabila dikaji dari aspek ajaran dualistis, formulasi tersebut terkesan mencampuradukkan ranah tindak pidana dan ranah pertanggungjawaban pidana, serta berimplikasi pada jenis putusan yang dijatuhkan pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Tulisan ini akan mengkaji beberapa persoalan: apakah benar kesengajaan maupun kealpaan adalah bentuk kesalahan? JIka bukan, lalu apa bentuk kesalahan yang sesungguhnya? Bagaimana implikasi ada tidaknya kesalahan dalam putusan pengadilan?
Pembahasan
Pada prinsipnya, ajaran dualistis telah memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh menegaskan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dipidana tanpa lebih dahulu melakukan tindak pidana; tetapi jika tindak pidana telah dilakukan, belum tentu ia dapat dipidana. Menurut Saleh, Tindak pidana menunjuk pada perbuatan yang dilarang, sedangkan pertanggungjawaban pidana menunjuk pada keadaan batin pelaku. Kaitannya dengan teori Kesalahan, para ahli hukum pidana telah membaginya ke dalam dua jenis, yaitu: Teori Kesalahan Psikologis yang mensyaratkan adanya kesengajaan dan kealpaan sebagai isyarat psikis dalam setiap tindak pidana dan Teori Kesalahan Normatif yang menjadikan standar norma dalam masyarakat sebagai penilaiannya. Terkait kedua teori kesalahan ini, Saleh menegaskan bahwa kesalahan psikologis haruslah ditinggalkan karena tidak lagi relevan dengan ajaran dualistis, oleh karenanya kesalahan normatif sebagai satu-satunya teori yang paling relevan dalam menilai pertanggungjawaban pidana.
Dalam ajaran monistis, kesalahan psikologis merupakan hubungan antara keadaan psikis si pembuat dan perbuatannya, sehingga kesengajaan dan kealpaan sekaligus menjadi unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pemisahan yang tegas, karena orang yang melakukan tindak pidana pasti melekat pertanggungjawaban pidana. Konstruksi monistis inilah yang secara tidak sadar muncul kembali dalam Penjelasan Pasal 36 KUHP. Penjelasan ayat (1) menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai “bentuk kesalahan” dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, Penjelasan ayat (2) menarik kesengajaan kembali ke ranah tindak pidana dengan menyatakan setiap tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja. Akibatnya, batas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang telah dipisahkan oleh ajaran dualistis kembali menjadi kabur.
Dalam kerangka teori finale Handlungslehre atau Finalismus dari Hans Welzel yang dikutip oleh Wahyu Sudrajat menyimpulkan bahwa kesengajaan dan kealpaan lebih tepat ditempatkan sebagai bagian dari tindak pidana, yaitu sebagai cara dilakukannya suatu perbuatan. Dengan demikian, kesengajaan dan kealpaan tetap harus dibuktikan sebagai bagian dari tindak pidana, tetapi tidak lagi disebut sebagai bentuk kesalahan. Kekosongan bentuk kesalahan dalam ranah pertanggungjawaban pidana inilah yang kemudian oleh Wahyu harus diisi dengan Teori Kesalahan Normatif berbasis kebendaan hukum yang bertumpu pada sikap tidak menghargai kebendaan hukum.
Teori Kesalahan Normatif yang diusulkan oleh Wahyu memaknai bentuk kesalahan sebagai kualitas sikap penghargaan pelaku (si pembuat) terhadap nilai yang dilindungi sebagai kepentingan hukum dalam ketentuan pidana yang dilanggarnya. Dengan rumusan demikian, kesengajaan maupun kealpaan tidak lagi diposisikan sebagai bentuk kesalahan, melainkan sebagai bagian dari perbuatan, yang mana hal tersebut dianggap lebih konsisten dengan ajaran dualistis. Kesalahan ditempatkan pada tempatnya yang tepat secara dogmatik, yakni sebagai penilaian normatif atas sikap pelaku terhadap nilai yang dilindungi hukum (kebendaan hukum). Argumen tersebut di atas merupakan upaya untuk mengkritisi bentuk kesalahan yang diatur Pasal 36 KUHP tanpa bermaksud untuk menolak prinsip kesalahan itu sendiri, karena yang dipersialkan adalah konstruksi kesalahan psikologis dari ajaran monistis yang diatur dalam Penjelasan Pasal 36 KUHP tersebut.
Kaitannya dengan penjatuhan putusan, implikasi praktis dalam memahami bentuk kesalahan ini terlihat pada ketentuan Pasal 244 ayat (2) dan (3) KUHAP : ayat (2) mengatur putusan bebas apabila tindak pidana tidak terbukti, sementara ayat (3) mengatur putusan lepas dari segala tuntutan hukum apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana. Dengan kerangka itu, implikasi konstruksi bentuk kesalahan dalam Pasal 36 KUHP dapat dipetakan sebagai berikut:
Pertama, jika kesengajaan atau kealpaan diletakkan sebagai unsur tindak pidana sebagaimana dalam rekonstruksi yang diajukan, dengan tidak terbuktinya kesengajaan atau kealpaan, maka tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti (terpenuhi). Dalam hal ini, putusan yang tepat adalah putusan bebas berdasarkan Pasal 244 ayat (2) KUHAP, karena tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya, apabila unsur “dengan sengaja” (eksplisit maupun implisit) tidak terbukti (terpenuhi), maka tindak pidana itu dengan sendirinya tidak terbukti (terpenuhi). Ini sejalan dengan logika ajaran monistis: kesengajaan dan kealpaan sebagai bagian dari tindak pidana sekaligus pertanggungjawaban pidana, sehingga ketidakterbuktiannya berakibat pada tidak terbuktinya tindak pidana.
Kedua, jika kesengajaan atau kealpaan tetap dipertahankan sebagai “bentuk kesalahan” dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana Penjelasan Pasal 36 ayat (1), maka secara teoretis mungkin dapat terjadi bahwa tindak pidana terbukti, tetapi kesalahan tidak terbukti. Dalam situasi ini, terdakwa tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Terhadap kondisi ini, putusan bebas tidak tepat dijatuhkan karena tindak pidana yang didakwakan telah terbukti (terpenuhi). Oleh karena itu, secara dogmatik, putusan yang paling mendekatinya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 244 ayat (3) KUHAP, dengan menafsirkan tidak adanya kesalahan karena terdapat “dasar peniadaan pidana” dalam arti alasan pemaaf. Namun, pandangan yang menempatkan kesengajaan maupun kesalahan sebagai bentuk kesalahan tetap menyisakan persoalan teoritis: apakah kesengajaan atau kealpaan dapat hapus karena alasan pemaaf? Bagaimana jika kesengajaan maupun kealpaan itu sejak awal tidak pernah terbukti dan bukan karena alasan pemaaf?
Di sinilah letak kerancuan normatifnya. Di dalam formulasi Pasal 244 KUHAP tidak secara eksplisit menyebut “tidak adanya kesalahan” sebagai dasar peniadaan pidana. Jika ditafsirkan secara sempit, KUHAP seolah-olah tidak menyediakan kategori putusan untuk kondisi “tindak pidana terbukti, tetapi kesalahan tidak terbukti”. Inilah kekosongan yang timbul akibat Penjelasan Pasal 36 yang menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk kesalahan, tetapi tidak disertai mekanisme putusan yang jelas. Penafsiran yang luas terhadap “dasar peniadaan pidana” dengan memasukkan alasan pemaaf sebagai bagiannya dapat menutup kekosongan itu, tetapi tetap menyisakan persoalan. Lebih dari itu, penafsiran demikian mencampuradukkan “tidak terbuktinya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)” dengan “hapusnya kesalahan karena alasan pemaaf”, padahal keduanya berbeda secara dogmatik.
Ketiga, apabila tindak pidana terbukti, tetapi terdapat alasan pemaaf, maka putusan yang tepat adalah lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 244 ayat (3) KUHAP. Keadaan yang demikian merupakan keadaan yang paling sesuai dengan ajaran dualistis bahwa bentuk kesalahan (dalam arti normatif) hanya dapat hapus karena adanya alasan pemaaf bukan karena tidak adanya kesengajaan maupun kealpaan, sehingga pelaku tidak dapat dipidana.
Dengan demikian, jika pandangan Wahyu Sudrajat diterapkan yaitu jika teori kesalahan psikologis tidak lagi relevan, maka kesengajaan dan kealpaan harus dikeluarkan dari “bentuk kesalahan” dan menempatkannya sebagai bagian dari tindak pidana, sehingga kesalahan dalam arti pertanggungjawaban pidana dalam ajaran dualistis hanya dapat diisi dengan teori kesalahan normatif yang dapat hapus karena adanya alasan pemaaf bukan karena tidak adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam kondisi perbuatan yang didakwakan terbukti, tindak pidana terpenuhi, tetapi kesalahan hapus karena alasan pemaaf, Pasal 244 ayat (3) KUHAP dapat diterapkan. Sebaliknya, jika kesengajaan atau kealpaan tidak terbukti sebagai unsur tindak pidana, maka putusannya adalah bebas berdasarkan Pasal 244 ayat (2) KUHAP.
Penutup
Pasal 36 KUHP tidak salah secara prinsip, tetapi Penjelasannya mengandung inkonsistensi dogmatik karena mencampuradukkan ajaran dualistis dengan sisa-sisa ajaran monistis yang masih mempertahankan teori kesalahan psikologis. Penempatan kesengajaan dan kealpaan sebagai “bentuk kesalahan” bertentangan dengan teori finale Handlungslehre atau Finalismus yang menegaskan bahwa keduanya merupakan bagian dari perbuatan atau unsur tindak pidana, bukan pertanggungjawaban pidana. Karena itu, tinjauan ulang yang diusulkan Wahyu Sudrajat dengan menempatkan teori kesalahan normatif sebagai bentuk kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sebagai kualitas sikap penghargaan pelaku terhadap nilai yang dilindungi hukum, merupakan jalan untuk memulihkan konsistensi Pasal 36 dengan ajaran dualistis, tanpa menolak prinsip kesalahan itu sendiri.
Implikasi praktisnya jelas: jika kesengajaan atau kealpaan tidak terbukti sebagai bagian dari unsur tindak pidana baik eksplisit maupun implisit formulasinya, maka putusannya adalah bebas berdasarkan Pasal 244 ayat (2) KUHAP; namun jika tindak pidana terbukti tetapi kesalahan hapus karena alasan pemaaf, putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 244 ayat (3) KUHAP. Tanpa pembenahan Penjelasan Pasal 36, kekaburan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana akibat masih dianutnya teori kesalahan psikologis, berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang pada akhirnya akan melahirkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Suara BSDK, Follow Channel WhatsApp: SUARABSDKMARI

